Macron Ancam China dengan Ekspansi NATO ke Asia Tenggara
Minggu, 01 Juni 2025 - 06:11 WIB
loading...
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengancam China dengan ekspansi NATO ke wilayah Asia, termasuk Asia Tenggara. Foto/VCG via Global Times
A
A
A
SINGAPURA - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengancam China dengan ekspansi NATO ke wilayah Asia, termasuk Asia Tenggara. Dia mengatakan jika hal itu tak ingin terjadi, Beijing harus mencegah sekutunya; Korea Utara, mengerahkan pasukan ke tanah Eropa.
Ancaman tersebut disampaikan dalam forum Shangri-La Dialogue di Singapura. "Tetapi apa yang terjadi dengan Korea Utara yang hadir bersama Rusia di tanah Eropa adalah pertanyaan besar bagi kita semua," kata Macron, seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (1/6/2025).
"Jika China tidak ingin NATO terlibat di Asia Tenggara, mereka harus dengan jelas mencegah DPRK terlibat di tanah Eropa," imbuhnya, menggunakan singkatan dari nama resmi Korea Utara, Democratic People's Republic of Korea (DPRK).
Baca Juga: Menhan AS Sebut China Akan Serang Taiwan pada 2027 dan Memicu Kehancuran Dunia
China telah lama berseteru dengan beberapa negaraAsia Tenggara terkait sengketa wilayah Laut China Selatan yang kayaakan gasalam. Beijing mengeklaim hampir seluruh wilayah tersebut, tapi ditentang beberapa negara Asia Tenggara.
Pada bulan April, Pyongyang mengakui bahwa pasukannya membantu Moskow dalam membebaskan Wilayah Kursk, yang diserbu oleh pasukan Ukraina Agustus tahun lalu tetapi Rusia mengeklaim telah merebutnya kembali.
Pada bulan itu, Kepala Staf Umum Militer Rusia Jenderal Valery Gerasimov memberi tahu Presiden Vladimir Putin bahwa pasukan Korea Utara telah menunjukkan profesionalisme, keberanian, dan kepahlawanan yang tinggi dalam operasi di Wilayah Kursk.
Selama perayaan Hari Kemenangan Perang Dunia II di Moskow, Putin secara terbuka berterima kasih kepada Korea Utara atas bantuannya merebut kembali Wilayah Kursk.
Macron, di masa lalu, keberatan jika NATO ekspansi ke wilayah Asia dengan menyatakan, "Saya keberatan NATO memiliki peran apa pun di Asia karena, bagi saya, 'N' adalah untuk North Atlantic [Atlantik Utara], dan saya tidak percaya untuk diikutsertakan dalam persaingan strategis orang lain."
Penolakan Prancis terhadap ekspansi blok Barat tersebut ke Asia terlihat jelas ketika negara itu memimpin upaya untuk menolak usulan kantor NATO di Tokyo pada tahun 2023.
Pada saat itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengisyaratkan pembukaan kantor tersebut sebagai respons atas hubungan militer yang semakin erat antara China dan Rusia, yang ditegaskan oleh patroli bersama mereka di Laut Jepang dan Laut China Timur, yang telah mendorong Korea Selatan dan Jepang untuk mengerahkan jet tempur.
Tahun lalu, Presiden AS saat itu, Joe Biden, dan para pemimpin Barat lainnya mendesak Beijing untuk mengendalikan hubungan militer Pyongyang yang semakin dalam dengan Moskow, menyoroti kekhawatiran mengenai meningkatnya keterlibatan Korea Utara.
AS dan Korea Selatan mengecam pengakuan Korea Utara atas perannya dalam perang Rusia-Ukraina. "Dengan pengakuan publik mereka atas penempatan [pasukan] tersebut, sambil mengeklaim bahwa mereka sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional, mereka sekali lagi mengejek masyarakat internasional," kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, menurut laporan Yonhap.
Kementerian Luar Negeri AS mencatat bahwa pelatihan tentara Korea Utara yang dilakukan Moskow melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, dan mendesak kedua negara untuk menghentikan kerja sama yang melanggar hukum tersebut.
Ancaman tersebut disampaikan dalam forum Shangri-La Dialogue di Singapura. "Tetapi apa yang terjadi dengan Korea Utara yang hadir bersama Rusia di tanah Eropa adalah pertanyaan besar bagi kita semua," kata Macron, seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (1/6/2025).
"Jika China tidak ingin NATO terlibat di Asia Tenggara, mereka harus dengan jelas mencegah DPRK terlibat di tanah Eropa," imbuhnya, menggunakan singkatan dari nama resmi Korea Utara, Democratic People's Republic of Korea (DPRK).
Baca Juga: Menhan AS Sebut China Akan Serang Taiwan pada 2027 dan Memicu Kehancuran Dunia
China telah lama berseteru dengan beberapa negaraAsia Tenggara terkait sengketa wilayah Laut China Selatan yang kayaakan gasalam. Beijing mengeklaim hampir seluruh wilayah tersebut, tapi ditentang beberapa negara Asia Tenggara.
Pada bulan April, Pyongyang mengakui bahwa pasukannya membantu Moskow dalam membebaskan Wilayah Kursk, yang diserbu oleh pasukan Ukraina Agustus tahun lalu tetapi Rusia mengeklaim telah merebutnya kembali.
Pada bulan itu, Kepala Staf Umum Militer Rusia Jenderal Valery Gerasimov memberi tahu Presiden Vladimir Putin bahwa pasukan Korea Utara telah menunjukkan profesionalisme, keberanian, dan kepahlawanan yang tinggi dalam operasi di Wilayah Kursk.
Selama perayaan Hari Kemenangan Perang Dunia II di Moskow, Putin secara terbuka berterima kasih kepada Korea Utara atas bantuannya merebut kembali Wilayah Kursk.
Macron, di masa lalu, keberatan jika NATO ekspansi ke wilayah Asia dengan menyatakan, "Saya keberatan NATO memiliki peran apa pun di Asia karena, bagi saya, 'N' adalah untuk North Atlantic [Atlantik Utara], dan saya tidak percaya untuk diikutsertakan dalam persaingan strategis orang lain."
Penolakan Prancis terhadap ekspansi blok Barat tersebut ke Asia terlihat jelas ketika negara itu memimpin upaya untuk menolak usulan kantor NATO di Tokyo pada tahun 2023.
Pada saat itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengisyaratkan pembukaan kantor tersebut sebagai respons atas hubungan militer yang semakin erat antara China dan Rusia, yang ditegaskan oleh patroli bersama mereka di Laut Jepang dan Laut China Timur, yang telah mendorong Korea Selatan dan Jepang untuk mengerahkan jet tempur.
Tahun lalu, Presiden AS saat itu, Joe Biden, dan para pemimpin Barat lainnya mendesak Beijing untuk mengendalikan hubungan militer Pyongyang yang semakin dalam dengan Moskow, menyoroti kekhawatiran mengenai meningkatnya keterlibatan Korea Utara.
AS dan Korea Selatan mengecam pengakuan Korea Utara atas perannya dalam perang Rusia-Ukraina. "Dengan pengakuan publik mereka atas penempatan [pasukan] tersebut, sambil mengeklaim bahwa mereka sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional, mereka sekali lagi mengejek masyarakat internasional," kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, menurut laporan Yonhap.
Kementerian Luar Negeri AS mencatat bahwa pelatihan tentara Korea Utara yang dilakukan Moskow melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, dan mendesak kedua negara untuk menghentikan kerja sama yang melanggar hukum tersebut.
(mas)
Lihat Juga :
