Mengapa Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Memberlakukan Darurat Militer?
Kamis, 05 Desember 2024 - 04:40 WIB
loading...
A
A
A
Undang-undang yang sama juga melarang komando darurat militer untuk menangkap anggota parlemen.
Ada laporan bahwa anggota parlemen bergerak untuk memakzulkannya sebagai presiden.
Proses yang relatif mudah ini membutuhkan lebih dari dua pertiga dari 300 anggota Majelis Nasional yang memberikan suara untuk memakzulkan - setidaknya 201 suara.
Setelah pemakzulan disetujui, persidangan diadakan di hadapan Mahkamah Konstitusi - dewan beranggotakan sembilan orang yang mengawasi cabang-cabang pemerintahan Korea Selatan.
Jika enam anggota pengadilan memberikan suara untuk mendukung pemakzulan, presiden akan dicopot dari jabatannya.
Jika ini terjadi, ini bukan pertama kalinya seorang presiden Korea Selatan dimakzulkan. Pada tahun 2016, Presiden Park Geun-hye saat itu dimakzulkan setelah dituduh membantu seorang teman melakukan pemerasan.
Pada tahun 2004, presiden lainnya, Roh Moo-hyun, dimakzulkan dan diskors selama dua bulan. Mahkamah Konstitusi kemudian mengembalikan jabatannya.
Ini dipandang sebagai tantangan terbesar bagi masyarakat demokratis itu dalam beberapa dekade.
Para ahli berpendapat bahwa hal itu mungkin lebih merusak reputasi Korea Selatan sebagai negara demokrasi daripada kerusuhan 6 Januari di AS.
"Pernyataan darurat militer Yoon tampaknya merupakan pelanggaran hukum dan salah perhitungan politik, yang secara tidak perlu membahayakan ekonomi dan keamanan Korea Selatan," kata seorang ahli, Leif-Eric Easley di Universitas Ewha di Seoul, dilansir BBC.
"Dia terdengar seperti politisi yang terkepung, melakukan tindakan putus asa terhadap skandal yang meningkat, hambatan kelembagaan, dan seruan untuk pemakzulan, yang semuanya sekarang kemungkinan akan meningkat."
5. Berujung pada Upaya Pemakzulan Presiden
Tidak jelas apa yang terjadi sekarang dan apa konsekuensinya bagi Yoon.Ada laporan bahwa anggota parlemen bergerak untuk memakzulkannya sebagai presiden.
Proses yang relatif mudah ini membutuhkan lebih dari dua pertiga dari 300 anggota Majelis Nasional yang memberikan suara untuk memakzulkan - setidaknya 201 suara.
Setelah pemakzulan disetujui, persidangan diadakan di hadapan Mahkamah Konstitusi - dewan beranggotakan sembilan orang yang mengawasi cabang-cabang pemerintahan Korea Selatan.
Jika enam anggota pengadilan memberikan suara untuk mendukung pemakzulan, presiden akan dicopot dari jabatannya.
Jika ini terjadi, ini bukan pertama kalinya seorang presiden Korea Selatan dimakzulkan. Pada tahun 2016, Presiden Park Geun-hye saat itu dimakzulkan setelah dituduh membantu seorang teman melakukan pemerasan.
Pada tahun 2004, presiden lainnya, Roh Moo-hyun, dimakzulkan dan diskors selama dua bulan. Mahkamah Konstitusi kemudian mengembalikan jabatannya.
6. Upaya Menunjukkan Kediktatoran Kepemimpinan
Tindakan gegabah Yoon telah mengejutkan negara itu - yang memandang dirinya sebagai negara demokrasi modern yang berkembang pesat dan telah berkembang jauh sejak masa kediktatorannya.Ini dipandang sebagai tantangan terbesar bagi masyarakat demokratis itu dalam beberapa dekade.
Para ahli berpendapat bahwa hal itu mungkin lebih merusak reputasi Korea Selatan sebagai negara demokrasi daripada kerusuhan 6 Januari di AS.
"Pernyataan darurat militer Yoon tampaknya merupakan pelanggaran hukum dan salah perhitungan politik, yang secara tidak perlu membahayakan ekonomi dan keamanan Korea Selatan," kata seorang ahli, Leif-Eric Easley di Universitas Ewha di Seoul, dilansir BBC.
"Dia terdengar seperti politisi yang terkepung, melakukan tindakan putus asa terhadap skandal yang meningkat, hambatan kelembagaan, dan seruan untuk pemakzulan, yang semuanya sekarang kemungkinan akan meningkat."
(ahm)
Lihat Juga :
