Polandia Ungkap Tatanan Dunia Baru Hadir setelah Kesepakatan Damai Rusia dan Ukraina
Kamis, 14 November 2024 - 19:45 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri (Menlu) Polandia Radoslaw Sikorski. Foto/anadolu
A
A
A
WARSAWA - Kesepakatan damai potensial antara Rusia dan Ukraina akan memiliki efek berantai yang sama seperti Konferensi Potsdam 1945, yang menentukan tatanan pasca-Perang Dunia II selama beberapa dekade mendatang.
Pendapat itu diungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Polandia Radoslaw Sikorski.
Dalam wawancara dengan penyiar TVN24 pada hari Selasa (12/11/2024), Sikorski menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana pemerintahan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat mengubah kebijakan Amerika terhadap Ukraina dan apa artinya bagi negara-negara Eropa lainnya.
Menteri tersebut menyatakan “keputusan seperti Potsdam sudah di depan mata,” seraya menambahkan keputusan tersebut “dapat membangun tatanan internasional baru selama beberapa dekade.”
Dia merujuk pada perjanjian antara Uni Soviet dan sekutu Barat yang membuka jalan bagi kemunculan blok Timur dan Barat secara de facto serta pembagian Jerman, dan yang menjadi panggung bagi persaingan Perang Dingin yang sengit.
Menurut Sikorski, Polandia, yang telah menjadi pendukung setia Ukraina sejak pecahnya permusuhan, juga tengah mempersiapkan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa yang "dramatis" pekan depan.
"Keputusan besar harus dibuat, atau tidak akan dibuat, tentang apakah kita siap mengalokasikan sumber daya riil, misalnya aset Rusia yang dibekukan, untuk mendukung Ukraina," papar dia.
Pada saat yang sama, menteri luar negeri berpendapat meskipun pemerintahan Trump yang akan datang ingin mengakhiri konflik, mereka "tidak mampu menanggung kekalahan telak bagi Ukraina."
Untuk mendukung pendiriannya, Sikorski mengutip contoh penarikan pasukan AS yang kacau dari Afghanistan pada tahun 2021, dengan mencatat, "Persepsi kekalahan di Afghanistan merupakan beban bagi pemerintahan (Joe) Biden."
Menjelang pemilu presiden AS, Trump berulang kali berjanji mengakhiri konflik Ukraina dalam waktu 24 jam bahkan sebelum dilantik.
Laporan media menunjukkan presiden terpilih tersebut tidak membuang waktu dalam membentuk kebijakan AS terkait masalah tersebut.
The Wall Street Journal melaporkan awal bulan ini bahwa salah satu rencana yang sedang dipertimbangkan adalah Kiev menangguhkan ambisinya untuk bergabung dengan NATO dan membekukan konflik di sepanjang garis depan saat ini.
Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengesampingkan segala "perdagangan" dengan wilayah yang diklaim Kiev sebagai miliknya, media lokal mengisyaratkan dia tidak punya banyak pilihan jika AS menekannya untuk menerima kesepakatan dengan Rusia.
Moskow, yang telah memperoleh kemajuan yang stabil di medan perang dalam beberapa bulan terakhir, telah mengesampingkan segala pembekuan dalam konflik tersebut, meskipun telah mengisyaratkan pihaknya tetap terbuka untuk berdialog.
Baca juga: Perbandingan Kekuatan Militer Iran Vs Korea Utara, Siapa Lebih Unggul?
Pendapat itu diungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Polandia Radoslaw Sikorski.
Dalam wawancara dengan penyiar TVN24 pada hari Selasa (12/11/2024), Sikorski menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana pemerintahan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat mengubah kebijakan Amerika terhadap Ukraina dan apa artinya bagi negara-negara Eropa lainnya.
Menteri tersebut menyatakan “keputusan seperti Potsdam sudah di depan mata,” seraya menambahkan keputusan tersebut “dapat membangun tatanan internasional baru selama beberapa dekade.”
Dia merujuk pada perjanjian antara Uni Soviet dan sekutu Barat yang membuka jalan bagi kemunculan blok Timur dan Barat secara de facto serta pembagian Jerman, dan yang menjadi panggung bagi persaingan Perang Dingin yang sengit.
Menurut Sikorski, Polandia, yang telah menjadi pendukung setia Ukraina sejak pecahnya permusuhan, juga tengah mempersiapkan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa yang "dramatis" pekan depan.
"Keputusan besar harus dibuat, atau tidak akan dibuat, tentang apakah kita siap mengalokasikan sumber daya riil, misalnya aset Rusia yang dibekukan, untuk mendukung Ukraina," papar dia.
Pada saat yang sama, menteri luar negeri berpendapat meskipun pemerintahan Trump yang akan datang ingin mengakhiri konflik, mereka "tidak mampu menanggung kekalahan telak bagi Ukraina."
Untuk mendukung pendiriannya, Sikorski mengutip contoh penarikan pasukan AS yang kacau dari Afghanistan pada tahun 2021, dengan mencatat, "Persepsi kekalahan di Afghanistan merupakan beban bagi pemerintahan (Joe) Biden."
Menjelang pemilu presiden AS, Trump berulang kali berjanji mengakhiri konflik Ukraina dalam waktu 24 jam bahkan sebelum dilantik.
Laporan media menunjukkan presiden terpilih tersebut tidak membuang waktu dalam membentuk kebijakan AS terkait masalah tersebut.
The Wall Street Journal melaporkan awal bulan ini bahwa salah satu rencana yang sedang dipertimbangkan adalah Kiev menangguhkan ambisinya untuk bergabung dengan NATO dan membekukan konflik di sepanjang garis depan saat ini.
Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengesampingkan segala "perdagangan" dengan wilayah yang diklaim Kiev sebagai miliknya, media lokal mengisyaratkan dia tidak punya banyak pilihan jika AS menekannya untuk menerima kesepakatan dengan Rusia.
Moskow, yang telah memperoleh kemajuan yang stabil di medan perang dalam beberapa bulan terakhir, telah mengesampingkan segala pembekuan dalam konflik tersebut, meskipun telah mengisyaratkan pihaknya tetap terbuka untuk berdialog.
Baca juga: Perbandingan Kekuatan Militer Iran Vs Korea Utara, Siapa Lebih Unggul?
(sya)
Lihat Juga :
