6 Sikap Negara-negara Arab Melawan Rencana Pencaplokan Gaza oleh Trump

Kepekaan seputar pengusiran warga Palestina memiliki akar sejarah yang dalam, berpusat di sekitar Nakba ("bencana" dalam bahasa Arab) tahun 1948 ketika sekitar 750.000 warga Palestina dipindahkan secara paksa selama pembentukan Israel.

Banyak yang mencari perlindungan di Yordania, Lebanon, Suriah, dan sejumlah kecil di Mesir dan negara-negara Arab lainnya, yang membuat kawasan itu tidak stabil.

Baca Juga: Erdogan Galang Kekuatan Lawan Pencaplokan Gaza

2. Stabilitas Timur Tengah Akan Terganggu

Saat ini, negara-negara Arab khawatir bahwa peristiwa serupa dapat menyebabkan pergolakan lebih lanjut, dengan dorongan Trump untuk memukimkan kembali lebih dari dua juta warga Palestina dari Gaza di Yordania dan Mesir yang dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas regional.

Salem menjelaskan bahwa Mesir dan Yordania lebih memilih sanksi ekonomi daripada keruntuhan politik jika skenario seperti itu terwujud. Dengan menentang rencana Trump, mereka bisa mendapatkan dukungan domestik dan mengamankan bantuan ekonomi dari negara-negara Teluk jika sanksi diberlakukan.

Mesir dan Yordania sangat bergantung pada dukungan ekonomi AS. Sejak 1978, AS telah memberi Mesir lebih dari $50 miliar untuk bantuan militer dan $30 miliar untuk bantuan ekonomi, sementara Yordania telah menerima lebih dari $1 miliar setiap tahunnya dalam beberapa tahun terakhir, menurut data Departemen Luar Negeri AS.

Para ahli berpendapat bahwa Mesir dan Yordania memiliki ruang terbatas untuk bermanuver secara diplomatis. Meskipun mereka mungkin mencoba meredakan ketegangan secara bilateral dengan AS, tampaknya mereka telah menetapkan garis merah: mereka tidak akan menerima pemindahan warga Palestina.

3. Negara-negara Arab Akan Bersatu

Sanam Vakil, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, mengatakan kepada TNA bahwa pernyataan Trump telah memicu kekhawatiran yang meluas di ibu kota Arab, yang memandang rencana tersebut sebagai dorongan untuk pembersihan etnis.

"Namun pada saat yang sama, kami juga telah melihat persatuan Arab yang lebih besar sebagai tanggapan untuk menunjukkan bahwa ini adalah garis merah bagi negara-negara Arab," katanya.

Kunjungan Raja Abdullah II pada hari Selasa, diikuti oleh kunjungan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada tanggal 18 Februari, merupakan kritik aktu yang tepat mengingat status gencatan senjata Gaza yang rapuh dan masa depan wilayah tersebut.

4. Melawan Ambisi Trump yang Tidak Masuk Akal

Andreas Krieg, dosen senior di Sekolah Studi Keamanan King's College London, mengatakan kepada TNA bahwa rencana Trump untuk Gaza tidak masuk akal dan tidak memiliki strategi yang jelas.

"Ini adalah langkah awal untuk menetapkan parameter negosiasi. Saya pikir narasi itu sendiri bersifat memaksa, dan dimaksudkan untuk mengirim pesan yang sangat kuat kepada dunia Arab untuk menghasilkan solusi konstruktif tidak hanya untuk rekonstruksi tetapi juga untuk tata kelola Gaza," katanya. "Saya yakin ini adalah sesuatu yang sangat ingin dicapai Trump, dan dia merasa mitranya di wilayah tersebut tidak bekerja keras."

Beberapa negara Arab telah mengusulkan untuk mengembalikan Otoritas Palestina (PA) di Gaza, mungkin bersama badan-badan pemerintahan lokal, untuk mendukung solusi dua negara.

Namun, ada ketidaksepakatan tentang model mana yang akan ditempuh, dengan beberapa mendukung PA yang direformasi dan yang lainnya mendukung pemerintahan teknokratis. Peran Hamas masih belum jelas, karena Hamas belum dihancurkan meskipun Israel telah melakukan kampanye militer intensif selama 15 bulan dan masih mempertahankan keberadaannya di Jalur Gaza.