Ketika Indonesia Kerahkan Sistem Rudal KHAN di Tengah Sengketa Ambalat dengan Malaysia
Kamis, 07 Agustus 2025 - 08:05 WIB
loading...
A
A
A
Jangkauan rudal KHAN memperluas radius serangan Indonesia ke koridor maritim yang disengketakan, menurut situs berita Defence Security Asia.
Sengketa wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Malaysia mengumumkan Malaysia tidak akan lagi menyebut wilayah sengketa itu sebagai "Blok Ambalat", melainkan sebagai "Laut Sulawesi".
Ambalat merupakan blok laut yang sudah lama menjadi sengketa kedua negara.
Menurut laporan kantor berita Bernama, Kemlu Malaysia mengatakan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi maritim Malaysia di Laut Sulawesi.
"Kementerian Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa isu penamaan Laut Malaysia di wilayah Blok ND6 dan ND7 sudah dijawab Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan di Parlemen Malaysia, Selasa lalu.
Sementara terkait kemungkinan pengelolaan bersama antara Malaysia dan Indonesia di wilayah itu, kementerian tersebut mengatakan hal itu masih dalam tahap pembahasan.
"Belum ada yang disepakati dari kedua pihak," katanya.
Sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia
Sengketa wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Malaysia mengumumkan Malaysia tidak akan lagi menyebut wilayah sengketa itu sebagai "Blok Ambalat", melainkan sebagai "Laut Sulawesi".
Ambalat merupakan blok laut yang sudah lama menjadi sengketa kedua negara.
Menurut laporan kantor berita Bernama, Kemlu Malaysia mengatakan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi maritim Malaysia di Laut Sulawesi.
"Kementerian Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa isu penamaan Laut Malaysia di wilayah Blok ND6 dan ND7 sudah dijawab Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan di Parlemen Malaysia, Selasa lalu.
Sementara terkait kemungkinan pengelolaan bersama antara Malaysia dan Indonesia di wilayah itu, kementerian tersebut mengatakan hal itu masih dalam tahap pembahasan.
"Belum ada yang disepakati dari kedua pihak," katanya.
Lihat Juga :
