China Dituduh Rencanakan Serangan terhadap Wapres Taiwan di Praha
Minggu, 06 Juli 2025 - 12:19 WIB
loading...
A
A
A
Pelecehan lintas batas oleh China bukanlah hal baru. Para pejabatnya telah lama menjadi ancaman bagi diplomat dan pelajar Taiwan di luar negeri, serta aktivis Hong Kong—bahkan kerap kali disertai kekerasan.
Pada 2020, diplomat China merusak perayaan Hari Nasional Taiwan di Fiji dan secara fisik menyerang staf Taiwan. Insiden di Praha menjadi titik baru yang melampaui intimidasi—ini adalah kekerasan yang direncanakan. Ini bukan diplomasi; ini pemaksaan oleh negara.
Mengapa ini terjadi sekarang? Karena taktik lama Beijing mulai kehilangan daya. Taiwan semakin tangguh, memperdalam kemitraan di Eropa dan Asia, serta mendapatkan dukungan internasional yang lebih luas. Ketika strategi “membajak diplomatik” tak lagi efektif, China beralih ke metode ekstrem untuk mengintimidasi pemimpin Taiwan dan mencegah negara lain menjalin hubungan dengan Taipei. Strateginya jelas: menjauhkan Taiwan dari panggung internasional dan mengisolasinya dengan segala cara.
Kecaman internasional terhadap rencana penyerangan di Praha datang dengan cepat. Namun sorotan media saja tidak cukup. Tindakan China bukan sekadar masalah Taiwan, melainkan tantangan langsung terhadap norma demokrasi dan tatanan global berbasis aturan. Apa yang terjadi pada Taiwan hari ini bisa saja terjadi pada negara demokratis lainnya besok. Respons kolektif sangat diperlukan.
Baca Juga: China Tak Terima Perang Ukraina Disamakan dengan Masalah Taiwan
“Pertama, negara-negara demokratis harus bersuara dalam satu suara. Ini adalah ancaman kekerasan terhadap pemimpin yang dipilih secara sah. Dunia harus mengutuknya secara tegas dan terang-terangan,” papar Chen dan Sana.
Kedua, harus ada akuntabilitas, kata mereka. Pejabat China yang terlibat dalam rencana semacam ini harus menghadapi konsekuensi, termasuk kemungkinan pengusiran diplomatik. Ketika batas dilanggar, harus ada hukuman. Pesan yang jelas harus disampaikan: China tidak kebal terhadap hukum, setidaknya tidak di wilayah negara lain.
Ketiga, lanjut Chen dan Sana, negara-negara demokratis harus memperkuat koordinasi keamanan yang menyangkut Taiwan. Meski Taipei tidak memiliki pengakuan diplomatik formal, Taiwan menjalin hubungan tidak resmi yang luas di seluruh dunia.
Pada 2020, diplomat China merusak perayaan Hari Nasional Taiwan di Fiji dan secara fisik menyerang staf Taiwan. Insiden di Praha menjadi titik baru yang melampaui intimidasi—ini adalah kekerasan yang direncanakan. Ini bukan diplomasi; ini pemaksaan oleh negara.
Mengapa ini terjadi sekarang? Karena taktik lama Beijing mulai kehilangan daya. Taiwan semakin tangguh, memperdalam kemitraan di Eropa dan Asia, serta mendapatkan dukungan internasional yang lebih luas. Ketika strategi “membajak diplomatik” tak lagi efektif, China beralih ke metode ekstrem untuk mengintimidasi pemimpin Taiwan dan mencegah negara lain menjalin hubungan dengan Taipei. Strateginya jelas: menjauhkan Taiwan dari panggung internasional dan mengisolasinya dengan segala cara.
Kecaman internasional terhadap rencana penyerangan di Praha datang dengan cepat. Namun sorotan media saja tidak cukup. Tindakan China bukan sekadar masalah Taiwan, melainkan tantangan langsung terhadap norma demokrasi dan tatanan global berbasis aturan. Apa yang terjadi pada Taiwan hari ini bisa saja terjadi pada negara demokratis lainnya besok. Respons kolektif sangat diperlukan.
Baca Juga: China Tak Terima Perang Ukraina Disamakan dengan Masalah Taiwan
Apa yang Bisa Dilakukan?
“Pertama, negara-negara demokratis harus bersuara dalam satu suara. Ini adalah ancaman kekerasan terhadap pemimpin yang dipilih secara sah. Dunia harus mengutuknya secara tegas dan terang-terangan,” papar Chen dan Sana.
Kedua, harus ada akuntabilitas, kata mereka. Pejabat China yang terlibat dalam rencana semacam ini harus menghadapi konsekuensi, termasuk kemungkinan pengusiran diplomatik. Ketika batas dilanggar, harus ada hukuman. Pesan yang jelas harus disampaikan: China tidak kebal terhadap hukum, setidaknya tidak di wilayah negara lain.
Ketiga, lanjut Chen dan Sana, negara-negara demokratis harus memperkuat koordinasi keamanan yang menyangkut Taiwan. Meski Taipei tidak memiliki pengakuan diplomatik formal, Taiwan menjalin hubungan tidak resmi yang luas di seluruh dunia.
Lihat Juga :
