Membangkang terhadap AS, Prancis Akan Nekat Akui Negara Palestina
Jum'at, 25 Juli 2025 - 07:40 WIB
loading...
Presiden Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan secara resmi mengakui Palestina sebagai negara. Foto/Inspirelle
A
A
A
PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengumumkan bahwa negaranya akan mengakui Palestina sebagai negara. Ini menjadi pembangkangan Prancis terhadap Amerika Serikat (AS) yang telah memperingatkan sekutu Barat-nya untuk tidak mengakui Negara Palestina.
Macron mengatakan keputusan Prancis merupakan upaya untuk mewujudkan apa yang disebutnya sebagai "komitmen bersejarah untuk perdamaian yang adil dan abadi" di Timur Tengah.
Dalam pernyataan mengejutkan pada hari Kamis, Macron mengatakan bahwa dia akan membuat pengumuman resmi terkait hal tersebut di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September di New York.
Baca Juga: Dunia Bukalah Mata, Anak-anak Gaza Mati Kelaparan karena Israel!
"Kebutuhan mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil," katanya, seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (25/7/2025).
Meskipun sebagian besar negara di dunia mengakui Palestina sebagai sebuah negara, AS dan banyak sekutu dekatnya tidak mengakuinya.
Dengan keputusan Presiden Macron, Prancis akan menjadi negara besar pertama di G7—yang terdiri dari AS, Inggris, Kanada, Jerman, Jepang, dan Italia—yang secara resmi mengakui Negara Palestina.
Langkah Prancis ini diambil di tengah upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri permusuhan antara Israel dan Hamas.
Sebelumnya pada hari Kamis, utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengatakan bahwa Washington telah memutuskan untuk memulangkan tim negosiasinya untuk konsultasi setelah tanggapan terbaru dari Hamas. "Yang jelas menunjukkan kurangnya keinginan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza," ujarnya.
Kesepakatan yang sedang dibahas menyerukan gencatan senjata selama 60 hari di mana Hamas akan membebaskan sepuluh sandera yang masih hidup dan jenazah 18 sandera lainnya secara bertahap, dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel. Pasokan bantuan kemanusiaan akan ditingkatkan, dan kedua belah pihak akan mengadakan negosiasi menuju gencatan senjata yang langgeng.
Perundingan terhenti karena tuntutan yang saling bertentangan tentang cara mengakhiri perang. Hamas bersikeras hanya akan membebaskan semua sandera dengan imbalan penarikan penuh Israel dan penghentian permusuhan. Di sisi lain, Israel menolak untuk mengakhiri perang sampai Hamas melepaskan kekuasaan dan melucuti senjata, sebuah syarat yang ditolak oleh kelompok perlawanan Palestina tersebut.
Perang dimulai pada Oktober 2023 setelah serangan Hamas ke Israel selatan yang menewaskan 1.200 orang. Sejak itu, lebih dari 59.000 warga Palestina telah tewas, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Macron mengatakan keputusan Prancis merupakan upaya untuk mewujudkan apa yang disebutnya sebagai "komitmen bersejarah untuk perdamaian yang adil dan abadi" di Timur Tengah.
Dalam pernyataan mengejutkan pada hari Kamis, Macron mengatakan bahwa dia akan membuat pengumuman resmi terkait hal tersebut di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September di New York.
Baca Juga: Dunia Bukalah Mata, Anak-anak Gaza Mati Kelaparan karena Israel!
"Kebutuhan mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil," katanya, seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (25/7/2025).
Meskipun sebagian besar negara di dunia mengakui Palestina sebagai sebuah negara, AS dan banyak sekutu dekatnya tidak mengakuinya.
Dengan keputusan Presiden Macron, Prancis akan menjadi negara besar pertama di G7—yang terdiri dari AS, Inggris, Kanada, Jerman, Jepang, dan Italia—yang secara resmi mengakui Negara Palestina.
Langkah Prancis ini diambil di tengah upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri permusuhan antara Israel dan Hamas.
Sebelumnya pada hari Kamis, utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengatakan bahwa Washington telah memutuskan untuk memulangkan tim negosiasinya untuk konsultasi setelah tanggapan terbaru dari Hamas. "Yang jelas menunjukkan kurangnya keinginan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza," ujarnya.
Kesepakatan yang sedang dibahas menyerukan gencatan senjata selama 60 hari di mana Hamas akan membebaskan sepuluh sandera yang masih hidup dan jenazah 18 sandera lainnya secara bertahap, dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel. Pasokan bantuan kemanusiaan akan ditingkatkan, dan kedua belah pihak akan mengadakan negosiasi menuju gencatan senjata yang langgeng.
Perundingan terhenti karena tuntutan yang saling bertentangan tentang cara mengakhiri perang. Hamas bersikeras hanya akan membebaskan semua sandera dengan imbalan penarikan penuh Israel dan penghentian permusuhan. Di sisi lain, Israel menolak untuk mengakhiri perang sampai Hamas melepaskan kekuasaan dan melucuti senjata, sebuah syarat yang ditolak oleh kelompok perlawanan Palestina tersebut.
Perang dimulai pada Oktober 2023 setelah serangan Hamas ke Israel selatan yang menewaskan 1.200 orang. Sejak itu, lebih dari 59.000 warga Palestina telah tewas, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
(mas)
Lihat Juga :
