Sekjen PBB kepada India dan Pakistan: Hindari Konfrontasi Militer yang Bisa Lepas Kendali!
Selasa, 06 Mei 2025 - 08:26 WIB
loading...
Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak India dan Pakistan untuk menghindari konfrontasi militer yang bisa lepas kendali. Foto/via India.com
A
A
A
NEW YORK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres menyuarakan keprihatinannya atas ketegangan antara India dan Pakistan yang berada pada titik tertinggi dalam beberapa tahun.
Dia menyerukan kedua negara menahan diri dan menghindari konfrontasi militer yang bisa lepas kendali.
Guterres mengatakan India dan Pakistan, yang sama-sama bersenjata nuklir, harus "mundur dari ambang kehancuran".
"Jangan salah paham: Solusi militer bukanlah solusi," kata Guterres dalam pernyataan singkatnya, yang dilansir Press Trust of India, Selasa (6/5/2025).
Baca Juga: Di Ambang Perang, Ini Perbandingan Kekuatan Militer India dan Pakistan
Guterres menawarkan "jasa baiknya" kepada kedua pemerintah dalam rangka perdamaian.
"PBB siap mendukung inisiatif apa pun yang mendorong de-eskalasi, diplomasi, dan komitmen baru untuk perdamaian," katanya.
Pernyataannya disampaikan beberapa jam sebelum konsultasi tertutup Dewan Keamanan PBB mengenai ketegangan India-Pakistan setelah Islamabad meminta pertemuan darurat.
"Ketegangan antara India dan Pakistan mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Saya sangat menghormati dan sangat berterima kasih kepada pemerintah dan rakyat kedua negara—dan kontribusi signifikan mereka terhadap pekerjaan PBB, khususnya penjagaan perdamaian PBB," kata Guterres.
"Jadi, saya sedih melihat hubungan mencapai titik didih," imbuh dia.
Guterres mengatakan bahwa dia memahami perasaan yang tidak enak setelah serangan teror yang mengerikan di Pahalgam pada 22 April dan sekali lagi mengutuk keras serangan itu, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.
Serangan oleh kelompok The Resistance Front (TRF) itu menewaskan 26 turis Hindu di Kashmir.
"Menargetkan warga sipil tidak dapat diterima—dan mereka yang bertanggung jawab harus diadili melalui cara yang kredibel dan sah," kata Guterres.
"Penting juga—terutama pada saat kritis ini—untuk menghindari konfrontasi militer yang dapat dengan mudah lepas kendali," imbuh dia.
"Sekarang adalah waktunya untuk menahan diri secara maksimal dan mundur dari ambang kehancuran."
India menduga kelompok TRF berafiliasi dengan Lashkar-e-Taiba yang bermarkas di Pakistan. Islamabad menolak anggapan bahwa pihaknya mendukung serangan teror di Pahalgam, Kashmir.
India telah mengambil serangkaian tindakan terhadap Pakistan setelah serangan teror tersebut, termasuk penangguhan Perjanjian Perairan Indus, penutupan satu-satunya penyeberangan perbatasan darat di Attari dan penurunan hubungan diplomatik.
Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan India berkomitmen untuk mengambil tindakan "tegas dan keras" terhadap teroris dan pendukungnya.
Modi juga mengatakan kepada petinggi pertahanan bahwa angkatan bersenjata India memiliki kebebasan operasional penuh untuk memutuskan cara, target, dan waktu respons terhadap serangan teror tersebut.
Di tengah meningkatnya ketegangan, Pakistan meminta konsultasi tertutup mengenai situasi tersebut dan Kepresidenan Yunani telah menjadwalkan pertemuan pada sore hari pada 5 Mei.
Pakistan saat ini duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara, yang dipimpin oleh Yunani selama bulan Mei.
Selain lima anggota tetap pemegang hak veto—China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat—10 anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB adalah Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Somalia.
Dalam beberapa minggu setelah serangan Pahalgam, Menteri Luar Negeri India S Jaishankar berbicara dengan semua anggota Dewan Keamanan PBB, kecuali China dan Pakistan. Dia juga berbicara dengan Guterres.
Dalam seruannya, Jaishankar menggarisbawahi bahwa para pelaku, pendukung, dan perencana serangan teror di Kashmir harus diadili.
Jumat lalu, Perwakilan Tetap Pakistan untuk PBB Duta Besar Asim Iftikhar Ahmad mengatakan pada konferensi pers di PBB bahwa negaranya berhak untuk mengadakan pertemuan ketika pihaknya merasa perlu.
Dia mengatakan situasi yang berkembang setelah serangan di Pahalgam merupakan ancaman nyata bagi perdamaian dan keamanan regional dan internasional.
Pertemuan tertutup tersebut tidak akan berlangsung di Ruang Sidang Dewan Keamanan PBB tempat para anggota Dewan Keamanan duduk di meja tapal kuda yang kuat, melainkan di ruang konsultasi di sebelah ruang sidang.
