Italia Usul Pembentukan Zona Penyangga di Perbatasan Lebanon dengan Israel
loading...
A
A
A
ROMA - Italia mengusulkan pembentukan zona penyangga dengan kontingen pasukan penjaga perdamaian PBB yang diperkuat di perbatasan Lebanon dengan Israel.
Ide itu diungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Italia dan Wakil Perdana Menteri Antonio Tajani setelah mengunjungi Palestina dan Israel pada Senin (21/10/2024).
Menurut Tajani, selama pembicaraan dengan Menlu Israel, Israel Katz dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dia menyatakan perlunya menghormati hak asasi prajurit Italia di Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) dan menguraikan solusi Italia untuk krisis tersebut.
"Penguatan tentara Lebanon, yang sudah dilatih oleh kontingen Italia di pelabuhan Beirut, pemilihan presiden Republik Lebanon dan pembentukan zona penyangga UNIFIL dengan lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan, dengan aturan keterlibatan yang berbeda antara perbatasan dengan Israel dan Sungai Litani dan di utara," ungkap Tajani kepada media Italia.
Pasukan Sementara PBB di Lebanon, dengan latar belakang operasi Israel di selatan negara itu, telah berulang kali melaporkan serangan terhadap posisinya oleh Pasukan Israel (IDF).
Menurut pasukan penjaga perdamaian, militer Israel menembaki benteng pertahanan UNIFIL, termasuk dua pangkalan Italia, dan markas utama Pasukan Sementara, dan juga melanggar Garis Biru.
Perwakilan dari pimpinan Italia telah berulang kali menyebut tindakan Israel tidak dapat diterima.
Sejak 1 Oktober, Israel telah melakukan operasi darat terhadap pasukan Hizbullah di Lebanon selatan dan terus melakukan pemboman udara di negara tetangga itu, di mana lebih dari 2.000 orang telah tewas, termasuk para pemimpin gerakan Syiah, dengan lebih dari satu juta orang menjadi pengungsi.
Meskipun mengalami kerugian, termasuk di staf komando, Hizbullah melancarkan pertempuran darat dan tidak menghentikan serangan roket ke wilayah Israel.
Tujuan utama dari kampanye militer di Israel dikatakan untuk menciptakan kondisi bagi kembalinya 60.000 penduduk di wilayah utara yang dievakuasi karena penembakan yang diluncurkan Hizbullah sejak setahun yang lalu untuk mendukung gerakan Palestina Hamas.
Ide itu diungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Italia dan Wakil Perdana Menteri Antonio Tajani setelah mengunjungi Palestina dan Israel pada Senin (21/10/2024).
Menurut Tajani, selama pembicaraan dengan Menlu Israel, Israel Katz dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dia menyatakan perlunya menghormati hak asasi prajurit Italia di Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) dan menguraikan solusi Italia untuk krisis tersebut.
"Penguatan tentara Lebanon, yang sudah dilatih oleh kontingen Italia di pelabuhan Beirut, pemilihan presiden Republik Lebanon dan pembentukan zona penyangga UNIFIL dengan lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan, dengan aturan keterlibatan yang berbeda antara perbatasan dengan Israel dan Sungai Litani dan di utara," ungkap Tajani kepada media Italia.
Pasukan Sementara PBB di Lebanon, dengan latar belakang operasi Israel di selatan negara itu, telah berulang kali melaporkan serangan terhadap posisinya oleh Pasukan Israel (IDF).
Menurut pasukan penjaga perdamaian, militer Israel menembaki benteng pertahanan UNIFIL, termasuk dua pangkalan Italia, dan markas utama Pasukan Sementara, dan juga melanggar Garis Biru.
Perwakilan dari pimpinan Italia telah berulang kali menyebut tindakan Israel tidak dapat diterima.
Sejak 1 Oktober, Israel telah melakukan operasi darat terhadap pasukan Hizbullah di Lebanon selatan dan terus melakukan pemboman udara di negara tetangga itu, di mana lebih dari 2.000 orang telah tewas, termasuk para pemimpin gerakan Syiah, dengan lebih dari satu juta orang menjadi pengungsi.
Meskipun mengalami kerugian, termasuk di staf komando, Hizbullah melancarkan pertempuran darat dan tidak menghentikan serangan roket ke wilayah Israel.
Tujuan utama dari kampanye militer di Israel dikatakan untuk menciptakan kondisi bagi kembalinya 60.000 penduduk di wilayah utara yang dievakuasi karena penembakan yang diluncurkan Hizbullah sejak setahun yang lalu untuk mendukung gerakan Palestina Hamas.
(sya)