Tak Hanya Lunasi Utang, Arab Saudi dan Qatar Juga Akan Bayar Gaji PNS Suriah
Minggu, 01 Juni 2025 - 13:54 WIB
loading...
Arab Saudi dan Qatar telah melunasi utang Suriah kepada Bank Dunia. Sekarang kedua negara itu juga akan membantu membayar gaji PNS Suriah. Foto/SPA
A
A
A
DAMASKUS - Kerajaan Arab Saudi bersama Qatar telah melunasi utang Suriah kepada Bank Dunia sebesar USD15 juta setelah rezim Bashar al-Assad lengser. Sekarang, dua negara kaya tersebut juga akan membantu membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) Suriah.
Tawaran bantuan dari Kerajaan Arab Saudi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud selama konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shibani di Damaskus pada hari Sabtu (31/5/2025).
Riyadh dan Doha merupakan pendukung regional terpenting bagi pemerintah baru Suriah, yang menggulingkan penguasa lama Presiden Bashar al-Assad pada bulan Desember 2024 setelah hampir 14 tahun perang saudara.
Baca Juga: Arab Saudi dan Qatar Umumkan Akan Lunasi Utang Suriah Rp252,8 Miliar
Pernyataan Pangeran Faisal bin Farhan tidak memberikan rincian mengenai jumlah pasti dukungan untuk sektor publik Suriah. Namun, Menteri Keuangan Suriah Mohammed Yosr Bernieh mengatakan sebelumnya pada bulan Mei bahwa Qatar akan memberikan Suriah USD29 juta per bulan selama tiga bulan pertama untuk membayar gaji pekerja sektor publik sipil.
Kantor berita Reuters juga melaporkan bahwa Amerika Serikat telah memberikan restunya kepada inisiatif Qatar, yang muncul beberapa hari sebelum Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa sanksi terhadap Suriah yang dijatuhkan selama rezim Assad akan dicabut. Uni Eropa sejak itu juga telah mencabut sanksi terhadap Suriah.
Bukti lebih lanjut tentang dukungan Arab Saudi dan Qatar muncul pada pertengahan Mei, ketika diumumkan bahwa kedua negara telah melunasi utang Suriah kepada Bank Dunia sejumlah sekitar USD15 juta.
Pemerintah baru Suriah, yang dipimpin oleh Presiden sementara Ahmed al-Sharaa, telah berupaya membangun kembali hubungan diplomatik negara itu dan meyakinkan negara-negara Barat yang waspada bahwa dia telah meninggalkan hubungan masa lalunya dengan kelompok-kelompok militan seperti al-Qaeda.
Pemimpin Suriah itu telah berulang kali menolak ekstremisme dan menyatakan dukungannya terhadap kaum minoritas, tetapi insiden kekerasan yang telah menyebabkan ratusan kematian terus menimbulkan kekhawatiran internasional–bahkan ketika pemerintah dan al-Sharaa mengecam pembunuhan tersebut.
Pemerintah baru Suriah juga telah melakukan upaya terpadu untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Teluk Arab yang telah mulai memainkan peran penting dalam membiayai pembangunan kembali infrastruktur Suriah yang dilanda perang dan memulihkan ekonominya.
Pada Selasa lalu, Uni Eropa mengumumkan telah mengadopsi tindakan hukum yang mencabut semua tindakan pembatasan ekonomi terhadap Suriah kecuali yang berdasarkan alasan keamanan. Uni Eropa juga menghapus 24 entitas dari daftar yang tunduk pada pembebasan dana dan sumber daya ekonomi, termasuk Bank Sentral Suriah.
Setelah Arab Saudi dan Qatar melunasi utang Suriah kepada Bank Dunia, lembaga keuangan yang berpusat di AS tersebut mengatakan bahwa mereka akan memulai kembali operasi di negara tersebut setelah jeda selama 14 tahun.
Bank Dunia telah mulai mempersiapkan proyek pertamanya di Suriah, yang akan difokuskan pada peningkatan akses listrik—pilar utama untuk merevitalisasi layanan penting seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pasokan air. Hal ini juga menandai dimulainya dukungan yang diperluas untuk menstabilkan Suriah dan meningkatkan pertumbuhan jangka panjang.
Reintegrasi bertahap Suriah ke dalam ekonomi global sebagian besar disebabkan oleh perubahan dramatis Presiden Donald Trump dalam kebijakan Washington terhadap negara tersebut. Setelah mengumumkan pencabutan sanksi AS pada tanggal 13 Mei, Trump juga menjadi presiden AS pertama dalam 25 tahun yang bertemu dengan presiden Suriah.
AS telah mencabut hadiah USD10 juta untuk penangkapan al-Sharaa, dan presiden Suriah telah dapat melakukan perjalanan internasional dan bertemu dengan para pemimpin dunia, termasuk di Arab Saudi dan Prancis.
Namun, masih banyak yang harus dilakukan. Sebuah laporan bulan Februari oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperkirakan bahwa pada tingkat pertumbuhan saat ini, Suriah akan membutuhkan lebih dari 50 tahun untuk kembali ke tingkat ekonomi yang dimilikinya sebelum perang, dan menyerukan investasi besar-besaran untuk mempercepat proses tersebut.
