Netanyahu Berdalih Negara Palestina yang Sepenuhnya Merdeka Jadi Ancaman bagi Israel
Selasa, 08 Juli 2025 - 13:33 WIB
loading...
PM Benjamin Netanyahu berdalih penciptaan Negara Palestina yang sepenuhnya merdeka menjadi ancaman bagi Israel. Foto/SINDO News
A
A
A
WASHINGTON - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu tetap menolak gagasan penciptaan Negara Palestina yang sepenuhnya merdeka. Dia berdalih Negara Palestina yang merdeka akan digunakan kelompok militan untuk merusak keamanan Israel.
Itu disampaikan Netanyahu dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih pada Senin malam waktu Washington.
Seorang jurnalis bertanya kepada Trump selama makan malam dengan Netanyahu apakah Negara Palestina yang merdeka itu mungkin. "Saya tidak tahu," jawab Trump, dan merujuk pertanyaan tersebut kepada pemimpin Israel.
Baca Juga: 16 Tentara Israel Disergap di Gaza, 6 Tewas, Medan Perang Kacau
“Menurut saya, Palestina harus memiliki semua kekuasaan untuk memerintah diri mereka sendiri, tetapi tidak boleh ada kekuasaan yang mengancam kita. Itu berarti kekuasaan yang berdaulat, seperti keamanan secara keseluruhan, akan selalu berada di tangan kami,” kata Netanyahu.
Dia kemudian berpendapat bahwa Hamas menggunakan kendalinya atas Gaza untuk melakukan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. “Jadi, orang-orang tidak mungkin berkata; ‘Mari kita beri mereka negara lain'. Itu akan menjadi platform untuk menghancurkan Israel,” kata Netanyahu, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (8/7/2025).
“Kami akan mencapai perdamaian dengan tetangga Palestina kami, mereka yang tidak ingin menghancurkan kami, dan kami akan mencapai perdamaian di mana keamanan kami, kekuasaan keamanan yang berdaulat, akan selalu berada di tangan kami,” imbuh dia.
"Sekarang orang akan berkata, 'Ini bukan negara yang lengkap, ini bukan negara, bukan itu'. Kami tidak peduli. Kami bersumpah tidak akan pernah lagi. Tidak akan pernah lagi sekarang. Itu tidak akan terjadi lagi," katanya.
Sementara PBB dan AS telah mendukung solusi dua negara selama beberapa dekade, beberapa politisi Israel dan Partai Republik di Washington semakin menggambarkannya sebagai hal yang tidak realistis.
Bulan lalu, Departemen Luar Negeri AS memperingatkan negara-negara lain agar tidak mengakui Negara Palestina, menurut laporan Reuters.
Meskipun demikian, Palestina telah diakui sebagai negara berdaulat oleh lebih dari 140 negara, mewakili sekitar 75 persen anggota PBB pada November 2024.
Israel masih melanjutkan operasi militernya melawan Hamas di Gaza setelah gencatan senjata dua bulan gagal disepakati pada bulan Maret.
Netanyahu mengatakan operasi militer itu akan terus berlanjut hingga semua sandera Israel yang tersisa di Gaza dibebaskan dan kelompok militan Gaza dibubarkan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres terkejut oleh krisis kemanusiaan yang semakin dalam di Gaza, yang diperburuk oleh kurangnya akses ke makanan dan bantuan lainnya, kata juru bicaranya minggu lalu.
Setidaknya 57.523 warga Palestina telah tewas di Gaza sejak Oktober 2023, menurut otoritas setempat di daerah kantong Palestina tersebut.
Itu disampaikan Netanyahu dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih pada Senin malam waktu Washington.
Seorang jurnalis bertanya kepada Trump selama makan malam dengan Netanyahu apakah Negara Palestina yang merdeka itu mungkin. "Saya tidak tahu," jawab Trump, dan merujuk pertanyaan tersebut kepada pemimpin Israel.
Baca Juga: 16 Tentara Israel Disergap di Gaza, 6 Tewas, Medan Perang Kacau
“Menurut saya, Palestina harus memiliki semua kekuasaan untuk memerintah diri mereka sendiri, tetapi tidak boleh ada kekuasaan yang mengancam kita. Itu berarti kekuasaan yang berdaulat, seperti keamanan secara keseluruhan, akan selalu berada di tangan kami,” kata Netanyahu.
Dia kemudian berpendapat bahwa Hamas menggunakan kendalinya atas Gaza untuk melakukan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. “Jadi, orang-orang tidak mungkin berkata; ‘Mari kita beri mereka negara lain'. Itu akan menjadi platform untuk menghancurkan Israel,” kata Netanyahu, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (8/7/2025).
“Kami akan mencapai perdamaian dengan tetangga Palestina kami, mereka yang tidak ingin menghancurkan kami, dan kami akan mencapai perdamaian di mana keamanan kami, kekuasaan keamanan yang berdaulat, akan selalu berada di tangan kami,” imbuh dia.
"Sekarang orang akan berkata, 'Ini bukan negara yang lengkap, ini bukan negara, bukan itu'. Kami tidak peduli. Kami bersumpah tidak akan pernah lagi. Tidak akan pernah lagi sekarang. Itu tidak akan terjadi lagi," katanya.
Sementara PBB dan AS telah mendukung solusi dua negara selama beberapa dekade, beberapa politisi Israel dan Partai Republik di Washington semakin menggambarkannya sebagai hal yang tidak realistis.
Bulan lalu, Departemen Luar Negeri AS memperingatkan negara-negara lain agar tidak mengakui Negara Palestina, menurut laporan Reuters.
Meskipun demikian, Palestina telah diakui sebagai negara berdaulat oleh lebih dari 140 negara, mewakili sekitar 75 persen anggota PBB pada November 2024.
Israel masih melanjutkan operasi militernya melawan Hamas di Gaza setelah gencatan senjata dua bulan gagal disepakati pada bulan Maret.
Netanyahu mengatakan operasi militer itu akan terus berlanjut hingga semua sandera Israel yang tersisa di Gaza dibebaskan dan kelompok militan Gaza dibubarkan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres terkejut oleh krisis kemanusiaan yang semakin dalam di Gaza, yang diperburuk oleh kurangnya akses ke makanan dan bantuan lainnya, kata juru bicaranya minggu lalu.
Setidaknya 57.523 warga Palestina telah tewas di Gaza sejak Oktober 2023, menurut otoritas setempat di daerah kantong Palestina tersebut.
(mas)
Lihat Juga :
