4 Tahun Perjanjian Abraham, Ini Pengkhianatan Nyata Israel terhadap Negara Arab
Selasa, 17 September 2024 - 13:44 WIB
loading...
A
A
A
Sementara Mesir dan Yordania menyetujui kesepakatan normalisasi dengan Israel pada abad ke-20, Liga Arab pada tahun 2002 mengadopsi rencana yang dipimpin Arab Saudi yang menjanjikan integrasi regional Israel jika menerima kemerdekaan Palestina.
Perjanjian Abraham telah menjungkirbalikkan rencana tersebut dengan menunjukkan bahwa Israel tidak harus berkompromi untuk mendapatkan pengakuan di dunia Arab dan Muslim.
Penulis Palestina Muhammad Shehada pernah menulis dalam sebuah opini yang diterbitkan oleh The New Arab pada Agustus 2021: "Perjanjian tersebut ada hubungannya dengan keputusasaan rezim otokratis untuk mengamankan takhta mereka sendiri dan memperkuat kekuasaan mereka."
Mengutip laporan The New Arab, Selasa (17/9/2024), salah satu syarat Uni Emirat Arab setuju melakukan normalisasi hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham adalah rezim Zionis harus setuju untuk menangguhkan rencana mencaplok wilayah di Tepi Barat.
Faktanya, permukiman ilegal Israel yang menampung ratusan ribu orang tetap berada di wilayah Palestina, dengan populasi pemukim meningkat dan pos-pos permukiman ilegal baru diumumkan. Inilah pengkhianatan nyata Israel terhadap Uni Emirat Arab.
Menurut kelompok Israel Peace Now, pada bulan Juni tahun ini Israel mengesahkan perampasan tanah Tepi Barat terbesarnya sejak Perjanjian Oslo 1993 antara Israel dan Palestina.
Dalam sebuah artikel majalah TIME yang diterbitkan pada bulan Desember lalu, Sarah Leah Whitson, direktur eksekutif kelompok hak asasi manusia Democracy for the Arab World Now (DAWN), menulis bahwa alih-alih "mengekang pelanggaran Israel", Perjanjian Abraham telah "membuat pemerintah Israel berturut-turut semakin berani untuk mengabaikan hak-hak Palestina".
Perjanjian Abraham telah menjungkirbalikkan rencana tersebut dengan menunjukkan bahwa Israel tidak harus berkompromi untuk mendapatkan pengakuan di dunia Arab dan Muslim.
Penulis Palestina Muhammad Shehada pernah menulis dalam sebuah opini yang diterbitkan oleh The New Arab pada Agustus 2021: "Perjanjian tersebut ada hubungannya dengan keputusasaan rezim otokratis untuk mengamankan takhta mereka sendiri dan memperkuat kekuasaan mereka."
Mengutip laporan The New Arab, Selasa (17/9/2024), salah satu syarat Uni Emirat Arab setuju melakukan normalisasi hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham adalah rezim Zionis harus setuju untuk menangguhkan rencana mencaplok wilayah di Tepi Barat.
Faktanya, permukiman ilegal Israel yang menampung ratusan ribu orang tetap berada di wilayah Palestina, dengan populasi pemukim meningkat dan pos-pos permukiman ilegal baru diumumkan. Inilah pengkhianatan nyata Israel terhadap Uni Emirat Arab.
Menurut kelompok Israel Peace Now, pada bulan Juni tahun ini Israel mengesahkan perampasan tanah Tepi Barat terbesarnya sejak Perjanjian Oslo 1993 antara Israel dan Palestina.
Dalam sebuah artikel majalah TIME yang diterbitkan pada bulan Desember lalu, Sarah Leah Whitson, direktur eksekutif kelompok hak asasi manusia Democracy for the Arab World Now (DAWN), menulis bahwa alih-alih "mengekang pelanggaran Israel", Perjanjian Abraham telah "membuat pemerintah Israel berturut-turut semakin berani untuk mengabaikan hak-hak Palestina".
Lihat Juga :
