Mengapa KTT Perubahan Iklim Menghasilkan Ilusi dan Janji? Berikut 6 Alasannya

BAKU - Negara-negara kaya telah berjanji untuk menyumbang USD300 miliar per tahun pada tahun 2035 untuk membantu negara-negara miskin memerangi dampak perubahan iklim setelah dua minggu negosiasi yang intens di KTT perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP29) di ibu kota Azerbaijan, Baku.

Meskipun ini menandai peningkatan yang signifikan dari janji sebelumnya sebesar USD100 miliar, kesepakatan tersebut telah dikritik tajam oleh negara-negara berkembang karena sangat tidak cukup untuk mengatasi skala krisis iklim.

KTT tahun ini, yang diselenggarakan oleh bekas republik Soviet yang kaya minyak dan gas, berlangsung dengan latar belakang pergeseran politik yang membayangi di Amerika Serikat saat pemerintahan Donald Trump yang skeptis terhadap iklim mulai menjabat pada bulan Januari. Menghadapi ketidakpastian ini, banyak negara menganggap kegagalan untuk mengamankan perjanjian keuangan baru di Baku sebagai risiko yang tidak dapat diterima.

Mengapa KTT Perubahan Iklim Menghasilkan Ilusi dan Janji? Berikut 6 Alasannya

1. Tidak Ada Uang Sungguhan

Meskipun target yang lebih luas sebesar USD1,3 triliun per tahun pada tahun 2035 telah diadopsi, hanya USD300 miliar per tahun yang ditetapkan untuk hibah dan pinjaman berbunga rendah dari negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang dalam transisi ke ekonomi rendah karbon dan mempersiapkan diri menghadapi dampak perubahan iklim.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, sebagian besar pendanaan diharapkan berasal dari investasi swasta dan sumber-sumber alternatif, seperti usulan pungutan atas bahan bakar fosil dan frequent flyer – yang masih dalam pembahasan.

“Negara-negara kaya menggelar pelarian besar di Baku,” kata Mohamed Adow, direktur Kenya dari Power Shift Africa, sebuah lembaga pemikir, dilansir Al Jazeera.

“Tanpa uang sungguhan di atas meja, dan janji-janji samar dan tidak bertanggung jawab tentang dana yang akan dimobilisasi, mereka mencoba untuk mengabaikan kewajiban keuangan iklim mereka,” tambahnya, menjelaskan bahwa “negara-negara miskin perlu melihat keuangan iklim yang jelas, berbasis hibah” yang “sangat kurang”.

Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa negara-negara maju akan “memimpin” dalam menyediakan USD300 miliar – menyiratkan bahwa negara lain dapat bergabung.

AS dan Uni Eropa menginginkan negara-negara ekonomi berkembang yang baru kaya seperti China– yang saat ini merupakan penghasil emisi terbesar di dunia – untuk ikut serta. Namun, kesepakatan tersebut hanya “mendorong” negara-negara ekonomi berkembang untuk memberikan kontribusi sukarela.

Seruan untuk “beralih” dari batu bara, minyak, dan gas yang disampaikan selama pertemuan puncak COP28 tahun lalu di Dubai, Uni Emirat Arab, disebut-sebut sebagai terobosan – pertama kalinya 200 negara, termasuk produsen minyak dan gas utama seperti Arab Saudi dan AS, mengakui perlunya mengurangi bahan bakar fosil secara bertahap. Namun, pembicaraan terakhir hanya merujuk pada kesepakatan Dubai, tanpa secara eksplisit mengulangi seruan untuk transisi dari bahan bakar fosil.

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menyebut sumber daya bahan bakar fosil sebagai "karunia dari Tuhan" selama pidato pembukaan utamanya.

2. Aturan Perdagangan Kredit Karbon Baru Disetujui

Melansir Al Jazeera, aturan baru yang memungkinkan negara-negara kaya dengan emisi tinggi untuk membeli "kompensasi" pemotongan karbon dari negara-negara berkembang telah disetujui minggu ini.

Prakarsa tersebut, yang dikenal sebagai Pasal 6 Perjanjian Paris, menetapkan kerangka kerja untuk perdagangan karbon langsung antarnegara dan pasar yang diatur PBB.

