Palestina Ajukan Rancangan Resolusi pada Majelis Umum PBB agar Israel Mengakhiri Pendudukan
loading...
Sekjen PBB Antonio Guterres berpidato dalam sidang ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa, 10 September 2024. Foto/AP/Yuki Iwamura
A
A
A
NEW YORK - Misi Tetap Palestina di PBB mengajukan rancangan resolusi pertama kepada Majelis Umum yang menuntut Israel mengakhiri kehadirannya di Wilayah Palestina yang Diduduki dalam waktu 12 bulan.
Langkah tersebut dilakukan setelah Majelis Umum memberikan misi Palestina hak dan keistimewaan tambahan untuk berpartisipasi di PBB.
Sidang darurat diadakan di Majelis Umum PBB ke-79 mengenai konsekuensi hukum dari kegiatan Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki.
Presiden Majelis Umum PBB Philemon Yang menegaskan kembali "pendapat nasihat" Mahkamah Internasional (ICJ) tentang tindakan Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur.
Keputusan ICJ menekankan PBB, Majelis Umum, dan Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah guna mengakhiri Pendudukan ilegal Israel di tanah Palestina.
“Merupakan tugas kolektif kita sebagai perwakilan masyarakat internasional untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum berlaku,” tegas dia.
Dia berharap sesi tersebut dapat “memberikan perbedaan positif dalam kehidupan banyak orang yang terus menderita di wilayah ini dan yang mengharapkan kita untuk membuat keputusan yang tepat pada sesi khusus darurat ini.”
Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan, “Palestina adalah bagian penting dari sejarah universal dan rakyat Palestina adalah bagian integral dari kemanusiaan. Baik negara maupun rakyat kita tidak akan lenyap. Namun, itu bukan alasan untuk mengabaikan ancaman eksistensial yang mereka hadapi.”
Dia menekankan, “Orang Palestina ingin hidup, bukan bertahan hidup. Sekarang langit dipenuhi anak-anak yang hidupnya direnggut terlalu cepat dan dengan cara yang paling kejam, dan bumi dipenuhi anak-anak yang telah menderita, yang terluka, lumpuh, menjadi yatim piatu, dan trauma.”
Mansour mendesak masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel, dengan mengutip permintaan terbaru dari Majelis Umum PBB untuk pendapat resmi dari ICJ tentang Pendudukan Israel di tanah Palestina.
Langkah tersebut dilakukan setelah Majelis Umum memberikan misi Palestina hak dan keistimewaan tambahan untuk berpartisipasi di PBB.
Sidang darurat diadakan di Majelis Umum PBB ke-79 mengenai konsekuensi hukum dari kegiatan Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki.
Presiden Majelis Umum PBB Philemon Yang menegaskan kembali "pendapat nasihat" Mahkamah Internasional (ICJ) tentang tindakan Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur.
Keputusan ICJ menekankan PBB, Majelis Umum, dan Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah guna mengakhiri Pendudukan ilegal Israel di tanah Palestina.
“Merupakan tugas kolektif kita sebagai perwakilan masyarakat internasional untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum berlaku,” tegas dia.
Dia berharap sesi tersebut dapat “memberikan perbedaan positif dalam kehidupan banyak orang yang terus menderita di wilayah ini dan yang mengharapkan kita untuk membuat keputusan yang tepat pada sesi khusus darurat ini.”
Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan, “Palestina adalah bagian penting dari sejarah universal dan rakyat Palestina adalah bagian integral dari kemanusiaan. Baik negara maupun rakyat kita tidak akan lenyap. Namun, itu bukan alasan untuk mengabaikan ancaman eksistensial yang mereka hadapi.”
Dia menekankan, “Orang Palestina ingin hidup, bukan bertahan hidup. Sekarang langit dipenuhi anak-anak yang hidupnya direnggut terlalu cepat dan dengan cara yang paling kejam, dan bumi dipenuhi anak-anak yang telah menderita, yang terluka, lumpuh, menjadi yatim piatu, dan trauma.”
Keadilan yang Tertunda Berarti Menolak Keadilan
Mansour mendesak masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel, dengan mengutip permintaan terbaru dari Majelis Umum PBB untuk pendapat resmi dari ICJ tentang Pendudukan Israel di tanah Palestina.
Explore More