Bangladesh Rusuh, Mahasiswa Bakar Stasiun TV Negara dan 32 Orang Tewas

Setidaknya 25 orang tewas pada hari Kamis, ditambah tujuh orang tewas pada awal pekan ini, menurut penghitungan jumlah korban dari rumah sakit yang dikumpulkan oleh AFP, dengan ratusan lainnya terluka.

Persenjataan polisi menjadi penyebab setidaknya dua pertiga dari kematian tersebut, berdasarkan deskripsi yang diberikan kepada AFP dari angka rumah sakit.

“Ada tujuh orang tewas di sini,” kata seorang pejabat di Rumah Sakit Uttara Crescent di Dhaka, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan, kepada AFP.

“Dua orang pertama adalah pelajar yang mengalami luka tembak [peluru] karet. Lima lainnya mengalami luka tembak.”

Hampir 1.000 orang lainnya dirawat di rumah sakit karena luka-luka yang diderita selama bentrokan dengan polisi, kata pejabat tersebut, seraya menambahkan bahwa banyak di antara mereka yang mengalami luka tembak peluru karet.

Didar Malekin dari outlet berita online Dhaka Times mengatakan kepada AFP bahwa Mehedi Hasan, salah satu reporternya, terbunuh saat meliput bentrokan di Dhaka.

Beberapa kota di Bangladesh menyaksikan kekerasan sepanjang hari ketika polisi antihuru-hara bergerak menuju pengunjuk rasa yang kembali memulai blokade manusia di jalan raya.

Helikopter menyelamatkan 60 petugas polisi yang terjebak di atap gedung kampus Canadian University, tempat terjadinya beberapa bentrokan paling sengit di Dhaka pada hari Kamis, kata pasukan polisi Batalyon Aksi Cepat dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Matikan Internet

Warga Bangladesh melaporkan pemadaman internet seluler yang meluas di seluruh negeri pada hari Kamis, dua hari setelah penyedia internet memutus akses ke Facebook—platform utama pengorganisasian kampanye protes.

Menteri Telekomunikasi Zunaid Ahmed Palak mengatakan kepada AFP bahwa pemerintah telah memerintahkan jaringan tersebut diputus.

Dia sebelumnya mengatakan kepada wartawan bahwa media sosial telah “dipersenjatai sebagai alat untuk menyebarkan rumor, kebohongan dan disinformasi”, sehingga memaksa pemerintah untuk membatasi akses.