Para pendukung percaya bahwa hal ini dapat menyalurkan investasi penting ke negara-negara berkembang, di mana banyak kredit karbon dihasilkan melalui kegiatan seperti reboisasi, melindungi penyerap karbon, dan transisi ke energi bersih.

Namun, para kritikus memperingatkan bahwa tanpa perlindungan yang ketat, sistem ini dapat dieksploitasi untuk menutupi target iklim, yang memungkinkan pencemar utama menunda pengurangan emisi yang berarti. Pasar karbon yang tidak diatur sebelumnya telah menghadapi skandal, yang menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas dan integritas kredit ini.

3. Perselisihan di Antara Negara-negara Berkembang

Melansir Al Jazeera, negosiasi tersebut juga menjadi ajang perselisihan dalam negara-negara berkembang.

Blok Negara-negara Kurang Berkembang (LDCs) meminta agar menerima $220 miliar per tahun, sementara Aliansi Negara-negara Kepulauan Kecil (AOSIS) menginginkan $39 miliar – tuntutan yang ditentang oleh negara-negara berkembang lainnya.

Angka-angka tidak muncul dalam kesepakatan akhir. Sebaliknya, kesepakatan tersebut menyerukan untuk melipatgandakan dana publik lain yang mereka terima pada tahun 2030.

COP berikutnya, di Brasil pada tahun 2025, diharapkan akan mengeluarkan laporan tentang cara meningkatkan pendanaan iklim bagi negara-negara ini.

4. Era Baru Pendanaan Iklim yang Semu

Melansir Al Jazeera, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen memuji kesepakatan di Baku sebagai penanda "era baru untuk kerja sama dan pendanaan iklim".

Dia mengatakan kesepakatan senilai USD300 miliar setelah pembicaraan maraton "akan mendorong investasi dalam transisi bersih, menurunkan emisi dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim".

Presiden AS Joe Biden menyebut kesepakatan yang dicapai di Baku sebagai "hasil bersejarah", sementara utusan iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra mengatakan kesepakatan itu akan dikenang sebagai "awal era baru untuk pendanaan iklim".

Tetapi yang lain sama sekali tidak setuju. India, seorang kritikus keras terhadap sikap negara-negara kaya dalam negosiasi iklim, menyebutnya "jumlah yang sedikit".

"Dokumen ini tidak lebih dari sekadar ilusi optik," kata delegasi India Chandni Raina.

Menteri Lingkungan Sierra Leone Jiwoh Abdulai mengatakan kesepakatan itu menunjukkan "kurangnya niat baik" dari negara-negara kaya untuk mendukung negara-negara termiskin di dunia saat mereka menghadapi kenaikan permukaan laut dan kekeringan yang lebih parah. Utusan Nigeria Nkiruka Maduekwe menyebutnya sebagai "penghinaan".

5. Perjanjian Perubahan Iklim Tidak Bisa Dipastikan

Meskipun telah ada perjanjian iklim yang dirayakan selama bertahun-tahun, emisi gas rumah kaca dan suhu global terus meningkat, dengan tahun 2024 diperkirakan akan menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Efek cuaca ekstrem yang semakin parah menyoroti kurangnya tindakan untuk mencegah krisis iklim yang parah.

Kesepakatan keuangan COP29 telah menuai kritik karena dianggap tidak memadai.

Yang menambah kegelisahan, kemenangan pemilihan presiden Trump membayangi pembicaraan tersebut, dengan janjinya untuk menarik AS dari upaya iklim global dan menunjuk seorang skeptis iklim sebagai menteri energi yang semakin meredam optimisme.

6. Tidak Lagi Sesuai dengan Tujuannya

Koalisi LSM Kick the Big Polluters Out (KBPO) menganalisis akreditasi di pertemuan puncak tersebut, dengan menghitung bahwa lebih dari 1.700 orang yang terkait dengan kepentingan bahan bakar fosil hadir.

Sekelompok aktivis dan ilmuwan iklim terkemuka, termasuk mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, memperingatkan awal bulan ini bahwa proses COP “tidak lagi sesuai dengan tujuannya”.

Mereka mendesak pertemuan yang lebih kecil dan lebih sering, kriteria yang ketat untuk negara tuan rumah, dan aturan untuk memastikan perusahaan menunjukkan komitmen iklim yang jelas sebelum diizinkan mengirim pelobi ke pembicaraan tersebut.