Vietnam Bakal Pecat 100.000 Pegawai Pemerintah untuk Hemat Anggaran, Indonesia Berani Tiru?

Saluran berita yang dikendalikan negara tempat dia bekerja ditutup, satu dari lima penyiar telah diberhentikan, dan ayah dua anak itu diberi pemberitahuan dua minggu sebelumnya.

"Sangat menyakitkan untuk dibicarakan," kata pria berusia 42 tahun itu, yang beralih menjadi sopir taksi.

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 7,1 persen pada tahun 2024, Vietnam—pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor—menargetkan pertumbuhan delapan persen tahun ini.

Namun, kecemasan meningkat atas potensi kerentanan negara itu terhadap tarif di bawah pemerintahan Trump yang baru.

Birokrasi yang membengkak juga dianggap sebagai penghambat pertumbuhan, seperti halnya kampanye antikorupsi yang telah memperlambat transaksi sehari-hari.

Vietnam bertujuan untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 dan melompat ke jajaran negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

"Mereka benar-benar ingin mencapai tujuan tersebut," kata Nguyen Hong Hai, pakar di Fulbright Vietnamese Scholar di American University, Washington DC.

"Ini tentang (menunjukkan) legitimasi partai, kekuatan partai."

Pihak berwenang mengatakan penghematan dari pemotongan belanja dapat mencapai USD4,5 miliar (113 triliun dong) selama lima tahun ke depan, meskipun ada biaya lebih dari USD5 miliar untuk paket pensiun dan pesangon.

Namun, Vu Quynh Huong, seorang pegawai negeri, mengatakan bahwa dia khawatir bahwa staf yang paling cakap—yang akan memiliki pilihan untuk bekerja di tempat lain—bisa jadi adalah mereka yang akan keluar.