Israel Ancam Usir 970 Pilotnya karena Protes Perang Gaza

TEL AVIV - Komandan Angkatan Udara Israel mengancam akan mengusir sekitar 970 awak pesawat militer—termasuk pilot, perwira, dan prajurit—jika mereka tidak menarik tanda tangan mereka dari surat protes yang menuntut diakhirinya perang di Jalur Gaza, Palestina.

"Sekitar 970 awak pesawat, beberapa di antaranya dalam dinas cadangan aktif, menandatangani surat yang menentang perang tetapi tidak menyerukan penolakan untuk bertugas," tulis surat kabar Israel, Haaretz, yang melaporkan protes para pilot tempur militer Zionis.

Menurut laporan tersebut, dalam beberapa hari terakhir, para pemimpin senior Angkatan Udara melakukan panggilan telepon pribadi kepada para anggota cadangan yang mendukung pesan protes tersebut, mendesak mereka untuk menarik kembali dukungannya.



Para komandan memberi tahu para anggota cadangan bahwa mereka akan dipecat jika mereka menolak untuk mematuhi, imbuh laporan Haaretz, yang dikutip Anadolu, Kamis (10/4/2025).

Setelah ancaman tersebut, hanya 25 penanda tangan yang menarik nama mereka dalam daftar protes, sementara delapan lainnya meminta untuk menambahkan tanda tangan mereka.

Para penanda tangan surat protes tersebut, termasuk perwira senior Angkatan Udara dan pilot, berpendapat bahwa "pertempuran di Gaza melayani kepentingan politik, bukan kepentingan keamanan."

Anggota oposisi Israel telah lama berpendapat bahwa perang di Gaza dimaksudkan untuk memungkinkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap menjabat dan tidak ada hubungannya dengan keamanan Israel.

Beberapa hari sebelumnya, Panglima Angkatan Udara Mayor Jenderal Tomer Bar bertemu dengan beberapa penanda tangan utama surat protes. Selama pertemuan tersebut, perwira cadangan mengkritik tajam keputusan Bar untuk mengancam semua penanda tangan dengan pemecatan, menyebutnya sebagai tindakan yang melanggar hukum dan etika yang melanggar hak personelcadangan untuk mengekspresikan pandangan politik, menurut laporan Haaretz.

Bar membalas bahwa masalahnya bukan hukuman, dengan mengatakan, "Mereka yang menandatangani teks yang mengklaim dimulainya kembali perang terutama bersifat politis dan merugikan prospek pembebasan sandera tidak dapat memenuhi tugas cadangan mereka."

Dia menganggap penandatanganan surat itu selama masa perang "tidak sah", imbuh laporan Haaretz. Bar juga memperkirakan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera akan segera ditandatangani.

Militer Zionis Israel memberhentikan dua personel cadangan pada 19 Maret, satu dari intelijen, yang lain dari Angkatan Udara, karena menolak untuk bergabung dalam perang Gaza setelah pertempuran dimulai kembali.

Salah satu media Israel menyebut menteri pemerintah dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai "pengkhianat kotor".

Militer Israel memperbarui serangan mematikan di Gaza pada 18 Maret dan sejak itu telah menewaskan hampir 1.500 korban, melukai 3.700 lainnya, dan menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan di daerah kantong Palestina yang ditandatangani pada bulan Januari.

Netanyahu berjanji minggu lalu untuk meningkatkan serangan di Gaza karena upaya sedang dilakukan untuk melaksanakan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengusir warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

Lebih dari 50.800 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnya di daerah kantong Palestina tersebut.