Banyak Pelajar Putus Sekolah, Kehidupan Sekolah di Korea Utara Penuh Kekerasan
Jum'at, 14 Februari 2025 - 17:15 WIB
loading...
Para pelajar di sekolah Korea Utara. Foto/KMatsson
A
A
A
PYONGYANG - Baru-baru ini, Korea Utara (Korut) mempromosikan adopsi Undang-Undang Pengasuhan Anak sebagai contoh model perlindungan hak asasi manusia (HAM) di komunitas internasional.
Surat kabar milik negara, Rodong Sinmun, menyatakan manfaat pengasuhan anak tersedia bahkan di daerah pegunungan terpencil.
Propaganda Pemimpin Korut Kim Jong-un itu dianggap jauh dari kenyataan. Bagaimana sebenarnya kondisi dunia pendidikan di Korea Utara?
Seo Bella, seorang mahasiswa universitas di Korea Selatan, mengatakan untuk benar-benar memahami situasi hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara, harus memperhatikan pelanggaran HAM yang tersembunyi di balik propaganda yang terdistorsi tersebut.
Dia mengaku lahir dan hidup di Korea Utara sampai umur 15 tahun sebelum akhirnya memilih pindah dan menetap di Korea Selatan.
Seo Bella yang sudah 9 tahun tinggal di Korea Selatan ini ingin berbagi pelanggaran HAM yang dialaminya selama masa sekolah di Korea Utara.
"Selama tahun-tahun sekolah saya, rumah dan sekolah adalah seluruh dunia saya. Dunia yang luas namun sempit itu menyiksa saya setiap hari, seperti suara alarm yang disetel untuk berbunyi setiap 10 menit, terus-menerus mengingatkan saya akan ketidakberdayaan saya,’’ ungkap Seo Bella dalam keterangannya kepada Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta seperti dikirimkan kepada Sindonews pada Jumat (14/2/2025).
Dia bercerita, semua biaya manajemen sekolah di Korea Utara, seperti biaya pemeliharaan, perawatan fasilitas, dan gaji guru, dibebankan kepada siswa.
Jika siswa tidak dapat membayar biaya tersebut, mereka menghadapi hukuman fisik atau perundungan di dalam kelas.
Guru secara paksa mengumpulkan biaya ini dari siswa, dan mereka yang tidak bisa membayar mengalami rasa malu yang luar biasa.
"Pada akhirnya, semua beban ini jatuh ke pundak orang tua, dan jika mereka tidak mampu menanggung biaya tersebut, siswa tidak dapat menahan rasa malu dan tekanan sehingga memilih putus sekolah,’’ papar Seo Bella yang sengaja tidak menyebutkan nama universitasnya untuk keselamatan diri.
Menurut Seo Bella, di sekolah-sekolah Korea Utara, kekerasan dan hukuman fisik adalah hal yang biasa. ‘’Jika seorang siswa tidak dapat membayar, guru dengan sembarangan memukul siswa dengan tongkat, menghantam tangan, bokong, paha, dan betis mereka,’’ ungkap dia.
Tindakan kekerasan ini menyebabkan trauma fisik dan psikologis bagi siswa yang masih muda, yang pada dasarnya merupakan bentuk pelecehan anak.
Namun, masalahnya adalah di Korea Utara, tidak ada pengakuan terhadap pelecehan anak, dan kekerasan terhadap anak-anak diterima sebagai bagian alami dari kehidupan.
Diceritakan, para siswa di Korea Utara menghabiskan lebih banyak waktu memegang sekop dan beliung daripada belajar.
Selama jam pelajaran mereka, mereka dipaksa untuk bekerja. Baik itu pemulihan bencana, mobilisasi untuk bertani, atau mengumpulkan besi tua, siswa dikerahkan untuk berbagai jenis kerja paksa.
"Saya telah dicuci otak oleh pendidikan ideologi yang berulang-ulang di Korea Utara dan tidak pernah mempertanyakan mobilisasi paksa ini, menganggapnya sebagai bagian alami dari kehidupan,’’ tutur dia.
Namun, setelah datang ke Korea Selatan, dia menyadari sekolah seharusnya menjadi tempat bagi siswa untuk menerima Pendidikan.
Menurut dia, mobilisasi paksa di Korea Utara merampas kesempatan serta hak belajar siswa, yang merupakan pelanggaran HAM.
Lebih dari 70 tahun telah berlalu sejak pembagian Korea Selatan dan Korea Utara. Sementara Korea Selatan berkembang pesat, Korea Utara tetap terjebak di masa lalu.
Di dunia di mana kecerdasan buatan (AI) menggantikan tenaga kerja manusia, Korea Utara masih memblokir akses internet dan terisolasi dari dunia luar, membuat rakyatnya hidup seperti di tahun 1950-an.
"Tidak ada kebebasan bergerak, bahkan di dalam Korea Utara, orang tidak dapat bepergian dengan bebas. Mereka yang mengkritik Kim Jong-un dikirim ke kamp penjara politik atau dieksekusi, dan keluarga mereka juga menghadapi balas dendam,’’ papar dia.
Seo Bella mengungkapkan siswa muda yang ingin belajar terpaksa putus sekolah karena tidak memiliki uang, dan mereka dijadikan pekerja paksa.
Dengan cara ini, Korea Utara, yang dianggap tidak menghormati HAM, dituding terus menipu dunia dengan mempromosikannya di panggung internasional. ‘’Saya sangat mendesak komunitas internasional untuk terus memberikan perhatian, agar siswa Korea Utara dapat belajar dengan bebas tanpa ada kekhawatiran lainnya,’’ tandas Seo Bella.
