Dapat Restu Raja Thailand, Paetongtarn Shinawatra Dilantik Jadi PM Termuda
Minggu, 18 Agustus 2024 - 15:30 WIB
loading...
Paetongtarn Shinawatra dilantik sebagai PM termuda Thailand. Foto/AP
A
A
A
BANGKOK - Raja Thailand telah mendukung Paetongtarn Shinawatra sebagai perdana menteri baru negara itu dua hari setelah parlemen memilihnya.
Paetongtarn, 37 tahun, dilantik pada Minggu (18/8/2024), menjadi perdana menteri termuda Thailand.
Ia menduduki jabatan tersebut beberapa hari setelah Srettha Thavisin diberhentikan sebagai perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan yang menjadi pusat pergolakan politik Thailand selama dua dekade.
Persetujuannya sebagai perdana menteri baru negara itu oleh Raja Maha Vajiralongkorn, yang merupakan formalitas, dibacakan oleh Sekretaris DPR Apat Sukhanand dalam sebuah upacara di Bangkok.
Paetongtarn menang dengan hampir dua pertiga suara dalam pemungutan suara DPR pada hari Jumat, tidak asing dengan proses tersebut karena berasal dari keluarga yang berkecimpung dalam politik Thailand sebagai putri dari mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang kontroversial dan keponakan Yingluck Shinawatra, perdana menteri wanita pertama Thailand.
Perdana menteri perempuan kedua Thailand dan pemimpin Partai Pheu Thai mendapat dukungan kuat dari para pemimpin senior partai dan mitra koalisi
Sebagai bagian dari dukungan kerajaan, Paetongtarn berlutut di depan potret raja dan menyampaikan pidato singkat.
“Sebagai kepala cabang eksekutif, saya akan melakukan tugas saya bersama para legislator dengan hati terbuka,” katanya, dilansir Al Jazeera. “Saya akan mendengarkan semua pendapat sehingga bersama-sama kita dapat membawa negara ini maju dengan stabilitas.”
Baca Juga: Siapa Paetongtarn Shinawatra? Politikus Cantik dan Muda yang Jadi PM Thailand dan Mewujudkan Perubahan
Paetongtarn mewarisi negara yang sedang berjuang secara ekonomi dan yang dukungannya terhadap partainya semakin berkurang.
Pada konferensi pers pertamanya, pemimpin yang baru terpilih itu mengatakan bahwa dia akan melanjutkan kebijakan pendahulunya Srettha, seorang sekutu, termasuk stimulus dan reformasi ekonomi "utama", menangani obat-obatan terlarang, meningkatkan sistem perawatan kesehatan universal negara itu, dan mempromosikan keberagaman gender.
Ekonomi merupakan masalah nyata bagi para pemilih Thailand, dengan banyak yang mempertanyakan mengapa partainya gagal meluncurkan skema dompet digital, sebuah janji yang dibuat untuk memberikan sekitar $300 kepada setiap pemilih di Thailand, kata Cheng.
Menurut Pravit Rojanaphruk, kolumnis Kaisar English, kantor berita yang berkantor pusat di Bangkok, ekonomi akan menjadi masalah utama Paetongtarn.
"Selama 10 tahun terakhir, sembilan dari 10 tahun di bawah pemerintahan militer dan semi-militer, ekonomi Thailand tidak berjalan dengan baik," katanya kepada Al Jazeera dari Singapura. "Ekonomi Thailand tertinggal dari negara tetangganya dan utang publiknya tinggi."
Perdana menteri juga mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk mengangkat ayahnya, Thaksin, ke posisi pemerintahan mana pun, tetapi akan meminta nasihatnya, yang disambut baik oleh banyak orang di pemerintahan negara itu, tambah kolumnis tersebut.
Srettha menjabat kurang dari setahun, merupakan gejala dari siklus kudeta dan putusan pengadilan Thailand yang telah membubarkan partai politik dan menggulingkan banyak pemerintahan dan perdana menteri.
Keluarga miliarder Shinawatra merupakan tantangan lain bagi Paetongtarn, yang partai populisnya mengalami kekalahan pemilu pertamanya dalam lebih dari dua dekade tahun lalu.
Awal bulan ini, pengadilan yang memberhentikan Srettha karena penunjukan kabinet membubarkan Partai Move Forward yang anti kemapanan – pemenang pemilu tahun lalu – karena kampanyenya untuk mengubah undang-undang penghinaan kerajaan yang menurut pengadilan berisiko merusak monarki konstitusional.
Namun, pemerintahan perdana menteri yang baru kemungkinan tidak akan menjadi masalah dalam hal itu, kata Rojanaphruk.
“Di bawah perdana menteri yang baru, [pemerintah] … akan berusaha melakukan yang terbaik untuk menenangkan militer dan kaum royalis, sehingga mereka tidak akan menyentuh undang-undang pencemaran nama baik kerajaan,” katanya.
