Ekonomi China Melambat, Denda Besar atas Pelanggaran Ringan Hantui Warga
loading...
Imbas ekonomi melambat, denda besar atas pelanggaran ringan hantui warga China. Foto/Freedom House
A
A
A
JAKARTA - Seiring berlanjutnya perlambatan ekonomi China, sejumlah pemerintah daerah di negara tersebut menghadapi kesulitan keuangan. Kondisi ini mendorong mereka untuk mengadopsi berbagai taktik yang semakin imajinatif demi menghasilkan pendapatan, yang memberikan tekanan signifikan kepada masyarakat dan dunia usaha.
Dalam upaya mengisi pundi-pundi anggaran, sejumlah pemerintah daerah di China telah menggunakan berbagai sewenang-wenang, seperti mengenakan denda besar untuk pelanggaran ringan.
Dalam beberapa kasus ekstrem, pemerintah daerah melakukan penyitaan aset perusahaan swasta lintas provinsi—praktik yang secara umum disebut sebagai “long-distance fishing”.
Baca Juga: Krisis Populasi, Banyak Warga dan Ekspatriat Tinggalkan Kota Shanghai
Mengutip dari editorial The Hong Kong Post edisi Rabu (5/3/2025), praktik tersebut melibatkan pengiriman petugas penegak hukum ke wilayah lain untuk menyita aset bisnis, dengan fokus khusus pada penargetan perusahaan swasta di provinsi-provinsi yang berkembang pesat secara ekonomi.
Sebagai contoh, seorang perempuan tua di Shaanxi terkena denda mengejutkan sebesar 60.000 yuan hanya karena menjual 5 kilogram seledri.
Sementara itu, di distrik Daxing di Beijing, seorang distributor yang membeli kentang seharga 1,2 yuan per kilogram dan menjualnya seharga 2 yuan dikenai denda sebesar 300.000 yuan karena melanggar peraturan harga.
Di Guangxi, seorang petani yang memelihara dan menyembelih babi, lalu menjual dagingnya kepada kerabatnya seharga 2.000 yuan, dikenai denda sebesar 100.000 yuan.
Di provinsi Sichuan, seorang petani yang membangun jalan dengan biaya sendiri untuk membantu pertaniannya dikenai denda sebesar 40.000 yuan.
Laporan resmi dari China menunjukkan bahwa pendapatan pajak nasional turun sebesar 3,4 persen tahun lalu. Sebaliknya, pendapatan nonpajak mengalami peningkatan substansial sebesar 25,4 persen, didorong oleh kenaikan pendapatan dari denda dan penyitaan sebesar hampir 15 persen. Denda dan penyitaan ini mencakup denda dan aset yang telah disita.
Dalam upaya mengisi pundi-pundi anggaran, sejumlah pemerintah daerah di China telah menggunakan berbagai sewenang-wenang, seperti mengenakan denda besar untuk pelanggaran ringan.
Dalam beberapa kasus ekstrem, pemerintah daerah melakukan penyitaan aset perusahaan swasta lintas provinsi—praktik yang secara umum disebut sebagai “long-distance fishing”.
Baca Juga: Krisis Populasi, Banyak Warga dan Ekspatriat Tinggalkan Kota Shanghai
Mengutip dari editorial The Hong Kong Post edisi Rabu (5/3/2025), praktik tersebut melibatkan pengiriman petugas penegak hukum ke wilayah lain untuk menyita aset bisnis, dengan fokus khusus pada penargetan perusahaan swasta di provinsi-provinsi yang berkembang pesat secara ekonomi.
Sebagai contoh, seorang perempuan tua di Shaanxi terkena denda mengejutkan sebesar 60.000 yuan hanya karena menjual 5 kilogram seledri.
Sementara itu, di distrik Daxing di Beijing, seorang distributor yang membeli kentang seharga 1,2 yuan per kilogram dan menjualnya seharga 2 yuan dikenai denda sebesar 300.000 yuan karena melanggar peraturan harga.
Di Guangxi, seorang petani yang memelihara dan menyembelih babi, lalu menjual dagingnya kepada kerabatnya seharga 2.000 yuan, dikenai denda sebesar 100.000 yuan.
Di provinsi Sichuan, seorang petani yang membangun jalan dengan biaya sendiri untuk membantu pertaniannya dikenai denda sebesar 40.000 yuan.
Denda dan Penyitaan
Laporan resmi dari China menunjukkan bahwa pendapatan pajak nasional turun sebesar 3,4 persen tahun lalu. Sebaliknya, pendapatan nonpajak mengalami peningkatan substansial sebesar 25,4 persen, didorong oleh kenaikan pendapatan dari denda dan penyitaan sebesar hampir 15 persen. Denda dan penyitaan ini mencakup denda dan aset yang telah disita.
Lihat Juga :
