Mengejutkan, Pemerintahan Jerman Runtuh!

BERLIN - Koalisi pemerintahan "traffic-light" yang berkuasa di Jerman telah runtuh. Itu membuat Kanselir Olaf Scholz di pucuk pimpinan pemerintahan minoritas yang hanya terdiri dari Partai Sosial Demokrat (SPD) dan Partai Hijau.

Keruntuhan pemerintahan terjadi setelah pemecatan Kanselir Scholz terhadap pemimpin Partai Demokrat Bebas (FDP) Christian Lindner dari jabatan Menteri Keuangan.

Setelah pembicaraan krisis yang gagal pada Rabu malam, Scholz memberhentikan Lindner dari jabatan Menteri Keuangan.

Sebagai respons, pemimpin kelompok Parlemen FDP, Christian Durr, mengumumkan bahwa partai tersebut menarik semua menterinya dari pemerintahan Scholz, yang secara resmi mengakhiri koalisi tiga arah tersebut.

Baca Juga: Putin Ancam Produksi Senjata Nuklir Lagi, Ini Respons Jerman

Partai Hijau menyatakan penyesalan atas perkembangan ini tetapi menyatakan mereka ingin tetap menjadi bagian dari pemerintahan minoritas, menekankan perlunya Uni Eropa—dan khususnya Jerman—untuk menunjukkan kapasitasnya dalam bertindak menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

“Saya ingin mengatakan bagi kita bahwa ini terasa salah dan tidak benar malam ini—hampir tragis pada hari seperti ini, ketika Jerman harus menunjukkan persatuan dan kemampuan untuk bertindak di Eropa,” kata Wakil Kanselir dan Menteri Ekonomi Robert Habeck dalam pernyataan pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock pada Rabu malam.

“Ini bukan hari yang baik bagi Jerman dan juga bukan hari yang baik bagi Eropa,” imbuh Baerbock, seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (7/11/2024).

Menteri Keuangan Christian Lindner dipecat setelah dia dilaporkan mengusulkan pemilihan umum (Pemilu) lebih awal ketika para pemimpin dari tiga partai koalisi sekali lagi gagal menemukan titik temu tentang cara mengatasi defisit multimiliar euro dalam anggaran tahun depan.

“Terlalu sering, Menteri Lindner telah memblokir undang-undang dengan cara yang tidak tepat,” kata Scholz, menuduh Lindner menolak untuk melonggarkan aturan pengeluaran yang antara lain akan memungkinkan lebih banyak bantuan untuk Ukraina.

Lindner, pada gilirannya, menuduh Kanselir Scholz mengabaikan “kekhawatiran ekonomi” yang sebenarnya dari rakyat Jerman.

“Olaf Scholz telah lama gagal mengenali perlunya kebangkitan ekonomi baru di negara kita,” kata Lindner.

Scholz mengatakan dia sekarang ingin menghubungi pemimpin oposisi Friedrich Merz dari Partai Demokrat Kristen guna memberinya “kesempatan” untuk bekerja sama dengan pemerintahnya, menambahkan bahwa mengingat pemilihan umum AS, ini mungkin lebih mendesak dari sebelumnya.

Sementara itu, partai oposisi sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) menyambut baik runtuhnya koalisi sebagai “pembebasan” yang telah lama ditunggu-tunggu bagi Jerman.

“Setelah berbulan-bulan mengalami kebuntuan dan sesi terapi yang mementingkan diri sendiri, kita sekarang sangat membutuhkan awal politik baru yang fundamental untuk memimpin ekonomi dan negara secara keseluruhan keluar dari krisis parah yang telah menjerumuskannya oleh kebijakan yang didorong oleh ideologi SPD, Partai Hijau, dan FDP,” kata pemimpin Parlemen AfD Alice Weidel dan Tino Chrupalla dalam sebuah pernyataan di X.

Scholz mengumumkan bahwa Bundestag akan mengadakan mosi tidak percaya pada 15 Januari.

Menurut konstitusi Jerman, jika Kanselir gagal mendapatkan dukungan yang cukup, dia dapat secara resmi meminta Presiden untuk membubarkan majelis rendah yang beranggotakan 733 orang dan mengadakan Pemilu baru dalam waktu 60 hari.

Hal ini dapat menunda Pemilu Parlemen Jerman dari musim gugur mendatang hingga Maret 2025.