Mesir Klaim Rencananya untuk Gaza Didukung Trump usai Diyakinkan Raja Yordania

Masa Depan Gaza

Pejabat Mesir itu mengatakan bentrokan tidak akan diperlukan sesuai rencananya dan Hamas telah setuju mundur demi pemerintahan Palestina baru yang tidak melibatkan pejabat senior PA dari Tepi Barat.

The Associated Press melaporkan pada Selasa bahwa rencana Mesir tersebut tidak akan melibatkan Hamas atau PA.

Laporan tersebut mengatakan rencana tersebut akan melibatkan pasukan polisi yang terdiri dari polisi PA yang tetap berada di Gaza setelah tahun 2007, ketika Hamas memenangkan pemilu legislatif dan mengambil alih wilayah kantong tersebut.

MEE melaporkan pada Mei bahwa Hamas siap menunjukkan "fleksibilitas" tentang tata kelola Gaza di masa depan, dengan menyatakan syaratnya adalah nasib Gaza disetujui oleh faksi-faksi Palestina lainnya dan tidak dipaksakan Amerika Serikat atau Israel.

Namun, masalahnya ada pada perincian tentang siapa yang akan mempertahankan kendali keamanan di dalam Jalur Gaza.

Misalnya, perang saudara Lebanon berakhir pada tahun 1990 dengan pemerintahan baru, tetapi Hizbullah tetap mempertahankan senjatanya dan beroperasi sebagai pasukan bersenjata di luar negara tersebut.

Pejabat Mesir mengatakan kepada MEE bahwa usulan Kairo dimaksudkan untuk mencegah situasi serupa dengan memastikan negara-negara Teluk memiliki peran “di lapangan di Jalur Gaza” melalui investasi rekonstruksi.

Membangun kembali Gaza dan Tepi Barat yang diduduki akan membutuhkan lebih dari USD50 miliar, menurut penilaian bersama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan Bank Dunia, yang dirilis pada hari Selasa.

Setidaknya USD20 miliar akan dibutuhkan dalam tiga tahun pertama.

Baca juga: Rusia dan AS Sepakat Buat Kerangka Kerja untuk Perundingan Damai Ukraina