UEA: Tidak Ada Rencana Pascaperang Gaza tanpa Berdirinya Negara Palestina
loading...
Uni Emirat Arab tak mendukung rencana pascaperang tanpa status negara Palestina. Foto/AP
A
A
A
GAZA - Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan tidak akan mendukung Israel dalam rencana "hari setelahnya" di Gaza kecuali negara Palestina didirikan.
"Uni Emirat Arab tidak siap untuk mendukung hari setelah perang di Gaza tanpa pembentukan negara Palestina," Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed Al Nahyan memposting di X, dilansir Al Jazeera.
Pada bulan Mei, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menerbitkan rencana pascaperang untuk Gaza secara daring, mengklaim bahwa Palestina “akan menikmati kemakmuran yang tak tertandingi” setelah rencana tersebut dilaksanakan.
Rencana tersebut mencakup investasi di pelabuhan, energi surya, pembuatan mobil listrik, dan manfaat dari ladang gas Gaza yang baru ditemukan. Rencana tersebut terdiri dari tiga tahap dari “tanggal kemenangan” yang tidak ditentukan hingga 2035.
Melansir Al Jazeera, peta jalan tersebut menyatakan bahwa warga Palestina di Gaza akan menjalankan rencana tersebut di bawah pendudukan Israel, diawasi oleh koalisi negara-negara Arab, termasuk UEA, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Yordania, dan Maroko.
Sebagai tanggapan, Abdullah mengecam Netanyahu, dengan mengatakan bahwa ia "tidak memiliki kewenangan yang sah untuk melaksanakan langkah ini atau mengambil tindakan serupa" dan menjelaskan bahwa UEA tidak diajak berkonsultasi mengenai rencana Gaza.
"Lebih jauh, UEA menolak untuk terlibat dalam rencana apa pun yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi keberadaan Israel di Jalur Gaza," kata pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri UEA, dilansir Al Jazeera.
"Ketika pemerintah Palestina dibentuk yang memenuhi harapan dan aspirasi rakyat Palestina yang bersaudara, dan dibedakan oleh integritas, kompetensi, dan kemandirian, UEA akan sepenuhnya siap untuk memberikan semua bentuk dukungan kepada pemerintah tersebut," tambahnya.
Pada akhir Juli, UEA menekankan perlunya “misi internasional sementara” yang menangani dampak kemanusiaan yang sangat besar dari perang di Gaza setelah pertempuran berakhir.
“Memperkuat perdamaian dan keamanan serta mengakhiri penderitaan kemanusiaan harus dimulai dengan pengerahan misi internasional sementara di Gaza dengan undangan resmi dari pemerintah Palestina,” Menteri Negara Kerja Sama Internasional UEA Reem Al Hashimy mengatakan kepada kantor berita resmi WAM.
Ia menambahkan bahwa misi tersebut harus menempatkan Gaza pada jalur menuju penyatuan kembali dengan Tepi Barat yang diduduki di bawah kekuasaan Otoritas Palestina.
Setidaknya 41.182 warga Palestina telah tewas dan 95.280 orang terluka dalam perang Israel di Gaza saat serangan yang menghancurkan itu mendekati peringatan satu tahunnya. Perang tersebut menyusul serangan 7 Oktober oleh Hamas di Israel selatan, yang menewaskan 1.139 orang.
"Uni Emirat Arab tidak siap untuk mendukung hari setelah perang di Gaza tanpa pembentukan negara Palestina," Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed Al Nahyan memposting di X, dilansir Al Jazeera.
Pada bulan Mei, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menerbitkan rencana pascaperang untuk Gaza secara daring, mengklaim bahwa Palestina “akan menikmati kemakmuran yang tak tertandingi” setelah rencana tersebut dilaksanakan.
Rencana tersebut mencakup investasi di pelabuhan, energi surya, pembuatan mobil listrik, dan manfaat dari ladang gas Gaza yang baru ditemukan. Rencana tersebut terdiri dari tiga tahap dari “tanggal kemenangan” yang tidak ditentukan hingga 2035.
Melansir Al Jazeera, peta jalan tersebut menyatakan bahwa warga Palestina di Gaza akan menjalankan rencana tersebut di bawah pendudukan Israel, diawasi oleh koalisi negara-negara Arab, termasuk UEA, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Yordania, dan Maroko.
Sebagai tanggapan, Abdullah mengecam Netanyahu, dengan mengatakan bahwa ia "tidak memiliki kewenangan yang sah untuk melaksanakan langkah ini atau mengambil tindakan serupa" dan menjelaskan bahwa UEA tidak diajak berkonsultasi mengenai rencana Gaza.
"Lebih jauh, UEA menolak untuk terlibat dalam rencana apa pun yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi keberadaan Israel di Jalur Gaza," kata pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri UEA, dilansir Al Jazeera.
"Ketika pemerintah Palestina dibentuk yang memenuhi harapan dan aspirasi rakyat Palestina yang bersaudara, dan dibedakan oleh integritas, kompetensi, dan kemandirian, UEA akan sepenuhnya siap untuk memberikan semua bentuk dukungan kepada pemerintah tersebut," tambahnya.
Pada akhir Juli, UEA menekankan perlunya “misi internasional sementara” yang menangani dampak kemanusiaan yang sangat besar dari perang di Gaza setelah pertempuran berakhir.
“Memperkuat perdamaian dan keamanan serta mengakhiri penderitaan kemanusiaan harus dimulai dengan pengerahan misi internasional sementara di Gaza dengan undangan resmi dari pemerintah Palestina,” Menteri Negara Kerja Sama Internasional UEA Reem Al Hashimy mengatakan kepada kantor berita resmi WAM.
Ia menambahkan bahwa misi tersebut harus menempatkan Gaza pada jalur menuju penyatuan kembali dengan Tepi Barat yang diduduki di bawah kekuasaan Otoritas Palestina.
Setidaknya 41.182 warga Palestina telah tewas dan 95.280 orang terluka dalam perang Israel di Gaza saat serangan yang menghancurkan itu mendekati peringatan satu tahunnya. Perang tersebut menyusul serangan 7 Oktober oleh Hamas di Israel selatan, yang menewaskan 1.139 orang.
(ahm)
Lihat Juga :
