Parahnya Kerusakan Israel akibat Serangan Rudal Iran Disensor Militer Zionis
Jum'at, 27 Juni 2025 - 08:10 WIB
loading...
Sensor ketat militer Zionis telah mencegah komunitas internasional mengetahui parahnya kerusakan yang diderita Israel akibat serangan rudal Iran. Foto/ Itai Ron/Pool/JNS
A
A
A
TEL AVIV - Rezim Zionis telah mencegah komunitas internasional mengetahui parahnya kerusakan yang diderita Israel akibat serangan rudal Iran selama perang 12 hari. Caranya dengan memberlakukan sensor ketat terhadap pers.
Israel telah mengakui telah terkena lebih dari 50 rudal selama perang melawan Iran.
Sensor semacam itu bukanlah hal baru di Israel, di mana setiap publikasi tertulis atau visual yang dianggap berpotensi membahayakan konsep "keamanan nasional" dapat dilarang oleh hukum rezim Zionis.
Baca Juga: Khamenei Sebut Israel Hancur Total Jika AS Tak Ikut Campur, Ini Respons Zionis
Penyensoran sudah ada sebelum pembentukan Negara Israel pada tahun 1948, saat wilayah tersebut berada di bawah mandat Inggris.
Namun dengan serangan rudal terbaru dari Iran yang berhasil menembus pertahanan udara berlapis Israel dan menewaskan 28 orang, sensor semakin diperketat.
"Setiap siaran dari zona pertempuran atau lokasi jatuhnya rudal memerlukan izin tertulis dari sensor militer," demikian pernyataan Kantor Pers Pemerintah Israel, yang bertanggung jawab atas komunikasi pemerintah dan untuk mengakreditasi jurnalis.
Persyaratan ini sangat ketat ketika serangan mendarat di dekat pangkalan militer, kilang minyak, atau fasilitas lain yang dianggap strategis.
"Tentu saja, ada dimensi keamanan nasional yang sangat nyata. Anda tidak ingin memberi tahu musuh secara pasti di mana bomnya mendarat, atau membantu mereka meningkatkan penargetan," kata Jerome Bourdon, profesor sosiologi media di Universitas Tel Aviv.
“Namun, hal ini juga menimbulkan ketidakpastian seputar kerentanan negara terhadap ancaman eksternal. Kita mungkin tidak akan pernah tahu seberapa parah kerusakannya,” imbuhnya, yang dilansir dari AFP, Jumat (27/6/2025).
Sebagian besar komunikasi rezim Zionis Israel selama perang difokuskan pada keberhasilan militernya, dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Selasa memuji “kemenangan bersejarah” atas Iran.
Bagi Bourdon, pengetatan liputan media juga mencerminkan “keinginan yang sangat jelas untuk membalikkan narasi" pada saat Israel menghadapi kritik internasional yang keras atas perangnya di Gaza, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan memicu kondisi kemanusiaan yang mengerikan.
Pada 19 Juni, Menteri Pertahanan Israel Katz menuduh Teheran sengaja menargetkan rumah sakit dan bangunan tempat tinggal setelah sebuah rumah sakit di kota Beersheba di Israel selatan diserang, melukai sekitar 40 orang.
Katz menuduh Iran melakukan kejahatan perang paling serius, sementara Iran membantah sengaja menargetkan pusat kesehatan tersebut.
Sementara itu, pembela hak asasi manusia secara teratur mengutuk penghancuran sistem perawatan kesehatan di Gaza oleh Israel dan penargetan rumah sakit dengan alasan bahwa rumah sakit tersebut digunakan oleh militan Palestina.
Selama perang dengan Iran, liputan media di dekat lokasi serangan rudal di wilayah sipil Israel terkadang terhambat, karena wartawan asing dilarang merekam gambar jarak jauh atau menentukan lokasi pasti dampaknya.
Di kota Ramat Gan di Israel bagian tengah, polisi menghentikan siaran langsung dua kantor berita Barat yang merekam bangunan yang hancur, mencurigai mereka memberikan rekaman tersebut kepada penyiar Al Jazeera.
Israel melarang media Qatar tersebut pada Mei 2024, menuduhnya memiliki hubungan dengan kelompok Hamas. Al Jazeera membantah tuduhan itu.
Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan mereka telah bertindak untuk menghentikan penyiaran "konten ilegal" sesuai dengan kebijakan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.
Anggota kabinet sayap kanan itu, yang dikenal karena retorikanya yang menghasut terhadap para kritikus, bersumpah pada 16 Juni untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang "merusak keamanan negara".
"Tidak ada toleransi bagi mereka yang membantu musuh," tegas Menteri Komunikasi Shlomo Karhi.
"Kedua menteri itu mengajukan klaim yang melampaui kerangka hukum kewenangan mereka, dan juga sangat, sangat ekstrem," kata Tehilla Shwartz Altshuler, seorang peneliti di Institut Demokrasi Israel.
"Biasanya, mereka membuat banyak kegaduhan untuk mendapatkan keuntungan politik dari publisitas ini," katanya kepada AFP.
"Di luar perhitungan politik, para pejabat ini menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam, permusuhan yang nyata terhadap media liberal Israel, dan terutama terhadap media asing," kata profesor Bourdon.
