Delegasi Hamas Kunjungi Mesir untuk Bahas Proposal Gencatan Senjata 60 Hari di Jalur Gaza
Rabu, 13 Agustus 2025 - 07:05 WIB
loading...
Kehidupan sehari-hari terus berlanjut di kamp pengungsi Al-Shati seiring genosida di Kota Gaza, Gaza, pada 19 Juni 2025. Foto/Mahmoud ?ssa/Anadolu Agency
A
A
A
KAIRO - Delegasi Hamas tiba di Kairo pada hari Selasa (12/8/2025) untuk berkonsultasi mengenai proposal baru gencatan senjata 60 hari di Jalur Gaza. Kabar itu diungkap media Mesir.
Saluran berita Al-Qahera yang berafiliasi dengan pemerintah, mengutip sumber-sumber Mesir, mengatakan delegasi tersebut, yang dipimpin pejabat senior Hamas, Khalil al-Hayya, akan mengadakan pembicaraan dengan para mediator Mesir mengenai proposal tersebut.
Langkah ini muncul di tengah upaya Israel melanjutkan strategi pendudukan kembali bertahap yang telah disetujui Kabinet Keamanan pekan lalu.
Berdasarkan rencana Israel, tahap pertama akan memaksa sekitar 1 juta penduduk keluar dari Kota Gaza di selatan, mengepung kota tersebut, dan melancarkan serangan ke wilayah permukiman.
Tahap kedua akan melibatkan perebutan kamp-kamp pengungsi di pusat kota, yang banyak di antaranya telah mengalami kerusakan parah selama perang.
“Kunjungan delegasi Hamas dilakukan setelah periode kebuntuan dalam negosiasi gencatan senjata sejak penarikan delegasi Israel dan AS dari perundingan gencatan senjata di Doha bulan lalu," ungkap sumber tersebut.
"Ada upaya intensif Mesir dan kontak dengan semua pihak untuk mengatasi perbedaan guna mencapai gencatan senjata sementara di Gaza," papar sumber tersebut.
Menurut sumber tersebut, perundingan Kairo "membahas pencapaian gencatan senjata 60 hari" di Gaza.
"Perundingan ini bertujuan untuk sekali lagi mendorong dimulainya kembali negosiasi dan membuat kemajuan menuju tercapainya kesepakatan gencatan senjata," ungkap mereka.
Sumber tersebut mengatakan dorongan gencatan senjata baru ini sejalan dengan upaya Mesir membawa bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang terkepung.
Selasa pagi, lembaga penyiaran publik Israel, KAN, mengatakan para negosiator Israel terpecah belah mengenai kemungkinan mencapai kemajuan dalam perundingan untuk mencapai pertukaran tahanan dan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
KAN melaporkan, “Delegasi Hamas di Kairo sedang membahas satu inisiatif baru yang mencakup kesepakatan komprehensif untuk membebaskan 50 warga Israel (baik tawanan maupun jenazah) dengan imbalan pelucutan senjata gerakan tersebut."
Tidak ada komentar langsung dari Hamas terkait laporan tersebut.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan pada hari Senin bahwa Kairo, yang bekerja sama dengan Qatar dan AS, sedang mengupayakan "kesepakatan komprehensif" yang akan menghentikan perang Israel dan mengamankan kesepakatan penuh antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina.
"Masih ada peluang untuk mencapai kesepakatan penuh jika ada niat baik dan kemauan politik," ujar Abdelatty dalam konferensi pers di Kairo.
Dia menuduh Israel melakukan genosida di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan, yang mendorong wilayah kantong itu ke dalam kelaparan.
Israel menghadapi kecaman yang semakin meningkat atas perang genosidanya di Gaza, yang telah menewaskan hampir 61.600 korban sejak Oktober 2023.
November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di wilayah kantong tersebut.
Baca juga: Gedung Putih Ungkap Trump dan Putin akan Bertemu di Anchorage Alaska
Saluran berita Al-Qahera yang berafiliasi dengan pemerintah, mengutip sumber-sumber Mesir, mengatakan delegasi tersebut, yang dipimpin pejabat senior Hamas, Khalil al-Hayya, akan mengadakan pembicaraan dengan para mediator Mesir mengenai proposal tersebut.
Langkah ini muncul di tengah upaya Israel melanjutkan strategi pendudukan kembali bertahap yang telah disetujui Kabinet Keamanan pekan lalu.
Berdasarkan rencana Israel, tahap pertama akan memaksa sekitar 1 juta penduduk keluar dari Kota Gaza di selatan, mengepung kota tersebut, dan melancarkan serangan ke wilayah permukiman.
Tahap kedua akan melibatkan perebutan kamp-kamp pengungsi di pusat kota, yang banyak di antaranya telah mengalami kerusakan parah selama perang.
“Kunjungan delegasi Hamas dilakukan setelah periode kebuntuan dalam negosiasi gencatan senjata sejak penarikan delegasi Israel dan AS dari perundingan gencatan senjata di Doha bulan lalu," ungkap sumber tersebut.
"Ada upaya intensif Mesir dan kontak dengan semua pihak untuk mengatasi perbedaan guna mencapai gencatan senjata sementara di Gaza," papar sumber tersebut.
Menurut sumber tersebut, perundingan Kairo "membahas pencapaian gencatan senjata 60 hari" di Gaza.
"Perundingan ini bertujuan untuk sekali lagi mendorong dimulainya kembali negosiasi dan membuat kemajuan menuju tercapainya kesepakatan gencatan senjata," ungkap mereka.
Sumber tersebut mengatakan dorongan gencatan senjata baru ini sejalan dengan upaya Mesir membawa bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang terkepung.
Selasa pagi, lembaga penyiaran publik Israel, KAN, mengatakan para negosiator Israel terpecah belah mengenai kemungkinan mencapai kemajuan dalam perundingan untuk mencapai pertukaran tahanan dan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
KAN melaporkan, “Delegasi Hamas di Kairo sedang membahas satu inisiatif baru yang mencakup kesepakatan komprehensif untuk membebaskan 50 warga Israel (baik tawanan maupun jenazah) dengan imbalan pelucutan senjata gerakan tersebut."
Tidak ada komentar langsung dari Hamas terkait laporan tersebut.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan pada hari Senin bahwa Kairo, yang bekerja sama dengan Qatar dan AS, sedang mengupayakan "kesepakatan komprehensif" yang akan menghentikan perang Israel dan mengamankan kesepakatan penuh antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina.
"Masih ada peluang untuk mencapai kesepakatan penuh jika ada niat baik dan kemauan politik," ujar Abdelatty dalam konferensi pers di Kairo.
Dia menuduh Israel melakukan genosida di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan, yang mendorong wilayah kantong itu ke dalam kelaparan.
Israel menghadapi kecaman yang semakin meningkat atas perang genosidanya di Gaza, yang telah menewaskan hampir 61.600 korban sejak Oktober 2023.
November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di wilayah kantong tersebut.
Baca juga: Gedung Putih Ungkap Trump dan Putin akan Bertemu di Anchorage Alaska
(sya)
Lihat Juga :
