Partai Oposisi Desak Presiden Korsel Yoon Mengundurkan Diri atau Dimakzulkan
Rabu, 04 Desember 2024 - 10:12 WIB
loading...
Presiden Korsel Yoon Suk-yeol. Foto/anadolu
A
A
A
SEOUL - Partai Demokrat menuntut Presiden Yoon Suk-yeol segera mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan.
"Pernyataan darurat militer Yoon merupakan pelanggaran yang jelas terhadap Konstitusi," tegas partai oposisi utama dalam resolusi yang dikeluarkan setelah pertemuan darurat di Majelis Nasional, menurut Kantor Berita Yonhap yang didanai negara.
Resolusi tersebut menggambarkan tindakan Yoon sebagai "tindakan pemberontakan yang serius" dan "alasan yang tepat untuk pemakzulan," menurut laporan Yonhap.
Alex Taek-Gwang Lee, profesor studi budaya di Universitas Kyung Hee di Seoul, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tindakan Presiden Yoon semalam telah mengungkap kelemahan dalam pemerintahan Korea Selatan.
"Tuan Yoon telah menegaskan kembali kerapuhan lembaga demokrasi Korea Selatan," tegas dia.
Dia meramalkan kontroversi yang dipicu Yoon dapat menyebabkan revisi dalam hukum konstitusional Korea Selatan, untuk lebih memberdayakan sistem parlementer atas presiden.
“Sejak pemberontakan tahun 1987 dan demokratisasi, demokrasi Korea Selatan telah terbagi antara sistem presidensial langsung dan politik parlementer. Dan kemudian Anda dapat melihat bahwa, dalam apa yang terjadi tadi malam, sistem parlementer memenangkan permainan ini,” ujar dia.
"Pernyataan darurat militer Yoon merupakan pelanggaran yang jelas terhadap Konstitusi," tegas partai oposisi utama dalam resolusi yang dikeluarkan setelah pertemuan darurat di Majelis Nasional, menurut Kantor Berita Yonhap yang didanai negara.
Resolusi tersebut menggambarkan tindakan Yoon sebagai "tindakan pemberontakan yang serius" dan "alasan yang tepat untuk pemakzulan," menurut laporan Yonhap.
Alex Taek-Gwang Lee, profesor studi budaya di Universitas Kyung Hee di Seoul, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tindakan Presiden Yoon semalam telah mengungkap kelemahan dalam pemerintahan Korea Selatan.
"Tuan Yoon telah menegaskan kembali kerapuhan lembaga demokrasi Korea Selatan," tegas dia.
Dia meramalkan kontroversi yang dipicu Yoon dapat menyebabkan revisi dalam hukum konstitusional Korea Selatan, untuk lebih memberdayakan sistem parlementer atas presiden.
“Sejak pemberontakan tahun 1987 dan demokratisasi, demokrasi Korea Selatan telah terbagi antara sistem presidensial langsung dan politik parlementer. Dan kemudian Anda dapat melihat bahwa, dalam apa yang terjadi tadi malam, sistem parlementer memenangkan permainan ini,” ujar dia.
Lihat Juga :
