Parlemen Israel Voting Menentang Pendirian Negara Palestina

TEL AVIV - Parlemen Israel pada hari Kamis melakukan pemungutan suara (voting) untuk menentang pendirian Negara Palestina dengan alasan menjadi "ancaman eksistensial".

Voting digelar sehari setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada anggota Parlemen bahwa tentara Zionis “menghancurkan” Hamas.

Voting tersebut, yang menuai kritik cepat dari para pemimpin Palestina dan komunitas internasional, sebagian besar bersifat simbolis namun menjadi penanda menjelang rencana pidato Netanyahu di Kongres Amerika Serikat (AS) pada Rabu depan.

Baca Juga: Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Desak Dunia Akui Negara Palestina yang Merdeka

Kelompok garis keras veteran Zionis tidak menunjukkan minat yang besar terhadap upaya pemerintah AS untuk menjadi perantara gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera di Gaza. Mereka bersikeras bahwa “kemenangan mutlak” atas Hamas sudah bisa dicapai dan berjanji untuk meningkatkan tekanan militer.

Gedung Putih mengakui pada hari Kamis bahwa mereka tidak memiliki tanggal pasti untuk melakukan pembicaraan apa pun antara Netanyahu dan Presiden Joe Biden, hanya mengatakan bahwa mereka mempunyai “harapan” yang akan dipenuhi oleh kedua pemimpin tersebut, tergantung pada pemulihan presiden dari Covid-19.

Di Gaza, kementerian kesehatan wilayah tersebut melaporkan 54 kematian dalam 24 jam ketika Israel terus melakukan pengeboman besar-besaran dalam beberapa hari terakhir.

Resolusi yang disahkan oleh para anggota Parlemen Israel mengatakan bahwa Negara Palestina di atas tanah yang diduduki tentara Israel akan “melanggengkan konflik Israel-Palestina dan mengganggu stabilitas kawasan.”

Menurut resolusi itu, mempromosikan Negara Palestina hanya akan mendorong Hamas dan para pendukungnya setelah serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang Gaza.

Resolusi tersebut disahkan dengan 68 suara berbanding sembilan dari 120 anggota Parlemen.

Otoritas Palestina menuduh koalisi sayap kanan Israel “menjerumuskan kawasan tersebut ke dalam jurang yang dalam.”

Negara tetangganya, Yordania, mengatakan pemungutan suara tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional."Dan tantangan bagi komunitas internasional," kata pemerintah Yordania, seperti dikutip AFP, Jumat (19/7/2024).

Prancis menyatakan kekhawatirannya, dan menyatakan bahwa resolusi Parlemen Israel tersebut bertentangan dengan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB.

Krisis Gaza Jadi Noda Moral

Pembentukan Negara Palestina di tanah yang diduduki Israel dalam Perang Enam Hari tahun 1967 telah menjadi landasan upaya komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik tersebut selama beberapa dekade.

Sekjen PBB Antonio Guterres “sangat kecewa” dengan tindakan Parlemen Israel. “Anda tidak bisa menolak solusi dua negara,” kata juru bicaranya, Stephane Dujarric.

Guterres telah berulang kali menyerukan gencatan senjata segera dalam perang Gaza, dengan mengatakan pada hari Rabu: “Situasi kemanusiaan adalah noda moral bagi kita semua.”

"Semua fasilitas kesehatan di Gaza selatan telah mencapai titik puncaknya karena banyaknya korban jiwa," kata Komite Palang Merah Internasional pada hari Kamis.

Gambar AFP TV menunjukkan para pelayat di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di pusat kota Deir al-Balah, di mana beberapa mayat berselimut putih tergeletak di tanah. Seorang pria menggendong tubuh seorang anak yang tertutup.

Israel Menentang Gencatan Senjata

Selama lebih dari sembilan bulan perang, Netanyahu berulang kali bersumpah untuk membasmi Hamas serta memulangkan semua sandera.

Pada hari Rabu, dia mengatakan kepada Parlemen: “Kami berhasil menangkap mereka.”

Anggota sayap kanan koalisi pemerintahannya, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, menentang perjanjian gencatan senjata.

Pada hari Kamis, Ben Gvir mengatakan Netanyahu tidak boleh membuat perjanjian “menyerah” dengan Hamas.

Tanda lain dari ketegangan di dalam pemerintahan mengenai penanganan perang adalah Netanyahu menolak perintah Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang merupakan saingan lamanya, untuk membangun rumah sakit lapangan sementara di Israel untuk merawat anak-anak yang sakit dari Gaza.

"Perdana menteri tidak menyetujui pendirian rumah sakit untuk warga Gaza di wilayah Israel—oleh karena itu, rumah sakit tersebut tidak akan didirikan,” kata kantornya.

Perang tersebut dimulai dengan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang mengakibatkan kematian 1.195 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka-angka Israel.

Para militan Hamas juga menyandera 251 sandera, 116 di antaranya masih berada di Gaza termasuk 42 orang yang menurut militer Israel tewas.

Pembalasan militer Israel telah menewaskan sedikitnya 38.848 orang, sebagian besar warga sipil, menurut angka dari kementerian kesehatan Gaza.

Warga Gaza Merasa Tidak Hidup

Dalam pidatonya di Parlemen Eropa pada hari Kamis, Ketua Uni Eropa Ursula von der Leyen menggarisbawahi keprihatinan internasional atas jumlah korban sipil di Gaza.

“Rakyat Gaza tidak dapat menanggungnya lagi, dan umat manusia tidak dapat menanggungnya lagi,” katanya.

Perang telah menghancurkan sebagian besar perumahan dan infrastruktur lainnya di Gaza, menyebabkan hampir seluruh penduduk mengungsi dan kekurangan makanan dan air minum.

Pax, sebuah kelompok aktivis Belanda, mengatakan dalam sebuah penelitian yang dirilis pada hari Kamis bahwa “pengeboman yang terus menerus dan blokade bahan bakar Israel telah menghancurkan” sistem pengumpulan sampah Gaza yang sudah ketinggalan zaman, sehingga mengancam pasokan air dan lahan pertanian.

Bagi Ummu Nahed Abu Shar (45), tinggal di tenda bersama keluarganya di Deir al-Balah, berarti banyak lalat, bau limbah, dan penyakit terus-menerus.

“Kami tidak hidup,” katanya.