Mengapa Hamas Menolak Penunjukkan Hussein al-Sheikh sebagai Pengganti Mahmoud Abbas?
Selasa, 29 April 2025 - 02:20 WIB
loading...
Hamas menolak penunjukkan Hussein al-Sheik sebagai pengganti Mahmoud Abbas. Foto/X
A
A
A
GAZA - Gerakan Perlawanan Islam ( Hamas ) menyatakan bahwa keputusan Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk menyetujui pengangkatan Hussein Al-Sheikh sebagai wakil presiden merupakan respons terhadap perintah eksternal dan menguatnya monopoli dan pengucilan.
Dalam pernyataan pers, Hamas mengatakan bahwa pihaknya menganggap ini sebagai langkah tercela, yang menyimpang dari konsensus nasional dan keinginan rakyat Palestina.
Hamas menyatakan bahwa keputusan tersebut mencerminkan desakan pimpinan PLO untuk terus melumpuhkan lembaganya, alih-alih "berfungsi sebagai payung pemersatu bagi perjuangan rakyat kami".
Hamas menekankan bahwa prioritas rakyat Palestina saat ini adalah menghentikan agresi, perang genosida dan kelaparan, dan menyatukan upaya untuk menghadapi pendudukan dan permukiman, bukan untuk menetapkan posisi dan membagi kekuasaan demi menyenangkan pihak luar.
Baca Juga: Akibat Ulah Trump, Rakyat AS Kini Bergantung pada Paylater untuk Belanja Sembako
Hamas menyerukan kepada semua faksi dan kekuatan Palestina untuk menolak langkah ini dan mematuhi pembangunan kembali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di atas fondasi nasional dan demokratis, bebas dari perintah dan pengaruh, dan dengan cara yang mengekspresikan keinginan rakyat dan melayani tujuan mereka yang adil.
Pada hari Kamis, pada akhir sesi ke-32, Dewan Pusat Palestina memutuskan untuk membentuk jabatan wakil presiden Komite Eksekutif PLO dan Negara Palestina.
Diputuskan pula bahwa wakil presiden akan dipilih dari antara anggota Komite Eksekutif, berdasarkan pencalonan ketua komite dan persetujuan para anggotanya. Dewan dapat menugaskannya, memberhentikannya dari jabatannya, dan menerima pengunduran dirinya.
Dalam pernyataan pers, Hamas mengatakan bahwa pihaknya menganggap ini sebagai langkah tercela, yang menyimpang dari konsensus nasional dan keinginan rakyat Palestina.
Hamas menyatakan bahwa keputusan tersebut mencerminkan desakan pimpinan PLO untuk terus melumpuhkan lembaganya, alih-alih "berfungsi sebagai payung pemersatu bagi perjuangan rakyat kami".
Hamas menekankan bahwa prioritas rakyat Palestina saat ini adalah menghentikan agresi, perang genosida dan kelaparan, dan menyatukan upaya untuk menghadapi pendudukan dan permukiman, bukan untuk menetapkan posisi dan membagi kekuasaan demi menyenangkan pihak luar.
Baca Juga: Akibat Ulah Trump, Rakyat AS Kini Bergantung pada Paylater untuk Belanja Sembako
Hamas menyerukan kepada semua faksi dan kekuatan Palestina untuk menolak langkah ini dan mematuhi pembangunan kembali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di atas fondasi nasional dan demokratis, bebas dari perintah dan pengaruh, dan dengan cara yang mengekspresikan keinginan rakyat dan melayani tujuan mereka yang adil.
Pada hari Kamis, pada akhir sesi ke-32, Dewan Pusat Palestina memutuskan untuk membentuk jabatan wakil presiden Komite Eksekutif PLO dan Negara Palestina.
Diputuskan pula bahwa wakil presiden akan dipilih dari antara anggota Komite Eksekutif, berdasarkan pencalonan ketua komite dan persetujuan para anggotanya. Dewan dapat menugaskannya, memberhentikannya dari jabatannya, dan menerima pengunduran dirinya.
(ahm)
Lihat Juga :