Baca juga: Agama Warga Negara Nepal dan Persentasenya
Surat kabar milik negara, Rodong Sinmun, menyatakan manfaat pengasuhan anak tersedia bahkan di daerah pegunungan terpencil.
Propaganda Pemimpin Korut Kim Jong-un itu dianggap jauh dari kenyataan. Bagaimana sebenarnya kondisi dunia pendidikan di Korea Utara?
Seo Bella, seorang mahasiswa universitas di Korea Selatan, mengatakan untuk benar-benar memahami situasi hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara, harus memperhatikan pelanggaran HAM yang tersembunyi di balik propaganda yang terdistorsi tersebut.
Dia mengaku lahir dan hidup di Korea Utara sampai umur 15 tahun sebelum akhirnya memilih pindah dan menetap di Korea Selatan.
Seo Bella yang sudah 9 tahun tinggal di Korea Selatan ini ingin berbagi pelanggaran HAM yang dialaminya selama masa sekolah di Korea Utara.
"Selama tahun-tahun sekolah saya, rumah dan sekolah adalah seluruh dunia saya. Dunia yang luas namun sempit itu menyiksa saya setiap hari, seperti suara alarm yang disetel untuk berbunyi setiap 10 menit, terus-menerus mengingatkan saya akan ketidakberdayaan saya,’’ ungkap Seo Bella dalam keterangannya kepada Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta seperti dikirimkan kepada Sindonews pada Jumat (14/2/2025).
Dia bercerita, semua biaya manajemen sekolah di Korea Utara, seperti biaya pemeliharaan, perawatan fasilitas, dan gaji guru, dibebankan kepada siswa.
Jika siswa tidak dapat membayar biaya tersebut, mereka menghadapi hukuman fisik atau perundungan di dalam kelas.
Guru secara paksa mengumpulkan biaya ini dari siswa, dan mereka yang tidak bisa membayar mengalami rasa malu yang luar biasa.
"Pada akhirnya, semua beban ini jatuh ke pundak orang tua, dan jika mereka tidak mampu menanggung biaya tersebut, siswa tidak dapat menahan rasa malu dan tekanan sehingga memilih putus sekolah,’’ papar Seo Bella yang sengaja tidak menyebutkan nama universitasnya untuk keselamatan diri.
Menurut Seo Bella, di sekolah-sekolah Korea Utara, kekerasan dan hukuman fisik adalah hal yang biasa. ‘’Jika seorang siswa tidak dapat membayar, guru dengan sembarangan memukul siswa dengan tongkat, menghantam tangan, bokong, paha, dan betis mereka,’’ ungkap dia.
Tindakan kekerasan ini menyebabkan trauma fisik dan psikologis bagi siswa yang masih muda, yang pada dasarnya merupakan bentuk pelecehan anak.
Namun, masalahnya adalah di Korea Utara, tidak ada pengakuan terhadap pelecehan anak, dan kekerasan terhadap anak-anak diterima sebagai bagian alami dari kehidupan.
Diceritakan, para siswa di Korea Utara menghabiskan lebih banyak waktu memegang sekop dan beliung daripada belajar.
Selama jam pelajaran mereka, mereka dipaksa untuk bekerja. Baik itu pemulihan bencana, mobilisasi untuk bertani, atau mengumpulkan besi tua, siswa dikerahkan untuk berbagai jenis kerja paksa.
"Saya telah dicuci otak oleh pendidikan ideologi yang berulang-ulang di Korea Utara dan tidak pernah mempertanyakan mobilisasi paksa ini, menganggapnya sebagai bagian alami dari kehidupan,’’ tutur dia.
Namun, setelah datang ke Korea Selatan, dia menyadari sekolah seharusnya menjadi tempat bagi siswa untuk menerima Pendidikan.
Menurut dia, mobilisasi paksa di Korea Utara merampas kesempatan serta hak belajar siswa, yang merupakan pelanggaran HAM.
Lebih dari 70 tahun telah berlalu sejak pembagian Korea Selatan dan Korea Utara. Sementara Korea Selatan berkembang pesat, Korea Utara tetap terjebak di masa lalu.
Di dunia di mana kecerdasan buatan (AI) menggantikan tenaga kerja manusia, Korea Utara masih memblokir akses internet dan terisolasi dari dunia luar, membuat rakyatnya hidup seperti di tahun 1950-an.
"Tidak ada kebebasan bergerak, bahkan di dalam Korea Utara, orang tidak dapat bepergian dengan bebas. Mereka yang mengkritik Kim Jong-un dikirim ke kamp penjara politik atau dieksekusi, dan keluarga mereka juga menghadapi balas dendam,’’ papar dia.
Seo Bella mengungkapkan siswa muda yang ingin belajar terpaksa putus sekolah karena tidak memiliki uang, dan mereka dijadikan pekerja paksa.
Dengan cara ini, Korea Utara, yang dianggap tidak menghormati HAM, dituding terus menipu dunia dengan mempromosikannya di panggung internasional. ‘’Saya sangat mendesak komunitas internasional untuk terus memberikan perhatian, agar siswa Korea Utara dapat belajar dengan bebas tanpa ada kekhawatiran lainnya,’’ tandas Seo Bella.
Baca juga: Agama Warga Negara Nepal dan Persentasenya
(sya)
Lihat Juga :
