Apakah Peraih Nobel Perdamaian Bisa Membawa Bangladesh Keluar dari Zona Kegelapan?

Tantangan kedua, katanya, adalah ekonomi. Ia mengatakan pemerintah harus menerapkan "langkah-langkah yang menguntungkan masyarakat umum" dan menunjukkan bahwa "pemerintah ini berbeda dari pendahulunya".

Dan tantangan ketiga, kata Riaz, adalah menilai kembali hubungan Bangladesh dengan kekuatan regional dan global. "Selama 15 tahun terakhir, hubungan ini, khususnya dengan India, telah dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat merugikan kepentingan nasional negara tersebut," katanya.

Banyak orang di Bangladesh khawatir hubungan dekat Hasina dengan New Delhi dapat memaksa pemerintahan baru untuk mengambil sikap anti-India, yang menurut para analis dapat merugikan peningkatan ekonomi.

8. Mewujudkan Demokrasi

Foto/AP

Jurnalis dan komentator Shayan S Khan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mandat utama pemerintah sementara "jelas untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil". Ia mengatakan menyelenggarakan pemungutan suara seharusnya menjadi tugas yang relatif mudah bagi pemerintah sementara yang nonpartisan tanpa kepentingan pribadi.

"Namun, keadaan keluarnya Liga Awami mungkin memerlukan waktu tambahan untuk berkumpul kembali dan mempersiapkan pemilihan umum, yang dapat menimbulkan tantangan bagi pemerintah sementara. Tanpa Liga Awami, pemilihan umum dapat kehilangan tingkat kredibilitas tertentu," tambahnya.

Di sisi lain, Kugelman mengantisipasi masa yang panjang bagi pemerintahan sementara dan bahkan munculnya partai baru, "mungkin dipimpin oleh Yunus dan para pemimpin protes".

Oposisi utama BNP menginginkan pemilihan umum segera, yang menurut Kugelman dapat menjadi penghambat dalam beberapa hari mendatang. "Pertanyaan utamanya adalah bagaimana BNP, berdasarkan ukuran dan pengaruhnya sebagai penerima manfaat terbesar dari penggulingan Hasina, menyesuaikan diri dengan realitas baru yang tidak akan serta-merta tunduk pada kekuasaan BNP," katanya.

Politisi BNP Amir Khashru Mahmud Chowdhury mengatakan bahwa sementara pemerintahan sementara menghadapi "tugas berat membangun negara dari reruntuhan korupsi besar-besaran Liga Awami, penghancuran sistematis peradilan dan birokrasi", mereka juga harus memikirkan pemilihan umum.

"Saya pikir rakyat pasti lebih suka menggunakan hak pilih demokratis mereka, yang tidak mungkin dilakukan di era Awami," kata Chowdhury kepada Al Jazeera. “Oleh karena itu, saya mendesak pemerintah untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk menjalankan demokrasinya.”