Tegakkan Gencatan Senjata, Presiden Suriah Kirim Ribuan Pasukan ke Wilayah Suku Druze
Sabtu, 19 Juli 2025 - 21:58 WIB
loading...
Suriah kirim ribuan tentara ke wilayah suku Druze. Foto/X/@RedaMansour
A
A
A
DAMASKUS - Kepresidenan Suriah mengatakan akan mengerahkan pasukan baru untuk menghentikan bentrokan sektarian yang mematikan antara pejuang Badui dan Druze di selatan negara itu.
Kantor Presiden sementara Suriah Ahmed al-Sharaa mendesak "semua pihak untuk menahan diri", di tengah laporan pertempuran baru di dekat kota Suweida pada hari Jumat.
Lebih dari 700 orang dilaporkan tewas sejak kekerasan meletus pada hari Minggu. Pasukan pemerintah yang dikerahkan ke daerah tersebut dituduh oleh penduduk setempat membunuh warga sipil Druze dan melakukan eksekusi di luar hukum.
Israel kemudian menyerang sejumlah target di Suriah untuk memaksa pasukan mundur dari Provinsi Suweida. Pada hari Jumat, duta besar AS untuk Turki mengatakan bahwa Israel dan Suriah telah menyepakati gencatan senjata.
Dalam sebuah unggahan di X, duta besar Tom Barrack mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Sharaa "telah menyepakati gencatan senjata" yang dianut oleh negara-negara tetangga Suriah, Turki dan Yordania.
Baca Juga: NATO Ketar-ketir, Akankah BRICS Jadi Aliansi Militer?
"Kami menyerukan kepada kaum Druze, Badui, dan Sunni untuk meletakkan senjata mereka dan bersama-sama dengan minoritas lainnya membangun identitas Suriah yang baru dan bersatu dalam perdamaian dan kesejahteraan dengan negara-negara tetangganya," kata utusan tersebut.
Israel dan Suriah belum memberikan komentar publik mengenai perjanjian gencatan senjata yang dilaporkan tersebut.
Sesaat sebelum kantor Sharaa mengumumkan rencana pengerahan militernya ke selatan, seorang pejabat Israel mengatakan bahwa Israel telah setuju untuk mengizinkan masuknya personel Pasukan Keamanan Dalam Negeri Suriah secara terbatas ke Suweida selama 48 jam untuk melindungi warga sipil Druze "mengingat ketidakstabilan yang sedang berlangsung".
Melansir BBC, Komunitas Suweida yang mayoritas penduduknya Druze menganut keyakinan yang unik dan rahasia yang berasal dari Islam Syiah, dan tidak mempercayai pemerintah yang dipimpin jihadis saat ini di Damaskus. Mereka merupakan minoritas di Suriah, serta di negara tetangga Lebanon dan Israel.
Menurut Observatorium Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR) yang berbasis di Inggris, 718 orang telah tewas sejak kekerasan meletus.
Awal pekan ini, kepala hak asasi manusia PBB, Volker Türk, mengatakan kantornya telah menerima laporan kredibel yang menunjukkan pelanggaran dan penyiksaan yang meluas selama bentrokan, termasuk eksekusi singkat dan pembunuhan sewenang-wenang di Suweida.
Di antara para terduga pelaku terdapat anggota pasukan keamanan dan individu yang berafiliasi dengan pemerintah sementara, serta elemen bersenjata Druze dan Badui setempat, kata Türk dalam sebuah pernyataan.
"Pertumpahan darah dan kekerasan ini harus dihentikan," ia memperingatkan, seraya menambahkan bahwa "mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban".
Dalam pidato yang disiarkan televisi Kamis pagi, Sharaa berjanji akan meminta pertanggungjawaban para pelaku dan berjanji menjadikan perlindungan Druze sebagai "prioritas".
"Kami ingin meminta pertanggungjawaban mereka yang melanggar dan melecehkan warga Druze kami karena mereka berada di bawah perlindungan dan tanggung jawab negara," ujarnya.