Studi UNDP mengatakan sembilan dari 10 warga Suriah sekarang hidup dalam kemiskinan, seperempatnya menganggur dan produk domestik bruto Suriah "telah menyusut hingga kurang dari setengah nilainya" pada tahun 2011, tahun dimulainya perang.
Tawaran bantuan dari Kerajaan Arab Saudi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud selama konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shibani di Damaskus pada hari Sabtu (31/5/2025).
Riyadh dan Doha merupakan pendukung regional terpenting bagi pemerintah baru Suriah, yang menggulingkan penguasa lama Presiden Bashar al-Assad pada bulan Desember 2024 setelah hampir 14 tahun perang saudara.
Baca Juga: Arab Saudi dan Qatar Umumkan Akan Lunasi Utang Suriah Rp252,8 Miliar
Pernyataan Pangeran Faisal bin Farhan tidak memberikan rincian mengenai jumlah pasti dukungan untuk sektor publik Suriah. Namun, Menteri Keuangan Suriah Mohammed Yosr Bernieh mengatakan sebelumnya pada bulan Mei bahwa Qatar akan memberikan Suriah USD29 juta per bulan selama tiga bulan pertama untuk membayar gaji pekerja sektor publik sipil.
Kantor berita Reuters juga melaporkan bahwa Amerika Serikat telah memberikan restunya kepada inisiatif Qatar, yang muncul beberapa hari sebelum Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa sanksi terhadap Suriah yang dijatuhkan selama rezim Assad akan dicabut. Uni Eropa sejak itu juga telah mencabut sanksi terhadap Suriah.
Bukti lebih lanjut tentang dukungan Arab Saudi dan Qatar muncul pada pertengahan Mei, ketika diumumkan bahwa kedua negara telah melunasi utang Suriah kepada Bank Dunia sejumlah sekitar USD15 juta.
Pemerintah baru Suriah, yang dipimpin oleh Presiden sementara Ahmed al-Sharaa, telah berupaya membangun kembali hubungan diplomatik negara itu dan meyakinkan negara-negara Barat yang waspada bahwa dia telah meninggalkan hubungan masa lalunya dengan kelompok-kelompok militan seperti al-Qaeda.
Pemimpin Suriah itu telah berulang kali menolak ekstremisme dan menyatakan dukungannya terhadap kaum minoritas, tetapi insiden kekerasan yang telah menyebabkan ratusan kematian terus menimbulkan kekhawatiran internasional–bahkan ketika pemerintah dan al-Sharaa mengecam pembunuhan tersebut.
Pemerintah baru Suriah juga telah melakukan upaya terpadu untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Teluk Arab yang telah mulai memainkan peran penting dalam membiayai pembangunan kembali infrastruktur Suriah yang dilanda perang dan memulihkan ekonominya.
Pada Selasa lalu, Uni Eropa mengumumkan telah mengadopsi tindakan hukum yang mencabut semua tindakan pembatasan ekonomi terhadap Suriah kecuali yang berdasarkan alasan keamanan. Uni Eropa juga menghapus 24 entitas dari daftar yang tunduk pada pembebasan dana dan sumber daya ekonomi, termasuk Bank Sentral Suriah.
Setelah Arab Saudi dan Qatar melunasi utang Suriah kepada Bank Dunia, lembaga keuangan yang berpusat di AS tersebut mengatakan bahwa mereka akan memulai kembali operasi di negara tersebut setelah jeda selama 14 tahun.
Bank Dunia telah mulai mempersiapkan proyek pertamanya di Suriah, yang akan difokuskan pada peningkatan akses listrik—pilar utama untuk merevitalisasi layanan penting seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pasokan air. Hal ini juga menandai dimulainya dukungan yang diperluas untuk menstabilkan Suriah dan meningkatkan pertumbuhan jangka panjang.
Reintegrasi bertahap Suriah ke dalam ekonomi global sebagian besar disebabkan oleh perubahan dramatis Presiden Donald Trump dalam kebijakan Washington terhadap negara tersebut. Setelah mengumumkan pencabutan sanksi AS pada tanggal 13 Mei, Trump juga menjadi presiden AS pertama dalam 25 tahun yang bertemu dengan presiden Suriah.
AS telah mencabut hadiah USD10 juta untuk penangkapan al-Sharaa, dan presiden Suriah telah dapat melakukan perjalanan internasional dan bertemu dengan para pemimpin dunia, termasuk di Arab Saudi dan Prancis.
Namun, masih banyak yang harus dilakukan. Sebuah laporan bulan Februari oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperkirakan bahwa pada tingkat pertumbuhan saat ini, Suriah akan membutuhkan lebih dari 50 tahun untuk kembali ke tingkat ekonomi yang dimilikinya sebelum perang, dan menyerukan investasi besar-besaran untuk mempercepat proses tersebut.
Studi UNDP mengatakan sembilan dari 10 warga Suriah sekarang hidup dalam kemiskinan, seperempatnya menganggur dan produk domestik bruto Suriah "telah menyusut hingga kurang dari setengah nilainya" pada tahun 2011, tahun dimulainya perang.
(mas)
Lihat Juga :