Namun, Kantor Pers Pemerintah Israel pada hari Kamis mengeklaim bahwa Israel berkomitmen pada kebebasan pers sebagai hak fundamental dan menegaskan bahwa mereka tidak membuat perbedaan antara jurnalis Israel dan non-Israel.
Israel telah mengakui telah terkena lebih dari 50 rudal selama perang melawan Iran.
Sensor semacam itu bukanlah hal baru di Israel, di mana setiap publikasi tertulis atau visual yang dianggap berpotensi membahayakan konsep "keamanan nasional" dapat dilarang oleh hukum rezim Zionis.
Baca Juga: Khamenei Sebut Israel Hancur Total Jika AS Tak Ikut Campur, Ini Respons Zionis
Penyensoran sudah ada sebelum pembentukan Negara Israel pada tahun 1948, saat wilayah tersebut berada di bawah mandat Inggris.
Namun dengan serangan rudal terbaru dari Iran yang berhasil menembus pertahanan udara berlapis Israel dan menewaskan 28 orang, sensor semakin diperketat.
"Setiap siaran dari zona pertempuran atau lokasi jatuhnya rudal memerlukan izin tertulis dari sensor militer," demikian pernyataan Kantor Pers Pemerintah Israel, yang bertanggung jawab atas komunikasi pemerintah dan untuk mengakreditasi jurnalis.
Persyaratan ini sangat ketat ketika serangan mendarat di dekat pangkalan militer, kilang minyak, atau fasilitas lain yang dianggap strategis.
"Tentu saja, ada dimensi keamanan nasional yang sangat nyata. Anda tidak ingin memberi tahu musuh secara pasti di mana bomnya mendarat, atau membantu mereka meningkatkan penargetan," kata Jerome Bourdon, profesor sosiologi media di Universitas Tel Aviv.
“Namun, hal ini juga menimbulkan ketidakpastian seputar kerentanan negara terhadap ancaman eksternal. Kita mungkin tidak akan pernah tahu seberapa parah kerusakannya,” imbuhnya, yang dilansir dari AFP, Jumat (27/6/2025).
Israel Membalikkan Narasi
Sebagian besar komunikasi rezim Zionis Israel selama perang difokuskan pada keberhasilan militernya, dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Selasa memuji “kemenangan bersejarah” atas Iran.
Bagi Bourdon, pengetatan liputan media juga mencerminkan “keinginan yang sangat jelas untuk membalikkan narasi" pada saat Israel menghadapi kritik internasional yang keras atas perangnya di Gaza, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan memicu kondisi kemanusiaan yang mengerikan.
Pada 19 Juni, Menteri Pertahanan Israel Katz menuduh Teheran sengaja menargetkan rumah sakit dan bangunan tempat tinggal setelah sebuah rumah sakit di kota Beersheba di Israel selatan diserang, melukai sekitar 40 orang.
Katz menuduh Iran melakukan kejahatan perang paling serius, sementara Iran membantah sengaja menargetkan pusat kesehatan tersebut.
Sementara itu, pembela hak asasi manusia secara teratur mengutuk penghancuran sistem perawatan kesehatan di Gaza oleh Israel dan penargetan rumah sakit dengan alasan bahwa rumah sakit tersebut digunakan oleh militan Palestina.
Selama perang dengan Iran, liputan media di dekat lokasi serangan rudal di wilayah sipil Israel terkadang terhambat, karena wartawan asing dilarang merekam gambar jarak jauh atau menentukan lokasi pasti dampaknya.
Di kota Ramat Gan di Israel bagian tengah, polisi menghentikan siaran langsung dua kantor berita Barat yang merekam bangunan yang hancur, mencurigai mereka memberikan rekaman tersebut kepada penyiar Al Jazeera.
Israel melarang media Qatar tersebut pada Mei 2024, menuduhnya memiliki hubungan dengan kelompok Hamas. Al Jazeera membantah tuduhan itu.
Berita Negatif Israel Dianggap Konten Ilegal
Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan mereka telah bertindak untuk menghentikan penyiaran "konten ilegal" sesuai dengan kebijakan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.
Anggota kabinet sayap kanan itu, yang dikenal karena retorikanya yang menghasut terhadap para kritikus, bersumpah pada 16 Juni untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang "merusak keamanan negara".
"Tidak ada toleransi bagi mereka yang membantu musuh," tegas Menteri Komunikasi Shlomo Karhi.
"Kedua menteri itu mengajukan klaim yang melampaui kerangka hukum kewenangan mereka, dan juga sangat, sangat ekstrem," kata Tehilla Shwartz Altshuler, seorang peneliti di Institut Demokrasi Israel.
"Biasanya, mereka membuat banyak kegaduhan untuk mendapatkan keuntungan politik dari publisitas ini," katanya kepada AFP.
"Di luar perhitungan politik, para pejabat ini menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam, permusuhan yang nyata terhadap media liberal Israel, dan terutama terhadap media asing," kata profesor Bourdon.
Namun, Kantor Pers Pemerintah Israel pada hari Kamis mengeklaim bahwa Israel berkomitmen pada kebebasan pers sebagai hak fundamental dan menegaskan bahwa mereka tidak membuat perbedaan antara jurnalis Israel dan non-Israel.
(mas)
Lihat Juga :
