Lebih dari 100.000 Siswa Mendaftar di Sekolah-sekolah Gaza saat Tahun Ajaran Baru Dimulai
loading...
Para siswa mempersiapkan diri untuk ujian masuk sekolah menengah atas sedang belajar di Sekolah Menengah Atas Muscat, yang sebagian bangunannya rusak akibat serangan Israel, di Kamp Pengungsi Nuseirat di Deir al-Balah, Gaza pada 19 Februari 2025. Foto/Doa
A
A
A
GAZA - PBB melaporkan lebih dari 100.000 siswa telah mendaftar di sekolah-sekolah di seluruh Jalur Gaza sejak tahun ajaran baru dimulai pada 23 Februari.
“Hingga kemarin, lebih dari 100.000 siswa telah mendaftar di sekolah setelah dimulainya tahun ajaran baru pada 23 Februari,” ungkap juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam konferensi pers pada Kamis (27/2/2025).
Dia menyatakan, “Hingga saat ini, 165 sekolah umum telah dibuka kembali di Gaza. Bagi sebagian besar siswa, ini akan menjadi pertama kalinya mereka kembali belajar secara langsung dalam 16 bulan.”
Angka-angka Palestina menunjukkan 85% sekolah di Gaza tidak dapat beroperasi karena pemboman Israel.
Kantor Media Gaza mengatakan 12.800 siswa, dan 800 guru dan staf administrasi, tewas, dan 1.166 lembaga pendidikan hancur dalam perang sejak Oktober 2023, memperkirakan kerusakan di sektor pendidikan lebih dari USD2 miliar.
Dujarric lebih lanjut menggambarkan situasi di seluruh Tepi Barat yang diduduki sebagai "sangat mengkhawatirkan."
"Operasi pasukan Israel berlanjut di Jenin, Tulkarm dan Tubas, yang menyebabkan lebih banyak korban dan pengungsian, dan menghambat akses ke perawatan kesehatan, air, listrik, dan layanan penting lainnya," ujar dia.
Mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dia menekankan, "Hukum internasional harus dihormati dan warga sipil harus dilindungi."
Perjanjian gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan perang genosida Israel, yang telah menewaskan lebih dari 48.300 warga Palestina, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas kampanye militernya.
“Hingga kemarin, lebih dari 100.000 siswa telah mendaftar di sekolah setelah dimulainya tahun ajaran baru pada 23 Februari,” ungkap juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam konferensi pers pada Kamis (27/2/2025).
Dia menyatakan, “Hingga saat ini, 165 sekolah umum telah dibuka kembali di Gaza. Bagi sebagian besar siswa, ini akan menjadi pertama kalinya mereka kembali belajar secara langsung dalam 16 bulan.”
Angka-angka Palestina menunjukkan 85% sekolah di Gaza tidak dapat beroperasi karena pemboman Israel.
Kantor Media Gaza mengatakan 12.800 siswa, dan 800 guru dan staf administrasi, tewas, dan 1.166 lembaga pendidikan hancur dalam perang sejak Oktober 2023, memperkirakan kerusakan di sektor pendidikan lebih dari USD2 miliar.
Dujarric lebih lanjut menggambarkan situasi di seluruh Tepi Barat yang diduduki sebagai "sangat mengkhawatirkan."
"Operasi pasukan Israel berlanjut di Jenin, Tulkarm dan Tubas, yang menyebabkan lebih banyak korban dan pengungsian, dan menghambat akses ke perawatan kesehatan, air, listrik, dan layanan penting lainnya," ujar dia.
Mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dia menekankan, "Hukum internasional harus dihormati dan warga sipil harus dilindungi."
Perjanjian gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan perang genosida Israel, yang telah menewaskan lebih dari 48.300 warga Palestina, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas kampanye militernya.
(sya)
Lihat Juga :
