Dituduh Berkhianat, Presiden Korea Selatan Yoon Dilarang ke Luar Negeri, Kantornya Digeledah
Rabu, 11 Desember 2024 - 11:08 WIB
loading...
A
A
A
Sebaliknya, secara hukum, panel tersebut diharuskan merujuk masalah tersebut ke kantor kejaksaan.
Meskipun Yoon selamat dari pemungutan suara pemakzulan di parlemen pada hari Sabtu, keputusan partainya untuk mendelegasikan kewenangan presiden kepada perdana menteri telah menjerumuskan sekutu utama Amerika Serikat (AS) tersebut ke dalam krisis konstitusional.
Yoon telah menolak seruan, termasuk beberapa dari dalam partainya sendiri, untuk mengundurkan diri, tetapi masa depannya tampak lebih tidak pasti selama akhir pekan ketika kantor berita Yonhap melaporkan dia sedang diselidiki secara pidana atas tuduhan pengkhianatan.
Jaksa pada hari Minggu menangkap mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer pada tanggal 3 Desember, Yonhap melaporkan.
Yoon memberi militer kekuasaan darurat yang luas pada tanggal 3 Desember untuk membasmi apa yang disebutnya "pasukan anti-negara" dan lawan politik yang menghalangi.
Dia mencabut perintah tersebut enam jam kemudian, setelah parlemen memberikan suara menentang keputusan tersebut.
Di tengah reaksi keras tersebut, sejumlah pejabat militer, termasuk penjabat menteri pertahanan, mengatakan mereka tidak akan mengikuti perintah baru untuk memberlakukan darurat militer lagi.
Partai Demokrat (DP) yang beroposisi utama telah menyerukan agar Yoon dicabut kewenangannya atas militer.
Meskipun Yoon selamat dari pemungutan suara pemakzulan di parlemen pada hari Sabtu, keputusan partainya untuk mendelegasikan kewenangan presiden kepada perdana menteri telah menjerumuskan sekutu utama Amerika Serikat (AS) tersebut ke dalam krisis konstitusional.
Yoon telah menolak seruan, termasuk beberapa dari dalam partainya sendiri, untuk mengundurkan diri, tetapi masa depannya tampak lebih tidak pasti selama akhir pekan ketika kantor berita Yonhap melaporkan dia sedang diselidiki secara pidana atas tuduhan pengkhianatan.
Jaksa pada hari Minggu menangkap mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer pada tanggal 3 Desember, Yonhap melaporkan.
Yoon memberi militer kekuasaan darurat yang luas pada tanggal 3 Desember untuk membasmi apa yang disebutnya "pasukan anti-negara" dan lawan politik yang menghalangi.
Dia mencabut perintah tersebut enam jam kemudian, setelah parlemen memberikan suara menentang keputusan tersebut.
Di tengah reaksi keras tersebut, sejumlah pejabat militer, termasuk penjabat menteri pertahanan, mengatakan mereka tidak akan mengikuti perintah baru untuk memberlakukan darurat militer lagi.
Partai Demokrat (DP) yang beroposisi utama telah menyerukan agar Yoon dicabut kewenangannya atas militer.
Lihat Juga :