Ia kemudian menyalahkan "kelompok-kelompok pelanggar hukum", dengan mengatakan bahwa para pemimpin mereka "menolak dialog selama berbulan-bulan".
Kantor Presiden sementara Suriah Ahmed al-Sharaa mendesak "semua pihak untuk menahan diri", di tengah laporan pertempuran baru di dekat kota Suweida pada hari Jumat.
Lebih dari 700 orang dilaporkan tewas sejak kekerasan meletus pada hari Minggu. Pasukan pemerintah yang dikerahkan ke daerah tersebut dituduh oleh penduduk setempat membunuh warga sipil Druze dan melakukan eksekusi di luar hukum.
Israel kemudian menyerang sejumlah target di Suriah untuk memaksa pasukan mundur dari Provinsi Suweida. Pada hari Jumat, duta besar AS untuk Turki mengatakan bahwa Israel dan Suriah telah menyepakati gencatan senjata.
Dalam sebuah unggahan di X, duta besar Tom Barrack mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Sharaa "telah menyepakati gencatan senjata" yang dianut oleh negara-negara tetangga Suriah, Turki dan Yordania.
Baca Juga: NATO Ketar-ketir, Akankah BRICS Jadi Aliansi Militer?
"Kami menyerukan kepada kaum Druze, Badui, dan Sunni untuk meletakkan senjata mereka dan bersama-sama dengan minoritas lainnya membangun identitas Suriah yang baru dan bersatu dalam perdamaian dan kesejahteraan dengan negara-negara tetangganya," kata utusan tersebut.
Israel dan Suriah belum memberikan komentar publik mengenai perjanjian gencatan senjata yang dilaporkan tersebut.
Sesaat sebelum kantor Sharaa mengumumkan rencana pengerahan militernya ke selatan, seorang pejabat Israel mengatakan bahwa Israel telah setuju untuk mengizinkan masuknya personel Pasukan Keamanan Dalam Negeri Suriah secara terbatas ke Suweida selama 48 jam untuk melindungi warga sipil Druze "mengingat ketidakstabilan yang sedang berlangsung".
Melansir BBC, Komunitas Suweida yang mayoritas penduduknya Druze menganut keyakinan yang unik dan rahasia yang berasal dari Islam Syiah, dan tidak mempercayai pemerintah yang dipimpin jihadis saat ini di Damaskus. Mereka merupakan minoritas di Suriah, serta di negara tetangga Lebanon dan Israel.
Menurut Observatorium Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR) yang berbasis di Inggris, 718 orang telah tewas sejak kekerasan meletus.
Awal pekan ini, kepala hak asasi manusia PBB, Volker Türk, mengatakan kantornya telah menerima laporan kredibel yang menunjukkan pelanggaran dan penyiksaan yang meluas selama bentrokan, termasuk eksekusi singkat dan pembunuhan sewenang-wenang di Suweida.
Di antara para terduga pelaku terdapat anggota pasukan keamanan dan individu yang berafiliasi dengan pemerintah sementara, serta elemen bersenjata Druze dan Badui setempat, kata Türk dalam sebuah pernyataan.
"Pertumpahan darah dan kekerasan ini harus dihentikan," ia memperingatkan, seraya menambahkan bahwa "mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban".
Dalam pidato yang disiarkan televisi Kamis pagi, Sharaa berjanji akan meminta pertanggungjawaban para pelaku dan berjanji menjadikan perlindungan Druze sebagai "prioritas".
"Kami ingin meminta pertanggungjawaban mereka yang melanggar dan melecehkan warga Druze kami karena mereka berada di bawah perlindungan dan tanggung jawab negara," ujarnya.
Ia kemudian menyalahkan "kelompok-kelompok pelanggar hukum", dengan mengatakan bahwa para pemimpin mereka "menolak dialog selama berbulan-bulan".
(ahm)
Lihat Juga :
