Parahnya Kerusakan Israel akibat Serangan Rudal Iran Disensor Militer Zionis
Jum'at, 27 Juni 2025 - 08:10 WIB
loading...
A
A
A
Israel melarang media Qatar tersebut pada Mei 2024, menuduhnya memiliki hubungan dengan kelompok Hamas. Al Jazeera membantah tuduhan itu.
Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan mereka telah bertindak untuk menghentikan penyiaran "konten ilegal" sesuai dengan kebijakan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.
Anggota kabinet sayap kanan itu, yang dikenal karena retorikanya yang menghasut terhadap para kritikus, bersumpah pada 16 Juni untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang "merusak keamanan negara".
"Tidak ada toleransi bagi mereka yang membantu musuh," tegas Menteri Komunikasi Shlomo Karhi.
"Kedua menteri itu mengajukan klaim yang melampaui kerangka hukum kewenangan mereka, dan juga sangat, sangat ekstrem," kata Tehilla Shwartz Altshuler, seorang peneliti di Institut Demokrasi Israel.
"Biasanya, mereka membuat banyak kegaduhan untuk mendapatkan keuntungan politik dari publisitas ini," katanya kepada AFP.
"Di luar perhitungan politik, para pejabat ini menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam, permusuhan yang nyata terhadap media liberal Israel, dan terutama terhadap media asing," kata profesor Bourdon.
Namun, Kantor Pers Pemerintah Israel pada hari Kamis mengeklaim bahwa Israel berkomitmen pada kebebasan pers sebagai hak fundamental dan menegaskan bahwa mereka tidak membuat perbedaan antara jurnalis Israel dan non-Israel.
Berita Negatif Israel Dianggap Konten Ilegal
Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan mereka telah bertindak untuk menghentikan penyiaran "konten ilegal" sesuai dengan kebijakan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.
Anggota kabinet sayap kanan itu, yang dikenal karena retorikanya yang menghasut terhadap para kritikus, bersumpah pada 16 Juni untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang "merusak keamanan negara".
"Tidak ada toleransi bagi mereka yang membantu musuh," tegas Menteri Komunikasi Shlomo Karhi.
"Kedua menteri itu mengajukan klaim yang melampaui kerangka hukum kewenangan mereka, dan juga sangat, sangat ekstrem," kata Tehilla Shwartz Altshuler, seorang peneliti di Institut Demokrasi Israel.
"Biasanya, mereka membuat banyak kegaduhan untuk mendapatkan keuntungan politik dari publisitas ini," katanya kepada AFP.
"Di luar perhitungan politik, para pejabat ini menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam, permusuhan yang nyata terhadap media liberal Israel, dan terutama terhadap media asing," kata profesor Bourdon.
Namun, Kantor Pers Pemerintah Israel pada hari Kamis mengeklaim bahwa Israel berkomitmen pada kebebasan pers sebagai hak fundamental dan menegaskan bahwa mereka tidak membuat perbedaan antara jurnalis Israel dan non-Israel.
(mas)
Lihat Juga :