Minggu lalu, Ahmad bertemu dengan Guterres dan memberinya pengarahan tentang situasi keamanan di kawasan tersebut.
Guterres minggu lalu juga berbicara dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Dia menyerukan kedua negara menahan diri dan menghindari konfrontasi militer yang bisa lepas kendali.
Guterres mengatakan India dan Pakistan, yang sama-sama bersenjata nuklir, harus "mundur dari ambang kehancuran".
"Jangan salah paham: Solusi militer bukanlah solusi," kata Guterres dalam pernyataan singkatnya, yang dilansir Press Trust of India, Selasa (6/5/2025).
Baca Juga: Di Ambang Perang, Ini Perbandingan Kekuatan Militer India dan Pakistan
Guterres menawarkan "jasa baiknya" kepada kedua pemerintah dalam rangka perdamaian.
"PBB siap mendukung inisiatif apa pun yang mendorong de-eskalasi, diplomasi, dan komitmen baru untuk perdamaian," katanya.
Pernyataannya disampaikan beberapa jam sebelum konsultasi tertutup Dewan Keamanan PBB mengenai ketegangan India-Pakistan setelah Islamabad meminta pertemuan darurat.
"Ketegangan antara India dan Pakistan mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Saya sangat menghormati dan sangat berterima kasih kepada pemerintah dan rakyat kedua negara—dan kontribusi signifikan mereka terhadap pekerjaan PBB, khususnya penjagaan perdamaian PBB," kata Guterres.
"Jadi, saya sedih melihat hubungan mencapai titik didih," imbuh dia.
Guterres mengatakan bahwa dia memahami perasaan yang tidak enak setelah serangan teror yang mengerikan di Pahalgam pada 22 April dan sekali lagi mengutuk keras serangan itu, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.
Serangan oleh kelompok The Resistance Front (TRF) itu menewaskan 26 turis Hindu di Kashmir.
"Menargetkan warga sipil tidak dapat diterima—dan mereka yang bertanggung jawab harus diadili melalui cara yang kredibel dan sah," kata Guterres.
"Penting juga—terutama pada saat kritis ini—untuk menghindari konfrontasi militer yang dapat dengan mudah lepas kendali," imbuh dia.
"Sekarang adalah waktunya untuk menahan diri secara maksimal dan mundur dari ambang kehancuran."
India menduga kelompok TRF berafiliasi dengan Lashkar-e-Taiba yang bermarkas di Pakistan. Islamabad menolak anggapan bahwa pihaknya mendukung serangan teror di Pahalgam, Kashmir.
India telah mengambil serangkaian tindakan terhadap Pakistan setelah serangan teror tersebut, termasuk penangguhan Perjanjian Perairan Indus, penutupan satu-satunya penyeberangan perbatasan darat di Attari dan penurunan hubungan diplomatik.
Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan India berkomitmen untuk mengambil tindakan "tegas dan keras" terhadap teroris dan pendukungnya.
Modi juga mengatakan kepada petinggi pertahanan bahwa angkatan bersenjata India memiliki kebebasan operasional penuh untuk memutuskan cara, target, dan waktu respons terhadap serangan teror tersebut.
Di tengah meningkatnya ketegangan, Pakistan meminta konsultasi tertutup mengenai situasi tersebut dan Kepresidenan Yunani telah menjadwalkan pertemuan pada sore hari pada 5 Mei.
Pakistan saat ini duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara, yang dipimpin oleh Yunani selama bulan Mei.
Selain lima anggota tetap pemegang hak veto—China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat—10 anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB adalah Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Somalia.
Dalam beberapa minggu setelah serangan Pahalgam, Menteri Luar Negeri India S Jaishankar berbicara dengan semua anggota Dewan Keamanan PBB, kecuali China dan Pakistan. Dia juga berbicara dengan Guterres.
Dalam seruannya, Jaishankar menggarisbawahi bahwa para pelaku, pendukung, dan perencana serangan teror di Kashmir harus diadili.
Jumat lalu, Perwakilan Tetap Pakistan untuk PBB Duta Besar Asim Iftikhar Ahmad mengatakan pada konferensi pers di PBB bahwa negaranya berhak untuk mengadakan pertemuan ketika pihaknya merasa perlu.
Dia mengatakan situasi yang berkembang setelah serangan di Pahalgam merupakan ancaman nyata bagi perdamaian dan keamanan regional dan internasional.
Pertemuan tertutup tersebut tidak akan berlangsung di Ruang Sidang Dewan Keamanan PBB tempat para anggota Dewan Keamanan duduk di meja tapal kuda yang kuat, melainkan di ruang konsultasi di sebelah ruang sidang.
Minggu lalu, Ahmad bertemu dengan Guterres dan memberinya pengarahan tentang situasi keamanan di kawasan tersebut.
Guterres minggu lalu juga berbicara dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
(mas)
Lihat Juga :
