AS Kerahkan Kapal Induk Nuklir USS Nimitz ke Laut China Selatan, Ini Respons Marah China
Minggu, 01 Juni 2025 - 06:49 WIB
loading...
AS kerahkan kembali kapal induk bertenga nuklir USS Nimitz ke Laut China Selatan, memicu kemarahan China. Foto/UK Defence Journal
A
A
A
JAKARTA - Amerika Serikat (AS) telah mengerahkan kembali kapal induk bertenaga nuklir USS Nimitz ke Laut China Selatan yang disengketakan. Kehadiran USS Nimitz dengan senjata tempurnya itu memicu kemarahan China.
Dalam sebuah unggahan yang menyoroti pengerahan tersebut, Departemen Pertahanan AS membagikan gambar jet-jet tempur EA-18G Growler dari Skuadron Tempur 139 (VAQ-139) yang terbang tinggi di atas kapal tersebut, menulis "BRINGING THE HEAT!" dan menegaskan kembali bahwa USS Nimitz siap untuk memproyeksikan kekuatan dan menunjukkan kemampuan mematikan di wilayah tersebut.
Angkatan Laut AS menyatakan bahwa USS Nimitz dan kelompok penyerangnya memberikan kehadiran yang terlihat dan siap tempur di Pasifik Barat untuk meyakinkan sekutu dan menegakkan hukum maritim internasional.
Baca Juga: Macron Ancam China dengan Ekspansi NATO ke Asia Tenggara
Seorang juru bicara Armada Ketujuh Angkatan Laut AS yang berbasis di Jepang mengatakan kepada UK Defence Journal bahwa kehadiran kapal tersebut menggarisbawahi komitmen Amerika terhadap kebebasan navigasi dan stabilitas regional. Hal ini terjadi di saat ketegangan meningkat karena tindakan China yang semakin agresif di Laut China Selatan.
China terus mengeklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut China Selatan berdasarka peta kunonya yang dikenal sebagai "nine-dash line (sembilan garis putus-putus)", meskipun ada klaim yang tumpang tindih dari beberapa negara Asia Tenggara.
Putusan pengadilan internasional tahun 2016 menyatakan klaim Beijing tidak memiliki dasar hukum. Namun China tetap menolak putusan tersebut.
Pembangunan militer China di pulau-pulau yang disengketakan, termasuk landasan pacu dan sistem radar, telah menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara tetangga dan masyarakat internasional.
Menanggapi pengerahan terbaru USS Nimitz, Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China marah dan mengecam tindakan Angkatan Laut AS.
"AS telah sengaja mengganggu situasi di Laut China Selatan dan telah secara serius melanggar kedaulatan dan keamanan China, merusak perdamaian dan stabilitas regional, dan melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional," kesal komando tersebut, seperti dikutip UK Defence Journal, Minggu (1/6/2025).
Amerika Serikat telah menolak keras narasi China, dengan menegaskan bahwa klaim maritim yang melanggar hukum dan luas di Laut China Selatan menimbulkan ancaman serius terhadap kebebasan di laut.
Dalam pernyataan kebijakan yang lebih luas, pemerintah AS menegaskan posisinya bahwa kebebasan navigasi dan penerbangan, perdagangan bebas dan perniagaan tanpa hambatan, dan kebebasan peluang ekonomi bagi negara-negara pesisir Laut China Selatan sangat penting bagi stabilitas regional dan global.
"Selama beberapa negara terus mengeklaim dan menegaskan batasan hak yang melampaui kewenangan mereka berdasarkan hukum internasional, Amerika Serikat akan terus membela hak dan kebebasan laut yang dijamin bagi semua orang," kata pemerintah AS, menegaskan kembali bahwa tidak ada negara yang boleh diintimidasi atau dipaksa untuk menyerahkan hak dan kebebasan mereka.
Dalam sebuah unggahan yang menyoroti pengerahan tersebut, Departemen Pertahanan AS membagikan gambar jet-jet tempur EA-18G Growler dari Skuadron Tempur 139 (VAQ-139) yang terbang tinggi di atas kapal tersebut, menulis "BRINGING THE HEAT!" dan menegaskan kembali bahwa USS Nimitz siap untuk memproyeksikan kekuatan dan menunjukkan kemampuan mematikan di wilayah tersebut.
Angkatan Laut AS menyatakan bahwa USS Nimitz dan kelompok penyerangnya memberikan kehadiran yang terlihat dan siap tempur di Pasifik Barat untuk meyakinkan sekutu dan menegakkan hukum maritim internasional.
Baca Juga: Macron Ancam China dengan Ekspansi NATO ke Asia Tenggara
Seorang juru bicara Armada Ketujuh Angkatan Laut AS yang berbasis di Jepang mengatakan kepada UK Defence Journal bahwa kehadiran kapal tersebut menggarisbawahi komitmen Amerika terhadap kebebasan navigasi dan stabilitas regional. Hal ini terjadi di saat ketegangan meningkat karena tindakan China yang semakin agresif di Laut China Selatan.
China terus mengeklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut China Selatan berdasarka peta kunonya yang dikenal sebagai "nine-dash line (sembilan garis putus-putus)", meskipun ada klaim yang tumpang tindih dari beberapa negara Asia Tenggara.
Putusan pengadilan internasional tahun 2016 menyatakan klaim Beijing tidak memiliki dasar hukum. Namun China tetap menolak putusan tersebut.
Pembangunan militer China di pulau-pulau yang disengketakan, termasuk landasan pacu dan sistem radar, telah menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara tetangga dan masyarakat internasional.
Menanggapi pengerahan terbaru USS Nimitz, Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China marah dan mengecam tindakan Angkatan Laut AS.
"AS telah sengaja mengganggu situasi di Laut China Selatan dan telah secara serius melanggar kedaulatan dan keamanan China, merusak perdamaian dan stabilitas regional, dan melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional," kesal komando tersebut, seperti dikutip UK Defence Journal, Minggu (1/6/2025).
Amerika Serikat telah menolak keras narasi China, dengan menegaskan bahwa klaim maritim yang melanggar hukum dan luas di Laut China Selatan menimbulkan ancaman serius terhadap kebebasan di laut.
Dalam pernyataan kebijakan yang lebih luas, pemerintah AS menegaskan posisinya bahwa kebebasan navigasi dan penerbangan, perdagangan bebas dan perniagaan tanpa hambatan, dan kebebasan peluang ekonomi bagi negara-negara pesisir Laut China Selatan sangat penting bagi stabilitas regional dan global.
"Selama beberapa negara terus mengeklaim dan menegaskan batasan hak yang melampaui kewenangan mereka berdasarkan hukum internasional, Amerika Serikat akan terus membela hak dan kebebasan laut yang dijamin bagi semua orang," kata pemerintah AS, menegaskan kembali bahwa tidak ada negara yang boleh diintimidasi atau dipaksa untuk menyerahkan hak dan kebebasan mereka.
(mas)
Lihat Juga :
