8 Negara Arab Janji Dukung Proses Transisi Damai di Suriah
Minggu, 15 Desember 2024 - 09:30 WIB
loading...
Kelompok Kontak Arab untuk Suriah mengakhiri pertemuan pada hari Sabtu (14/12/2024) di Aqaba untuk membahas perkembangan terbaru krisis Suriah dan menguraikan langkah-langkah menuju resolusi damai. Foto/Al Rai
A
A
A
AQABA - Para diplomat tinggi dari delapan negara Liga Arab sepakat dalam pertemuan di Yordania untuk “mendukung proses transisi damai” di Suriah setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad.
Para menteri luar negeri (menlu) dari Yordania, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Qatar mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Sabtu (14/12/2024) setelah mereka bertemu di pelabuhan Laut Merah Yordania, Aqaba.
Mereka mengatakan “semua kekuatan politik dan sosial” harus terwakili dalam pemerintahan Suriah yang baru dan memperingatkan “setiap diskriminasi etnis, sektarian, atau agama” dan menyerukan “keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara”.
“Proses politik di Suriah harus didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Liga Arab, sesuai dengan prinsip-prinsip Resolusi Dewan Keamanan 2254, resolusi pada tahun 2015 yang menetapkan peta jalan untuk penyelesaian yang dinegosiasikan,” ungkap pernyataan itu.
Para diplomat Arab juga menghadiri pertemuan terpisah di Aqaba yang dihadiri Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pederson dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas, serta Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.
Pertemuan itu juga menyerukan pemerintahan yang inklusif dan representatif yang menghormati hak-hak minoritas dan tidak menawarkan "basis bagi kelompok teroris", menurut Blinken, yang berbicara dalam konferensi pers.
Para menteri luar negeri (menlu) dari Yordania, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Qatar mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Sabtu (14/12/2024) setelah mereka bertemu di pelabuhan Laut Merah Yordania, Aqaba.
Mereka mengatakan “semua kekuatan politik dan sosial” harus terwakili dalam pemerintahan Suriah yang baru dan memperingatkan “setiap diskriminasi etnis, sektarian, atau agama” dan menyerukan “keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara”.
“Proses politik di Suriah harus didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Liga Arab, sesuai dengan prinsip-prinsip Resolusi Dewan Keamanan 2254, resolusi pada tahun 2015 yang menetapkan peta jalan untuk penyelesaian yang dinegosiasikan,” ungkap pernyataan itu.
Para diplomat Arab juga menghadiri pertemuan terpisah di Aqaba yang dihadiri Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pederson dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas, serta Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.
Pertemuan itu juga menyerukan pemerintahan yang inklusif dan representatif yang menghormati hak-hak minoritas dan tidak menawarkan "basis bagi kelompok teroris", menurut Blinken, yang berbicara dalam konferensi pers.
Lihat Juga :
