Donald Trump: Kita Singkirkan Ideologi Transgender dari Militer AS!
Selasa, 28 Januari 2025 - 10:14 WIB
loading...
Presiden Donald Trump akan meneken perintah eksekutif yang akan menyingkirkan ideologi transgender dari militer AS. Foto/Screengrab video USA Today
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dia akan menandatangani perintah eksekutif yang menyingkirkan "ideologi transgender" dari militer Amerika.
Langkah Trump ini akan berdampak besar pada hak-hak lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ).
"Untuk memastikan bahwa kita memiliki kekuatan tempur paling mematikan di dunia, kita akan menyingkirkan ideologi transgender dari militer kita," kata Trump dalam retret kongres Partai Republik di Miami, mencantumkannya sebagai salah satu dari "empat perintah eksekutif baru" yang akan ditandatanganinya terkait dengan angkatan bersenjata, sebagaimana dilansir AFP, Selasa (28/1/2025).
Baca Juga: Uskup AS Minta LGBT Diampuni, Donald Trump Marah-marah
Warga transgender AS menghadapi perubahan kebijakan yang tidak menentu terkait dinas militer dalam beberapa tahun terakhir, dengan pemerintahan Demokrat berusaha mengizinkan mereka untuk bertugas secara terbuka sementara Trump telah berulang kali berusaha untuk menyingkirkan mereka dari jajaran militer.
Militer AS mencabut larangan pasukan transgender bertugas di angkatan bersenjata pada tahun 2016, selama masa jabatan kedua Barack Obama sebagai presiden dari Partai Demokrat.
Berdasarkan kebijakan tersebut, pasukan transgender yang sudah bertugas diizinkan untuk bekerja secara terbuka, dan rekrutmen transgender kemudian mulai diterima pada 1 Juli 2017.
Namun, pemerintahan Trump yang pertama menunda tanggal tersebut hingga tahun 2018 sebelum memutuskan untuk membatalkan kebijakan tersebut sepenuhnya, yang memicu kritik dari kelompok hak asasi manusia.
Trump mengeklaim bahwa anggota militer transgender mengganggu, mahal, dan mengikis kesiapan militer serta keakraban di antara pasukan.
Penerus Trump dari Partai Demokrat, Joe Biden, bergerak untuk mencabut pembatasan tersebut beberapa hari setelah dia menjabat pada tahun 2021, dengan mengatakan bahwa semua warga Amerika yang memenuhi syarat untuk bertugas harus dapat melakukannya.
Perintah eksekutif Biden memulihkan kebijakan yang ditetapkan oleh Obama, tetapi Trump berjanji setelah pemilihannya untuk masa jabatan kedua tahun lalu bahwa dia akan "mengeluarkan transgender dari militer", di antara berbagai pembatalan hak transgender lainnya.
Meskipun jumlah pasukan transgender di militer Amerika cukup kecil— dengan perkiraan sekitar 15.000 dari lebih dari 2 juta anggota militer berseragam—pemecatan mereka akan mengurangi jumlah pasukan AS pada saat negara tersebut sudah menghadapi kesulitan dalam merekrut personel baru.
Menteri pertahanan Biden yang sudah lengser, Lloyd Austin, tampaknya mengkritik rencana Trump dalam pidato perpisahannya awal bulan ini, dengan mengatakan: "Setiap militer yang menolak patriot yang memenuhi syarat yang ingin bertugas hanya akan membuat dirinya lebih kecil dan lemah."
Isu transgender telah mengguncang politik AS dalam beberapa tahun terakhir, karena negara bagian yang dikuasai oleh Demokrat dan Republik telah bergerak ke arah yang berlawanan dalam berbagai kebijakan, mulai dari perawatan medis hingga buku apa saja yang boleh dibaca di perpustakaan umum atau sekolah.
Langkah Trump ini akan berdampak besar pada hak-hak lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ).
"Untuk memastikan bahwa kita memiliki kekuatan tempur paling mematikan di dunia, kita akan menyingkirkan ideologi transgender dari militer kita," kata Trump dalam retret kongres Partai Republik di Miami, mencantumkannya sebagai salah satu dari "empat perintah eksekutif baru" yang akan ditandatanganinya terkait dengan angkatan bersenjata, sebagaimana dilansir AFP, Selasa (28/1/2025).
Baca Juga: Uskup AS Minta LGBT Diampuni, Donald Trump Marah-marah
Warga transgender AS menghadapi perubahan kebijakan yang tidak menentu terkait dinas militer dalam beberapa tahun terakhir, dengan pemerintahan Demokrat berusaha mengizinkan mereka untuk bertugas secara terbuka sementara Trump telah berulang kali berusaha untuk menyingkirkan mereka dari jajaran militer.
Militer AS mencabut larangan pasukan transgender bertugas di angkatan bersenjata pada tahun 2016, selama masa jabatan kedua Barack Obama sebagai presiden dari Partai Demokrat.
Berdasarkan kebijakan tersebut, pasukan transgender yang sudah bertugas diizinkan untuk bekerja secara terbuka, dan rekrutmen transgender kemudian mulai diterima pada 1 Juli 2017.
Namun, pemerintahan Trump yang pertama menunda tanggal tersebut hingga tahun 2018 sebelum memutuskan untuk membatalkan kebijakan tersebut sepenuhnya, yang memicu kritik dari kelompok hak asasi manusia.
Trump mengeklaim bahwa anggota militer transgender mengganggu, mahal, dan mengikis kesiapan militer serta keakraban di antara pasukan.
Penerus Trump dari Partai Demokrat, Joe Biden, bergerak untuk mencabut pembatasan tersebut beberapa hari setelah dia menjabat pada tahun 2021, dengan mengatakan bahwa semua warga Amerika yang memenuhi syarat untuk bertugas harus dapat melakukannya.
Perintah eksekutif Biden memulihkan kebijakan yang ditetapkan oleh Obama, tetapi Trump berjanji setelah pemilihannya untuk masa jabatan kedua tahun lalu bahwa dia akan "mengeluarkan transgender dari militer", di antara berbagai pembatalan hak transgender lainnya.
Meskipun jumlah pasukan transgender di militer Amerika cukup kecil— dengan perkiraan sekitar 15.000 dari lebih dari 2 juta anggota militer berseragam—pemecatan mereka akan mengurangi jumlah pasukan AS pada saat negara tersebut sudah menghadapi kesulitan dalam merekrut personel baru.
Menteri pertahanan Biden yang sudah lengser, Lloyd Austin, tampaknya mengkritik rencana Trump dalam pidato perpisahannya awal bulan ini, dengan mengatakan: "Setiap militer yang menolak patriot yang memenuhi syarat yang ingin bertugas hanya akan membuat dirinya lebih kecil dan lemah."
Isu transgender telah mengguncang politik AS dalam beberapa tahun terakhir, karena negara bagian yang dikuasai oleh Demokrat dan Republik telah bergerak ke arah yang berlawanan dalam berbagai kebijakan, mulai dari perawatan medis hingga buku apa saja yang boleh dibaca di perpustakaan umum atau sekolah.
(mas)
Lihat Juga :
