ISW: China Dapat Kuasai Kepulauan Kinmen di Taiwan dalam 6 Bulan

Pemerintah Taiwan akhirnya akan menyerah, setuju untuk mengubah Kepulauan Kinmen menjadi zona demiliterisasi (DMZ), papar para peneliti ISW.

“China akhirnya mendirikan pos-pos terdepan dan kantor penghubung pemerintahnya sendiri di Kinmen dengan alasan mengawasi demiliterisasi dan menjaga perdamaian. China dapat mengoperasikan lembaga-lembaga ini bersama-sama dengan otoritas sipil Kinmen,” catat para peneliti ISW.

Pada akhirnya, China akan mengubah Kepulauan Kinmen menjadi contoh skema “Satu Negara, Dua Sistem” yang ingin diberlakukannya di Taiwan, menurut para peneliti tersebut.

Para peneliti menulis bahwa CCP akan menggunakan media dan perang informasinya untuk mempromosikan narasi tentang kebebasan dan kemakmuran ekonomi Kinmen, sehingga meningkatkan daya tarik dari pulau-pulau terpencil Taiwan, hingga akhirnya pulau utama Taiwan itu sendiri.

China memberlakukan sistem politik “Satu Negara, Dua Sistem” di Hong Kong setelah bekas koloni Inggris itu diserahkan kembali ke China pada 1997. Sementara Xi Jinping menyarankan bahwa Taiwan dapat dipersatukan dengan daratan utama China di bawah sistem politik yang sama dalam pidatonya di bulan Januari 2019.

Sebagian besar warga Taiwan menentang gagasan untuk hidup di bawah sistem politik CCP untuk daratan China. Sekitar 85 persen responden tidak setuju atau bahkan sangat tidak setuju dengan usulan CCP, menurut laporan The Epoch Times, mengutip jajak pendapat terbaru oleh Dewan Urusan Daratan Taiwan—sebuah badan pemerintah yang bertugas menangani urusan lintas selat.

Para peneliti menulis dalam laporan ISW bahwa rangkaian tindakan yang akan diambil China untuk merebut Kepulauan Kinmen adalah skenario terbaik dan tentu saja ada risiko yang dapat menggagalkan rencana China.

Menurut laporan tersebut, dampak psikologis dari kemungkinan perebutan Kepulauan Kinmen termasuk hilangnya moral dalam militer Taiwan dan hilangnya kepercayaan di Taiwan terhadap Amerika Serikat dan negara-negara sahabat lainnya yang akan membantu mereka jika terjadi serangan militer China.

Selain itu, pemerintah Taiwan mungkin dihadapkan dengan krisis politik baru, sementara partai-partai oposisi mungkin dapat mendorong legislatif Taiwan untuk memiliki keterlibatan diplomatik dan ekonomi yang lebih besar dengan China dan mengurangi ketergantungannya pada AS.

Upaya Pencegahan

Namun, laporan ISW menyarankan banyak langkah pencegahan, termasuk meminta pemerintah Taiwan mengembangkan pasukan maritim niaga dan membangun kehadiran Coast Guard yang lebih besar di sekitar Kinmen.

“Amerika Serikat, Taiwan, dan mitra mereka harus bersiap menghadapi kemungkinan pemaksaan China yang tidak sesuai dengan rencana perang terhadap pulau-pulau terpencil Taiwan dengan ‘menyingkirkan’ narasi propaganda CCP yang membenarkan kampanye semacam itu, memperkuat ketahanan infrastruktur komunikasi di wilayah terpencil Taiwan, dan memperkuat penegakan hukum maritim Taiwan di sekitar pulau-pulau tersebut,” menurut laporan ISW.

“AS dan mitranya harus menanggapi upaya Beijing untuk menguasai Kinmen dengan memaksimalkan biaya ekonomi dan reputasi bagi China, menggagalkan karantina dan blokade komunikasi Kinmen, dan mengomunikasikan keinginannya untuk memperkuat komitmen pertahanan AS terhadap Taiwan sebagai konsekuensi dari agresi China,” kata para peneliti ISW.

“Washington harus menanggapi keberhasilan perebutan Kinmen oleh China dengan meningkatkan pengerahan pasukan dan penjualan senjata ke Taiwan, mengoordinasikan patroli Coast Guard bersama dengan Taiwan dan mitra lainnya, serta mengubah undang-undang yang relevan untuk membantu melindungi pulau-pulau terpencil Taiwan dari pemaksaan lebih lanjut,” imbuh laporan mereka.