Rusia: DK PBB Lumpuh karena AS Salahgunakan Hak Veto
loading...
Rusia sebut fungsi DK PBB sebagai penjaga perdamaian dunia tetap lumpuh karena AS salahgunakan hak veto. Foto/UN Photo/Loey Felipe
A
A
A
MOSKOW - Pemerintah Rusia mengatkan fungsi Dewan Keamanan (DK) PBB tetap lumpuh, terutama dalam menegakkan perdamaian di Timur Tengah. Menurut Moskow, penyebabnya adalah Amerika Serikat (AS) yang menyalahgunakan hak veto-nya.
Pernyataan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia setelah Majelis Umum PBB mengadopsi dua resolusi tentang perang di Gaza, termasuk resolusi yang menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang mirip dengan dokumen yang sebelumnya diblokir oleh AS di DK PBB.
Tidak seperti resolusi yang disahkan oleh DK PBB, resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB secara hukum tidak mengikat.
Sebuah resolusi yang disahkan pada hari Rabu menyerukan gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen, serta atau pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera.
Dokumen kedua mengonfirmasi dukungan penuh untuk badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), dan menyesalkan undang-undang Israel yang melarang pekerjaan badan tersebut di Tepi Barat dan Gaza.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Rusia mencatat bahwa resolusi gencatan senjata sebagian besar mengulang isi dari sebuah rancangan yang diveto oleh AS di DK PBB bulan lalu.
"Sekali lagi, sejak dimulainya eskalasi kekerasan dan pertumpahan darah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konflik Arab-Israel, Majelis Umum PBB-lah yang mengadopsi resolusi yang sangat dibutuhkan," kata kementerian tersebut, yang dikutip Russia Today, Sabtu (14/12/2024).
“Seruan untuk gencatan senjata dan akses ke bantuan kemanusiaan adalah keharusan moral dalam keadaan bencana saat ini," imbuhnya.
“Dewan Keamanan PBB–badan utama yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional–tetap lumpuh akibat penggunaan hak veto oleh Washington (enam kali sejak awal krisis saat ini),” papar kementerian tersebut di situs webnya.
AS dan Israel berpendapat bahwa penghentian permusuhan segera hanya akan menguntungkan Hamas dan menuduh kelompok perlawanan Palestina itu menyabotase negosiasi.
“Akan memalukan dan salah jika Majelis Umum memberikan suara hari ini untuk membenarkan strategi sinis Hamas untuk mengulur-ulur waktu dan menghalangi,” kata utusan AS untuk PBB, Robert Wood, dalam sebuah pernyataan yang menjelaskan pemungutan suara hari Rabu.
Israel telah lama menuduh UNRWA secara diam-diam membantu Hamas dan militan lainnya. “Meskipun ada banyak bukti yang kami serahkan ke PBB yang mendukung infiltrasi Hamas ke UNRWA, PBB tidak melakukan apa pun untuk memperbaiki situasi,” tulis utusan Israel untuk PBB, Danny Danon, di X.
Hampir 45.000 warga Palestina telah tewas selama operasi Israel di Gaza, menurut otoritas setempat. Perang tersebut pecah pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas dan kelompok sekutunya melakukan serangan mendadak di kota-kota Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, sekitar 100 di antaranya diyakini masih ditahan di Gaza.
Pernyataan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia setelah Majelis Umum PBB mengadopsi dua resolusi tentang perang di Gaza, termasuk resolusi yang menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang mirip dengan dokumen yang sebelumnya diblokir oleh AS di DK PBB.
Tidak seperti resolusi yang disahkan oleh DK PBB, resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB secara hukum tidak mengikat.
Sebuah resolusi yang disahkan pada hari Rabu menyerukan gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen, serta atau pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera.
Dokumen kedua mengonfirmasi dukungan penuh untuk badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), dan menyesalkan undang-undang Israel yang melarang pekerjaan badan tersebut di Tepi Barat dan Gaza.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Rusia mencatat bahwa resolusi gencatan senjata sebagian besar mengulang isi dari sebuah rancangan yang diveto oleh AS di DK PBB bulan lalu.
"Sekali lagi, sejak dimulainya eskalasi kekerasan dan pertumpahan darah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konflik Arab-Israel, Majelis Umum PBB-lah yang mengadopsi resolusi yang sangat dibutuhkan," kata kementerian tersebut, yang dikutip Russia Today, Sabtu (14/12/2024).
“Seruan untuk gencatan senjata dan akses ke bantuan kemanusiaan adalah keharusan moral dalam keadaan bencana saat ini," imbuhnya.
“Dewan Keamanan PBB–badan utama yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional–tetap lumpuh akibat penggunaan hak veto oleh Washington (enam kali sejak awal krisis saat ini),” papar kementerian tersebut di situs webnya.
AS dan Israel berpendapat bahwa penghentian permusuhan segera hanya akan menguntungkan Hamas dan menuduh kelompok perlawanan Palestina itu menyabotase negosiasi.
“Akan memalukan dan salah jika Majelis Umum memberikan suara hari ini untuk membenarkan strategi sinis Hamas untuk mengulur-ulur waktu dan menghalangi,” kata utusan AS untuk PBB, Robert Wood, dalam sebuah pernyataan yang menjelaskan pemungutan suara hari Rabu.
Israel telah lama menuduh UNRWA secara diam-diam membantu Hamas dan militan lainnya. “Meskipun ada banyak bukti yang kami serahkan ke PBB yang mendukung infiltrasi Hamas ke UNRWA, PBB tidak melakukan apa pun untuk memperbaiki situasi,” tulis utusan Israel untuk PBB, Danny Danon, di X.
Hampir 45.000 warga Palestina telah tewas selama operasi Israel di Gaza, menurut otoritas setempat. Perang tersebut pecah pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas dan kelompok sekutunya melakukan serangan mendadak di kota-kota Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, sekitar 100 di antaranya diyakini masih ditahan di Gaza.
(mas)
Lihat Juga :
