Rusia: Ukraina Hanya Punya Satu Kesempatan Terakhir
Rabu, 21 Mei 2025 - 18:34 WIB
loading...
Rusia ancam Ukraina dengan hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Foto/X/@DailyRuSoldiers
A
A
A
MOSKOW - Pihak berwenang di Kiev punya satu kesempatan terakhir untuk mempertahankan semacam status kenegaraan setelah konflik Ukraina tak terelakkan terselesaikan. Itu diungkapkan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, mendesak Kiev untuk terlibat dalam perundingan damai.
Berbicara di forum hukum internasional di St. Petersburg pada hari Selasa, Medvedev - yang menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia - mengakui bahwa Moskow tidak menyukai rezim politik saat ini di Kiev “sama sekali.”
Namun demikian, ia menyarankan agar para pemimpin Ukraina punya “satu kesempatan terakhir untuk mempertahankan, dalam kondisi tertentu, setelah berakhirnya aksi militer, semacam status kenegaraan atau, jika Anda suka, semacam kepribadian hukum internasional dan memperoleh kesempatan untuk pembangunan yang damai.”
Meskipun pemerintah Ukraina tidak memiliki kedaulatan apa pun dan merupakan "negara kuasi" yang gagal dalam bentuknya saat ini, Moskow tetap terbuka untuk mengadakan negosiasi perdamaian langsung tanpa syarat yang akan mempertimbangkan realitas saat ini di lapangan dan mengatasi akar penyebab konflik.
"Moskow khawatir bahwa saat ini tidak ada individu di Ukraina yang memiliki kewenangan hukum untuk menandatangani perjanjian damai apa pun dengan Rusia," katanya, dilansir RT.
Kekhawatiran ini terutama berkaitan dengan fakta bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh kepemimpinan saat ini kemudian dapat ditolak setelah pemerintahan baru di Ukraina terpilih, jelasnya.
Baca Juga: Pakistan dan India Berperang, Kenapa China yang Menang?
Masa jabatan presiden Zelensky secara resmi berakhir tahun lalu, dan sejak itu ia berulang kali menunda penyelenggaraan pemilihan baru, dengan alasan konflik dengan Rusia dan darurat militer.
Sementara Moskow mempertanyakan legitimasi Zelensky sebagai pemimpin Ukraina, bulan lalu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengisyaratkan bahwa pihak Rusia mungkin mengabaikan statusnya untuk melanjutkan perundingan perdamaian.
"Kepentingan untuk memasuki proses penyelesaian damai berada di atas segalanya," kata Peskov, menekankan bahwa "tujuan utama adalah untuk memulai proses perundingan ini," sementara semua pertanyaan lainnya adalah "sekunder."
Minggu lalu, delegasi dari Rusia dan Ukraina bertemu di Istanbul, menandai pembicaraan langsung pertama mereka sejak Kiev secara sepihak meninggalkan proses perdamaian pada tahun 2022.
Kepala tim perunding Rusia di Istanbul, Vladimir Medinsky, kemudian mengatakan kedua pihak telah sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan yang melibatkan 1.000 tawanan perang dari masing-masing pihak, dan untuk melanjutkan kontak setelah keduanya menyiapkan proposal gencatan senjata yang terperinci.
Berbicara di forum hukum internasional di St. Petersburg pada hari Selasa, Medvedev - yang menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia - mengakui bahwa Moskow tidak menyukai rezim politik saat ini di Kiev “sama sekali.”
Namun demikian, ia menyarankan agar para pemimpin Ukraina punya “satu kesempatan terakhir untuk mempertahankan, dalam kondisi tertentu, setelah berakhirnya aksi militer, semacam status kenegaraan atau, jika Anda suka, semacam kepribadian hukum internasional dan memperoleh kesempatan untuk pembangunan yang damai.”
Meskipun pemerintah Ukraina tidak memiliki kedaulatan apa pun dan merupakan "negara kuasi" yang gagal dalam bentuknya saat ini, Moskow tetap terbuka untuk mengadakan negosiasi perdamaian langsung tanpa syarat yang akan mempertimbangkan realitas saat ini di lapangan dan mengatasi akar penyebab konflik.
"Moskow khawatir bahwa saat ini tidak ada individu di Ukraina yang memiliki kewenangan hukum untuk menandatangani perjanjian damai apa pun dengan Rusia," katanya, dilansir RT.
Kekhawatiran ini terutama berkaitan dengan fakta bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh kepemimpinan saat ini kemudian dapat ditolak setelah pemerintahan baru di Ukraina terpilih, jelasnya.
Baca Juga: Pakistan dan India Berperang, Kenapa China yang Menang?
Masa jabatan presiden Zelensky secara resmi berakhir tahun lalu, dan sejak itu ia berulang kali menunda penyelenggaraan pemilihan baru, dengan alasan konflik dengan Rusia dan darurat militer.
Sementara Moskow mempertanyakan legitimasi Zelensky sebagai pemimpin Ukraina, bulan lalu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengisyaratkan bahwa pihak Rusia mungkin mengabaikan statusnya untuk melanjutkan perundingan perdamaian.
"Kepentingan untuk memasuki proses penyelesaian damai berada di atas segalanya," kata Peskov, menekankan bahwa "tujuan utama adalah untuk memulai proses perundingan ini," sementara semua pertanyaan lainnya adalah "sekunder."
Minggu lalu, delegasi dari Rusia dan Ukraina bertemu di Istanbul, menandai pembicaraan langsung pertama mereka sejak Kiev secara sepihak meninggalkan proses perdamaian pada tahun 2022.
Kepala tim perunding Rusia di Istanbul, Vladimir Medinsky, kemudian mengatakan kedua pihak telah sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan yang melibatkan 1.000 tawanan perang dari masing-masing pihak, dan untuk melanjutkan kontak setelah keduanya menyiapkan proposal gencatan senjata yang terperinci.
(ahm)
Lihat Juga :
