Rakyat Bangladesh Sangat Marah kepada Sheikh Hasina, Berikut 5 Pemicunya
Senin, 05 Agustus 2024 - 19:15 WIB
loading...
A
A
A
Berita ini tidak luput dari perhatian masyarakat biasa di negara tersebut, yang tengah berjuang menghadapi meningkatnya biaya hidup.![Rakyat Bangladesh Sangat Marah kepada Sheikh Hasina, Berikut 5 Pemicunya]()
Foto/EPA
Selain tuduhan korupsi, banyak aktivis hak asasi manusia menunjukkan bahwa ruang bagi aktivitas demokrasi telah menyusut selama 15 tahun terakhir.
"Selama tiga pemilihan berturut-turut, tidak ada proses pemungutan suara yang kredibel, bebas, dan adil," kata Meenakshi Ganguly, direktur Asia Selatan di Human Rights Watch, kepada BBC.
"[Hasina] mungkin telah meremehkan tingkat ketidakpuasan masyarakat karena hak demokrasi paling mendasar untuk memilih pemimpin mereka sendiri ditolak," kata Ganguly.
Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang beroposisi utama memboikot pemilu pada tahun 2014 dan 2024 dengan mengatakan bahwa pemilu yang bebas dan adil tidak mungkin dilakukan di bawah Hasina dan bahwa mereka ingin pemungutan suara diadakan di bawah pemerintahan sementara yang netral.
Hasina selalu menolak tuntutan ini.
Kelompok hak asasi manusia juga mengatakan lebih dari 80 orang, banyak dari mereka adalah kritikus pemerintah, telah menghilang dalam 15 tahun terakhir, dan bahwa keluarga mereka tidak memiliki informasi tentang keberadaan mereka.
Pemerintah dituduh membungkam perbedaan pendapat dan media, di tengah kekhawatiran yang lebih luas bahwa Hasina telah menjadi semakin otokratis selama bertahun-tahun. Namun, para menteri membantah tuduhan tersebut.
“Kemarahan terhadap pemerintah dan partai yang berkuasa telah terakumulasi sejak lama,” kata Luthfa. “Orang-orang menunjukkan kemarahan mereka sekarang. Orang-orang melakukan protes jika mereka tidak memiliki jalan keluar yang tersisa.”
5. Kritikus Pemerintah Menghilang Tanpa Jejak
Foto/EPA
Selain tuduhan korupsi, banyak aktivis hak asasi manusia menunjukkan bahwa ruang bagi aktivitas demokrasi telah menyusut selama 15 tahun terakhir.
"Selama tiga pemilihan berturut-turut, tidak ada proses pemungutan suara yang kredibel, bebas, dan adil," kata Meenakshi Ganguly, direktur Asia Selatan di Human Rights Watch, kepada BBC.
"[Hasina] mungkin telah meremehkan tingkat ketidakpuasan masyarakat karena hak demokrasi paling mendasar untuk memilih pemimpin mereka sendiri ditolak," kata Ganguly.
Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang beroposisi utama memboikot pemilu pada tahun 2014 dan 2024 dengan mengatakan bahwa pemilu yang bebas dan adil tidak mungkin dilakukan di bawah Hasina dan bahwa mereka ingin pemungutan suara diadakan di bawah pemerintahan sementara yang netral.
Hasina selalu menolak tuntutan ini.
Kelompok hak asasi manusia juga mengatakan lebih dari 80 orang, banyak dari mereka adalah kritikus pemerintah, telah menghilang dalam 15 tahun terakhir, dan bahwa keluarga mereka tidak memiliki informasi tentang keberadaan mereka.
Pemerintah dituduh membungkam perbedaan pendapat dan media, di tengah kekhawatiran yang lebih luas bahwa Hasina telah menjadi semakin otokratis selama bertahun-tahun. Namun, para menteri membantah tuduhan tersebut.
“Kemarahan terhadap pemerintah dan partai yang berkuasa telah terakumulasi sejak lama,” kata Luthfa. “Orang-orang menunjukkan kemarahan mereka sekarang. Orang-orang melakukan protes jika mereka tidak memiliki jalan keluar yang tersisa.”
(ahm)
Lihat Juga :
