Uni Eropa Dinilai Munafik karena Pilih Tangkap Putin daripada Netanyahu
Minggu, 19 Januari 2025 - 08:30 WIB
loading...
Uni Eropa dinilai munafik dalam menegakkan keputusan ICC karena lebih memilih menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin daripada PM Israel Benjamin Netanyahu. Foto/via The Washington Institute
A
A
A
BRUSSELS - Uni Eropa dinilai munafik dan menerapkan standar ganda dalam menegakkan keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Sebab, anggota-anggota blok tersebut tegas ingin menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin, tapi tidak berkomitmen serupa terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
Penilaian itu disampaikan mantan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell. Dia menekankan bahwa negara-negara Uni Eropa, sebagai penanda tangan Statuta Roma—perjanjian pendirian ICC—, memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan keputusannya.
Sekadar diketahui ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Ukraina, yakni dituduh menculik anak-anak Ukraina. ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Gaza.
Baca Juga: Netanyahu Jadi Buronan 124 Negara ICC Ini atas Kejahatan Perang Gaza
"Sikap pilih-pilih dalam menerapkan Statuta Roma tidak dapat dipahami," tulis Borrell di X.
“Bagaimana kita bisa mengharapkan negara ketiga memberlakukan surat perintah penangkapan ICC terhadap Putin (yang seharusnya mereka lakukan!) dan kemudian mengatakan kita tidak akan memberlakukannya terhadap Netanyahu?” lanjut Borrell, yang dikutip dari Russia Today, Minggu (19/1/2025).
Banyak negara Uni Eropa telah membuat pernyataan yang saling bertentangan mengenai keputusan ICC terhadap Netanyahu, berjanji untuk mendukung pekerjaan pengadilan secara umum tetapi menolak untuk berkomitmen pada penangkapannya.
Hanya segelintir anggota Uni Eropa yang telah berjanji untuk menangkap Netanyahu jika dia menginjakkan kaki di tanah negara mereka, sementara Hongaria secara tegas mengatakan tidak akan melakukan apa pun.
Keputusan ICC juga menuai kritik tajam dari Israel dan sekutu utamanya; Amerika Serikat. Keduanya tidak mengakui kewenangan pengadilan tersebut.
Sementara itu, sebagian besar negara Uni Eropa bersikeras akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan untuk Putin.
Setelah Putin mengunjungi Mongolia—yang merupakan negara anggota ICC—pada September 2024, Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang mengkritik Mongolia karena gagal menangkap presiden Rusia tersebut.
Juru bicara utama Uni Eropa Peter Stano mengatakan pada saat itu bahwa blok tersebut menyatakan dukungan terkuatnya untuk upaya memastikan akuntabilitas penuh atas dugaan kejahatan perang Rusia dan menyerukan kerja sama penuh oleh semua pihak ICC terkait masalah penangkapan Putin.
Menurut Borrell, standar ganda dalam menerapkan keputusan ICC tersebut mengikis kredibilitas blok Uni Eropa sebagai komunitas hukum.
Rusia termasuk di antara negara-negara yang tidak mengakui kewenangan ICC dan telah berulang kali mengatakan bahwa mereka menganggap keputusannya batal demi hukum.
Moskow menolak tuduhan ICC terhadap Putin sebagai hal yang tidak masuk akal, dengan menyatakan bahwa anak-anak yang dimaksud dievakuasi secara sah dari zona perang dan tidak diculik, dan Moskow siap mengembalikan mereka kepada keluarga mereka jika mereka mengajukan permintaan yang sesuai.
Kyiv kemudian mengonfirmasi bahwa banyak anak yang awalnya terdaftar sebagai korban penculikan sebenarnya bersama keluarga mereka di negara ketiga. Surat perintah ICC memicu tanggapan hukum di Rusia, di mana para pejabat di balik surat perintah tersebut menghadapi tuntutan pidana.
Penilaian itu disampaikan mantan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell. Dia menekankan bahwa negara-negara Uni Eropa, sebagai penanda tangan Statuta Roma—perjanjian pendirian ICC—, memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan keputusannya.
Sekadar diketahui ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Ukraina, yakni dituduh menculik anak-anak Ukraina. ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Gaza.
Baca Juga: Netanyahu Jadi Buronan 124 Negara ICC Ini atas Kejahatan Perang Gaza
"Sikap pilih-pilih dalam menerapkan Statuta Roma tidak dapat dipahami," tulis Borrell di X.
“Bagaimana kita bisa mengharapkan negara ketiga memberlakukan surat perintah penangkapan ICC terhadap Putin (yang seharusnya mereka lakukan!) dan kemudian mengatakan kita tidak akan memberlakukannya terhadap Netanyahu?” lanjut Borrell, yang dikutip dari Russia Today, Minggu (19/1/2025).
Banyak negara Uni Eropa telah membuat pernyataan yang saling bertentangan mengenai keputusan ICC terhadap Netanyahu, berjanji untuk mendukung pekerjaan pengadilan secara umum tetapi menolak untuk berkomitmen pada penangkapannya.
Hanya segelintir anggota Uni Eropa yang telah berjanji untuk menangkap Netanyahu jika dia menginjakkan kaki di tanah negara mereka, sementara Hongaria secara tegas mengatakan tidak akan melakukan apa pun.
Keputusan ICC juga menuai kritik tajam dari Israel dan sekutu utamanya; Amerika Serikat. Keduanya tidak mengakui kewenangan pengadilan tersebut.
Sementara itu, sebagian besar negara Uni Eropa bersikeras akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan untuk Putin.
Setelah Putin mengunjungi Mongolia—yang merupakan negara anggota ICC—pada September 2024, Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang mengkritik Mongolia karena gagal menangkap presiden Rusia tersebut.
Juru bicara utama Uni Eropa Peter Stano mengatakan pada saat itu bahwa blok tersebut menyatakan dukungan terkuatnya untuk upaya memastikan akuntabilitas penuh atas dugaan kejahatan perang Rusia dan menyerukan kerja sama penuh oleh semua pihak ICC terkait masalah penangkapan Putin.
Menurut Borrell, standar ganda dalam menerapkan keputusan ICC tersebut mengikis kredibilitas blok Uni Eropa sebagai komunitas hukum.
Rusia termasuk di antara negara-negara yang tidak mengakui kewenangan ICC dan telah berulang kali mengatakan bahwa mereka menganggap keputusannya batal demi hukum.
Moskow menolak tuduhan ICC terhadap Putin sebagai hal yang tidak masuk akal, dengan menyatakan bahwa anak-anak yang dimaksud dievakuasi secara sah dari zona perang dan tidak diculik, dan Moskow siap mengembalikan mereka kepada keluarga mereka jika mereka mengajukan permintaan yang sesuai.
Kyiv kemudian mengonfirmasi bahwa banyak anak yang awalnya terdaftar sebagai korban penculikan sebenarnya bersama keluarga mereka di negara ketiga. Surat perintah ICC memicu tanggapan hukum di Rusia, di mana para pejabat di balik surat perintah tersebut menghadapi tuntutan pidana.
(mas)
Lihat Juga :
