Akui Hamas Tak Bisa Dikalahkan, Panglima Militer Israel Serukan Gencatan Senjata Jangka Panjang

Ketegangan atas wajib militer Haredi telah meningkat sejak putusan Mahkamah Agung Israel pada 25 Juni, yang mengamanatkan wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks dan melarang bantuan keuangan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang murid-muridnya menolak untuk mendaftar.

Haredi mencakup sekitar 13% dari 10 juta penduduk Israel. Banyak yang menolak wajib militer, dengan alasan bahwa hidup mereka didedikasikan untuk mempelajari Taurat dan bahwa integrasi ke dalam masyarakat sekuler akan membahayakan identitas agama mereka.

Selama beberapa dekade, sebagian besar pria Haredi menghindari wajib militer pada usia 18 tahun dengan menerima penangguhan berulang kali untuk belajar agama hingga mereka mencapai usia pengecualian, yaitu 26 tahun.

Beberapa partai politik, baik dalam koalisi yang berkuasa maupun oposisi, telah mengkritik desakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk undang-undang yang akan mengecualikan Haredi dari wajib militer, menyebutnya diskriminatif.

Perkembangan ini terjadi ketika Israel melanjutkan perang genosida di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 59.100 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Kampanye militer telah menghancurkan daerah kantong tersebut, melumpuhkan sistem kesehatan, dan menyebabkan kekurangan pangan yang parah.

November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di wilayah kantong tersebut.