Rusia Resmi Akui Pemerintahan Taliban di Afghanistan

MOSKOW - Rusia secara resmi mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Moskow menjadi negara besar pertama yang menjalin hubungan diplomatik formal dengan pemerintah tersebut.

Mahkamah Agung Rusia menghapus Taliban dari daftar organisasi teroris pada bulan April, yang secara efektif melegalkan kegiatannya untuk pertama kalinya sejak ditetapkan pada tahun 2003.

Gerakan Islam tersebut kembali berkuasa pada bulan Agustus 2021 setelah penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dan NATO yang kacau, dan mengganti nama negara tersebut menjadi Emirat Islam Afghanistan.

Pada hari Kamis (4/7/2025), Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko secara resmi menerima surat kepercayaan duta besar Afghanistan yang baru diangkat untuk Moskow, Ghulam Hassan, langkah yang dipandang sebagai upaya menjalin hubungan diplomatik.

Ketika ditanya RIA Novosti apakah pengakuan telah diberikan, utusan presiden Rusia untuk Afghanistan Zamir Kabulov menjawab dengan tegas.

Menurut laporan media, bendera Taliban hitam-putih dikibarkan di atas kedutaan besar Afghanistan di Moskow – bendera pertama yang berkibar di sana sejak 2021.

Taliban melarang bendera tiga warna hitam, merah, dan hijau negara itu setelah merebut kembali kekuasaan.

Duta Besar Rusia untuk Kabul, Dmitry Zhirnov, mengatakan kepada saluran Rossiya 1 pada hari Kamis bahwa keputusan mengakui Emirat Islam Afghanistan dibuat oleh Presiden Vladimir Putin atas rekomendasi Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.

Zhirnov mengatakan Rusia juga menjadi yang pertama mengakui kemerdekaan Afghanistan lebih dari satu abad yang lalu.

Langkah-langkah ini, tambahnya, menunjukkan "keinginan tulus Moskow untuk membangun kemitraan penuh dengan Afghanistan" dan mencerminkan sikap bersahabat terhadap rakyat Afghanistan.

Meskipun pemerintah Taliban belum diakui secara resmi oleh sebagian besar masyarakat internasional, beberapa negara Asia Tengah baru-baru ini memperbarui hubungan dengan Kabul.

Kazakhstan menghapus kelompok itu dari daftar terorisnya pada Juni 2024, diikuti Kirgistan pada September.

Turkmenistan telah melanjutkan kerja sama melalui proyek jaringan pipa gas TAPI, dan Uzbekistan menandatangani beberapa perjanjian bersama dengan Kabul pada bulan Agustus 2024.

Duta Besar Afghanistan untuk Qatar, Suhail Shaheen, mengatakan kepada RIA Novosti bahwa keputusan Rusia telah menciptakan "peluang untuk kerja sama" dan mendesak negara-negara lain untuk mengikuti contoh Moskow.

Baca juga: Ambisi Trump untuk Golden Dome Picu Peningkatan 4 Kali Lipat Akuisisi Rudal Patriot