Biden akan Hapus Kuba dari Daftar Negara Pendukung Terorisme
Rabu, 15 Januari 2025 - 14:01 WIB
loading...
Kendaraan melintas di jalanan Kuba. Foto/tasnim
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memberi tahu Kongres tentang niatnya menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme AS.
Langkah ini bertujuan memfasilitasi pembebasan "tahanan politik" melalui kesepakatan yang ditengahi Gereja Katolik, menurut pengumuman Gedung Putih.
Pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada Associated Press pada hari Selasa bahwa "puluhan" tahanan yang dianggap Washington ditahan "secara tidak adil" akan dibebaskan pada akhir masa jabatan Biden pada tanggal 20 Januari.
Sebagai gantinya, Washington berencana meredakan beberapa tekanan ekonomi terhadap Havana, termasuk membalikkan aspek-aspek memorandum tahun 2017 yang telah memperketat sikap AS terhadap Kuba.
"Dalam mengambil langkah-langkah ini untuk mendukung dialog yang sedang berlangsung antara pemerintah Kuba dan Gereja Katolik, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat yang telah diberikan kepadanya oleh banyak pemimpin dunia," ungkap Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre.
Pemerintah Kuba menggambarkan keputusan AS sebagai "langkah ke arah yang benar" tetapi menekankan sebagian besar blokade ekonomi dan sanksi masih berlaku, terus menghambat pembangunan pulau itu.
Havana menyoroti pembatasan impor bahan bakar yang sedang berlangsung, larangan perdagangan, dan sanksi keuangan berdampak parah pada penduduknya.
Kuba juga mengkritik waktu pengambilan keputusan, dengan mencatat keputusan itu diambil menjelang akhir masa jabatan kepresidenan Biden dan memperingatkan pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang dapat membatalkan tindakan tersebut.
"Ini adalah perbaikan yang diperkenalkan di ambang pergantian pemerintahan... padahal seharusnya sudah terwujud bertahun-tahun yang lalu," ujar Kementerian Luar Negeri Kuba.
Trump mengembalikan penunjukan Kuba sebagai negara sponsor terorisme pada Januari 2021, dengan alasan dukungan untuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan melindungi buronan AS.
Biden telah mendukung penghapusan Kuba dari daftar tersebut selama masa jabatan mantan Presiden Barack Obama tetapi hingga saat ini tidak membalikkan kebijakan Trump, bahkan menjatuhkan sanksi tambahan selama masa jabatannya.
Tim transisi Trump belum mengonfirmasi apakah Presiden terpilih akan membatalkan langkah tersebut.
Beberapa anggota parlemen Republik mengkritik tindakan Biden. Senator Ted Cruz (R-Texas) menyebut keputusan itu "tidak dapat diterima berdasarkan manfaatnya" dan berjanji bekerja sama dengan Trump untuk "segera membatalkannya".
Anggota DPR Carlos Gimenez (Republikan-Florida) juga mengecam langkah tersebut, menyebut Biden sebagai "pengecut yang menyedihkan."
Baca juga: Trump: Kebakaran di Los Angeles Lebih Parah daripada Serangan Nuklir
Langkah ini bertujuan memfasilitasi pembebasan "tahanan politik" melalui kesepakatan yang ditengahi Gereja Katolik, menurut pengumuman Gedung Putih.
Pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada Associated Press pada hari Selasa bahwa "puluhan" tahanan yang dianggap Washington ditahan "secara tidak adil" akan dibebaskan pada akhir masa jabatan Biden pada tanggal 20 Januari.
Sebagai gantinya, Washington berencana meredakan beberapa tekanan ekonomi terhadap Havana, termasuk membalikkan aspek-aspek memorandum tahun 2017 yang telah memperketat sikap AS terhadap Kuba.
"Dalam mengambil langkah-langkah ini untuk mendukung dialog yang sedang berlangsung antara pemerintah Kuba dan Gereja Katolik, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat yang telah diberikan kepadanya oleh banyak pemimpin dunia," ungkap Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre.
Pemerintah Kuba menggambarkan keputusan AS sebagai "langkah ke arah yang benar" tetapi menekankan sebagian besar blokade ekonomi dan sanksi masih berlaku, terus menghambat pembangunan pulau itu.
Havana menyoroti pembatasan impor bahan bakar yang sedang berlangsung, larangan perdagangan, dan sanksi keuangan berdampak parah pada penduduknya.
Kuba juga mengkritik waktu pengambilan keputusan, dengan mencatat keputusan itu diambil menjelang akhir masa jabatan kepresidenan Biden dan memperingatkan pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang dapat membatalkan tindakan tersebut.
"Ini adalah perbaikan yang diperkenalkan di ambang pergantian pemerintahan... padahal seharusnya sudah terwujud bertahun-tahun yang lalu," ujar Kementerian Luar Negeri Kuba.
Trump mengembalikan penunjukan Kuba sebagai negara sponsor terorisme pada Januari 2021, dengan alasan dukungan untuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan melindungi buronan AS.
Biden telah mendukung penghapusan Kuba dari daftar tersebut selama masa jabatan mantan Presiden Barack Obama tetapi hingga saat ini tidak membalikkan kebijakan Trump, bahkan menjatuhkan sanksi tambahan selama masa jabatannya.
Tim transisi Trump belum mengonfirmasi apakah Presiden terpilih akan membatalkan langkah tersebut.
Beberapa anggota parlemen Republik mengkritik tindakan Biden. Senator Ted Cruz (R-Texas) menyebut keputusan itu "tidak dapat diterima berdasarkan manfaatnya" dan berjanji bekerja sama dengan Trump untuk "segera membatalkannya".
Anggota DPR Carlos Gimenez (Republikan-Florida) juga mengecam langkah tersebut, menyebut Biden sebagai "pengecut yang menyedihkan."
Baca juga: Trump: Kebakaran di Los Angeles Lebih Parah daripada Serangan Nuklir
(sya)
Lihat Juga :
