Mayoritas Negara di Dunia Tolak Ide Donald Trump untuk Mengambil Alih Gaza

Kementerian luar negeri mengatakan pihaknya menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka dan menggambarkan pendiriannya sebagai "jelas dan eksplisit" serta tidak dapat dinegosiasikan.

"Arab Saudi juga menegaskan kembali penolakan tegas yang diumumkan sebelumnya atas segala pelanggaran hak-hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan pemukiman Israel, aneksasi tanah Palestina, atau upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka," katanya.

3. Senator AS Chris Murphy

"Dia benar-benar gila," kata Murphy, seorang Demokrat, di X. "Invasi AS ke Gaza akan menyebabkan pembantaian ribuan tentara AS dan perang selama puluhan tahun di Timur Tengah. Itu seperti lelucon yang buruk dan menjijikkan."

4. Senator AS Chris Van Hollen

"Usulan Trump untuk mengusir dua juta warga Palestina keluar dari Gaza dan mengambil 'kepemilikan' dengan paksa, jika perlu, hanyalah pembersihan etnis dengan nama lain," kata Van Hollen, seorang Demokrat.

“Deklarasi ini akan memberi amunisi kepada Iran dan musuh-musuh lainnya sekaligus melemahkan mitra-mitra Arab kita di kawasan tersebut.”

Van Hollen mengatakan usulan Trump “menentang dukungan bipartisan Amerika selama puluhan tahun untuk solusi dua negara… Kongres harus menentang skema yang berbahaya dan gegabah ini.”

5. CAIR, kelompok advokasi Muslim AS

“Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan Amerika Serikat, dan seruan Presiden Trump untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka sama sekali tidak dapat diterima,” kata Council on American-Islamic Relations.

“Jika rakyat Palestina diusir secara paksa dari Gaza, kejahatan terhadap kemanusiaan ini akan memicu konflik yang meluas, mengakhiri hukum internasional, dan menghancurkan apa yang tersisa dari citra dan kedudukan internasional bangsa kita.”

6. Rusia

"Ada rencana Israel untuk mengambil kendali penuh atas Tepi Barat yang diduduki dan upaya untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza," kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, seraya menambahkan bahwa "mempraktikkan kebijakan hukuman kolektif adalah metode yang ditolak Rusia".

7. China