Lebanon Hanya Memiliki Tentara Bayangan, Berikut 5 Faktanya

BEIRUT - Ketiadaan tentara Lebanon reguler dalam krisis saat ini menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas lembaga negara untuk menghadapi konflik besar.

Ketika konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon terus bergerak menuju perang langsung, banyak yang bertanya, apakah Lebanon memiliki tentara dan mengapa tidak terlihat?

Namun, peran dan tempatnya dalam konflik jauh lebih rumit daripada yang mungkin dipikirkan orang.

Lebanon Hanya Memiliki Tentara Bayangan, Berikut 5 Faktanya

1. Tentara Lebanon Hanya Mempertahankan Perbatasan Negara

Khalil Helou, jenderal tentara Lebanon yang sedang cuti dan profesor geopolitik di St Joseph University of Beirut, mengatakan kepada Euronews bahwa peran tentara Lebanon di Lebanon bukan hanya untuk mempertahankan perbatasan negara.

"Ini bukan tentara klasik seperti tentara Barat. Tentara Lebanon tunduk pada instruksi pemerintah Lebanon," katanya.

"Untuk saat ini, dan untuk waktu yang lama, telah terjadi perpecahan yang ekstrem. Tentara dibiarkan sendiri. Sekarang siapa pun yang memimpin angkatan darat, siapa pun yang menjadi panglima tertinggi angkatan darat, mereka harus mengambil keputusan yang mereka anggap tepat."

Kepemimpinan Lebanon memiliki beberapa masalah penting yang harus dipertimbangkan — yang semuanya memiliki konsekuensi serius.

Jika tentara Israel mengubah serangan udara saat ini menjadi operasi darat seperti yang dilakukan pada tahun 2006, dan kekerasan meluas dari Lebanon selatan dan Lembah Bekka ke seluruh negeri, seluruh Timur Tengah akan terancam.

2. Hadirnya Pasukan UNIFIL di Lebanon Selatan

Melansir Euronews, Lebanon Selatan dan Lembah Bekka seharusnya berada di bawah naungan hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

Resolusi ini menetapkan pembentukan pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, di Selatan. Resolusi ini juga memberikan peran aktif kepada tentara reguler Lebanon, dan menyerukan kepada Pemerintah Lebanon dan UNIFIL "untuk mengerahkan pasukan mereka bersama-sama" sehingga "tidak akan ada senjata tanpa persetujuan Pemerintah Lebanon dan tidak ada otoritas lain selain Pemerintah Lebanon" setelah penarikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Jika terjadi serangan militer besar, angkatan bersenjata Lebanon akan menghadapi dilema: menghadapi tentara Israel atau melucuti senjata Hizbullah dengan paksa, dengan mematuhi resolusi PBB dalam kedua kasus.

3. Pemerintahan Seimbang yang Rapuh

Antara tahun 1975 dan 1990, Lebanon dilanda perang saudara, dan menjadi arena bermain militer bagi para aktor regional dan negara-negara besar.

Rezim politik negara saat ini merupakan keseimbangan yang rapuh antara perwakilan dari berbagai komunitas agama, dan tentara secara konstitusional berada di bawah lembaga-lembaga politik yang anggotanya memiliki pandangan yang saling bertentangan tentang krisis yang sedang berlangsung.

"Jika terjadi serangan darat, unit-unit yang ditempatkan di selatan harus mempertahankan diri dan harus mempertahankan wilayah Lebanon dengan sarana yang mereka miliki," jelas Helou.

"Namun pada dasarnya, misi brigade yang ditempatkan di Selatan adalah bekerja sama dengan UNIFIL dan bukan dengan penggunaan kekuatan. Jadi, ini bukan pasukan penyerang, ini bukan pasukan yang akan menentang Israel. Keseimbangan kekuatan sama sekali tidak berpihak pada kita dalam kasus ini".

Menurut Resolusi 1701, Hizbullah seharusnya menarik kelompok bersenjatanya keluar dari Lebanon Selatan, dan khususnya sistem misilnya yang mampu menargetkan Israel — namun Hizbullah tidak mematuhi komitmen tersebut.