Oposisi yang sangat populer, penantang terbesar Pheu Thai, kini telah bergabung kembali di bawah Partai Rakyat yang baru dibentuk. Oleh karena itu, negara ini tetap terbagi antara mereka dan Partai Pheu Thai, kata Rojanaphruk.
Paetongtarn, 37 tahun, dilantik pada Minggu (18/8/2024), menjadi perdana menteri termuda Thailand.
Ia menduduki jabatan tersebut beberapa hari setelah Srettha Thavisin diberhentikan sebagai perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan yang menjadi pusat pergolakan politik Thailand selama dua dekade.
Persetujuannya sebagai perdana menteri baru negara itu oleh Raja Maha Vajiralongkorn, yang merupakan formalitas, dibacakan oleh Sekretaris DPR Apat Sukhanand dalam sebuah upacara di Bangkok.
Paetongtarn menang dengan hampir dua pertiga suara dalam pemungutan suara DPR pada hari Jumat, tidak asing dengan proses tersebut karena berasal dari keluarga yang berkecimpung dalam politik Thailand sebagai putri dari mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang kontroversial dan keponakan Yingluck Shinawatra, perdana menteri wanita pertama Thailand.
Perdana menteri perempuan kedua Thailand dan pemimpin Partai Pheu Thai mendapat dukungan kuat dari para pemimpin senior partai dan mitra koalisi
Sebagai bagian dari dukungan kerajaan, Paetongtarn berlutut di depan potret raja dan menyampaikan pidato singkat.
“Sebagai kepala cabang eksekutif, saya akan melakukan tugas saya bersama para legislator dengan hati terbuka,” katanya, dilansir Al Jazeera. “Saya akan mendengarkan semua pendapat sehingga bersama-sama kita dapat membawa negara ini maju dengan stabilitas.”
Baca Juga: Siapa Paetongtarn Shinawatra? Politikus Cantik dan Muda yang Jadi PM Thailand dan Mewujudkan Perubahan
Paetongtarn mewarisi negara yang sedang berjuang secara ekonomi dan yang dukungannya terhadap partainya semakin berkurang.
Pada konferensi pers pertamanya, pemimpin yang baru terpilih itu mengatakan bahwa dia akan melanjutkan kebijakan pendahulunya Srettha, seorang sekutu, termasuk stimulus dan reformasi ekonomi "utama", menangani obat-obatan terlarang, meningkatkan sistem perawatan kesehatan universal negara itu, dan mempromosikan keberagaman gender.
Ekonomi merupakan masalah nyata bagi para pemilih Thailand, dengan banyak yang mempertanyakan mengapa partainya gagal meluncurkan skema dompet digital, sebuah janji yang dibuat untuk memberikan sekitar $300 kepada setiap pemilih di Thailand, kata Cheng.
Menurut Pravit Rojanaphruk, kolumnis Kaisar English, kantor berita yang berkantor pusat di Bangkok, ekonomi akan menjadi masalah utama Paetongtarn.
"Selama 10 tahun terakhir, sembilan dari 10 tahun di bawah pemerintahan militer dan semi-militer, ekonomi Thailand tidak berjalan dengan baik," katanya kepada Al Jazeera dari Singapura. "Ekonomi Thailand tertinggal dari negara tetangganya dan utang publiknya tinggi."
Perdana menteri juga mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk mengangkat ayahnya, Thaksin, ke posisi pemerintahan mana pun, tetapi akan meminta nasihatnya, yang disambut baik oleh banyak orang di pemerintahan negara itu, tambah kolumnis tersebut.
Srettha menjabat kurang dari setahun, merupakan gejala dari siklus kudeta dan putusan pengadilan Thailand yang telah membubarkan partai politik dan menggulingkan banyak pemerintahan dan perdana menteri.
Keluarga miliarder Shinawatra merupakan tantangan lain bagi Paetongtarn, yang partai populisnya mengalami kekalahan pemilu pertamanya dalam lebih dari dua dekade tahun lalu.
Awal bulan ini, pengadilan yang memberhentikan Srettha karena penunjukan kabinet membubarkan Partai Move Forward yang anti kemapanan – pemenang pemilu tahun lalu – karena kampanyenya untuk mengubah undang-undang penghinaan kerajaan yang menurut pengadilan berisiko merusak monarki konstitusional.
Namun, pemerintahan perdana menteri yang baru kemungkinan tidak akan menjadi masalah dalam hal itu, kata Rojanaphruk.
“Di bawah perdana menteri yang baru, [pemerintah] … akan berusaha melakukan yang terbaik untuk menenangkan militer dan kaum royalis, sehingga mereka tidak akan menyentuh undang-undang pencemaran nama baik kerajaan,” katanya.
Oposisi yang sangat populer, penantang terbesar Pheu Thai, kini telah bergabung kembali di bawah Partai Rakyat yang baru dibentuk. Oleh karena itu, negara ini tetap terbagi antara mereka dan Partai Pheu Thai, kata Rojanaphruk.
(ahm)
Lihat Juga :
