Oposisi dan Pemerintah Venezuela Setuju Lanjutkan Perundingan

OSLO - Putaran awal pembicaraan antara pemerintah Venezuela dan kelompok oposisi, yang dimediasi oleh Norwegia, berakhir pada Kamis waktu setempat. Kedua belah pihak berjanji untuk melanjutkan dialog.

"Kami mengumumkan bahwa perwakilan dari aktor-aktor politik utama di Venezuela sedang melanjutkan negosiasi yang dimulai di Oslo," kata Kementerian Luar Negeri Norwegia seperti dikutip dari Deutsche Welle, Jumat (12/7/2019).

Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido mengatakan para perunding tidak akan membiarkan perundingan berujung pada kegagalan.

"Delegasi kami akan mengadakan konsultasi untuk memajukan dan mengakhiri penderitaan rakyat Venezuela," cuit Stalin Gonzalez, seorang legislator dan anggota delegasi oposisi, di Twitter mengikuti pernyataan Norwegia.

Sementara Maduro mengindikasikan bahwa ia akan melanjutkan konsultasi. "Kita dapat menemukan jalan menuju perdamaian," katanya.

Dalam sebuah siaran televisi malam di sebuah perusahaan milik Hector Rodriguez, anggota delegasi pemerintah, ia mengatakan negosiator telah memutuskan untuk melanjutkan dialog dengan "cara permanen."

"Setelah seharian bekerja, kami mengembangkan enam poin dengan pemerintah Norwegia dan oposisi," ungkap Maduro, meskipun ia tidak merinci poin-poin tersebut.

Venezuela terpuruk dalam krisis politik berkepanjangan setelah Guadio menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada awal tahun ini. Lebih dari 50 negara, termasuk Amerika Serikat (AS), telah mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.

Guaido menyatakan terpilihnya kembali Maduro sebagai penipuan dan bersikeras bahwa Venezuela perlu menggelar pemilu di bawah kondisi yang tepat. Dia memiliki pendukung kuat di oposisi.

Maduro mengatakan AS berusaha menggantikannya dengan Guaido sebagai bagian dari perang yang bertujuan mencuri sumber daya minyak Venezuela yang luas.

PBB memperkirakan bahwa lebih dari 7 juta dari 30 juta rakyat Venezuela membutuhkan bantuan. Tiga juta orang telah meninggalkan negara itu sejak awal 2016.

Komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Michelle Bachelet, baru-baru ini menerbitkan sebuah laporan yang menuduh pejabat Venezuela melakukan pelanggaran hak asasi manusia - termasuk pembunuhan di luar proses hukum dan langkah-langkah untuk mengikis lembaga-lembaga demokrasi.

Baca juga: Pasukan Khusus Venezuela Eksekusi Ribuan Pemuda