Pasukan Khusus Venezuela Eksekusi Ribuan Pemuda
Sabtu, 06 Juli 2019 - 00:54 WIB
Pasukan Khusus Venezuela Eksekusi Ribuan Pemuda
A
A
A
JENEWA - Sebuah laporan PBB telah merinci eksekusi di luar hukum terhadap ribuan pemuda oleh pasukan khusus. Laporan itu mengatakan bahwa pasukan pembunuh sedang melaksanakan strategi Presiden Maduro untuk menetralisir lawan politik.
Menurut laporan tersebut pasukan keamanan Venezuela telah mengirim pasukan pembunuh untuk melakukan pembunuhan di luar hukum terhadap para pemuda. Aksi kejahatan itu kemudian dibuat seolah korban melawan saat akan ditangkap.
Caracas mengatakan bahwa sekitar 5.287 orang meninggal tahun lalu ketika mereka menolak ditahan oleh petugas, dan kasus ini telah terjadi pada 1.569 orang hingga pertengahan tahun ini. Namun, laporan PBB menunjukkan bahwa banyak dari kematian ini sebenarnya adalah eksekusi di luar hukum.
Laporan itu menceritakan kembali laporan 20 keluarga, yang mengatakan bahwa pria bertopeng berpakaian hitam dari Pasukan Tindakan Khusus (FAES) Venezuela tiba di rumah mereka dengan kendaraan hitam tanpa plat nomor. Mereka kemudian masuk ke rumah, menyerang para wanita dan gadis-gadis serta mencuri barang-barang.
"Mereka akan memisahkan para pemuda dari anggota keluarga lain sebelum menembak mereka," bunyi laporan itu.
"Dalam setiap kasus, saksi melaporkan bagaimana FAES memanipulasi tempat kejadian dan bukti kejahatan. Mereka akan menanam senjata dan obat-obatan serta menembakkan senjata mereka ke dinding atau ke udara untuk memberi kesan konfrontasi dan untuk menunjukkan bahwa korban telah 'menolak otoritas'," sambung laporan itu seperti dikutip dari Deutsche Welle, Sabtu (6/7/2019).
Menurut laporan itu, kematian tersebut merupakan bagian integral dari kampanye Presiden Nicolas Maduro untuk menetralkan, menindas dan mengkriminalkan lawan politik dan orang-orang yang kritis terhadap pemerintah.
Menanggapi hal itu, Venezuela mengatakan bahwa laporan tersebut memberi hak istimewa pada kesaksian negatif sampai ekstrem, sambil menyembunyikan atau meminimalkan tindakan yang diambil untuk memajukan hak asasi manusia. Venezuela menambahkan bahwa penyelidikan itu tidak objektif atau tidak memihak.
Pemerintah Maduro kemudian menyebut dokumen itu "bias terbuka" karena juga tidak menunjukkan kunjungan ke rumah sakit, penjara, dan pusat distribusi obat-obatan serta makanan oleh penyelidik PBB.
"Ada banyak ketidakakuratan, kesalahan, fakta yang diambil di luar konteks dan pernyataan salah," kata pemerintah Venezuela.
Venezuela selama bertahun-tahun telah dicengkeram oleh krisis kemanusiaan dan politik, yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi Maduro, perebutan kekuasaan, serta penurunan pendapatan dari minyak.
Maduro sendiri menyalahkan krisis di negaranya karena sanksi Amerika Serikat (AS) yang bertujuan memaksanya untuk mengundurkan diri.
Menurut laporan tersebut pasukan keamanan Venezuela telah mengirim pasukan pembunuh untuk melakukan pembunuhan di luar hukum terhadap para pemuda. Aksi kejahatan itu kemudian dibuat seolah korban melawan saat akan ditangkap.
Caracas mengatakan bahwa sekitar 5.287 orang meninggal tahun lalu ketika mereka menolak ditahan oleh petugas, dan kasus ini telah terjadi pada 1.569 orang hingga pertengahan tahun ini. Namun, laporan PBB menunjukkan bahwa banyak dari kematian ini sebenarnya adalah eksekusi di luar hukum.
Laporan itu menceritakan kembali laporan 20 keluarga, yang mengatakan bahwa pria bertopeng berpakaian hitam dari Pasukan Tindakan Khusus (FAES) Venezuela tiba di rumah mereka dengan kendaraan hitam tanpa plat nomor. Mereka kemudian masuk ke rumah, menyerang para wanita dan gadis-gadis serta mencuri barang-barang.
"Mereka akan memisahkan para pemuda dari anggota keluarga lain sebelum menembak mereka," bunyi laporan itu.
"Dalam setiap kasus, saksi melaporkan bagaimana FAES memanipulasi tempat kejadian dan bukti kejahatan. Mereka akan menanam senjata dan obat-obatan serta menembakkan senjata mereka ke dinding atau ke udara untuk memberi kesan konfrontasi dan untuk menunjukkan bahwa korban telah 'menolak otoritas'," sambung laporan itu seperti dikutip dari Deutsche Welle, Sabtu (6/7/2019).
Menurut laporan itu, kematian tersebut merupakan bagian integral dari kampanye Presiden Nicolas Maduro untuk menetralkan, menindas dan mengkriminalkan lawan politik dan orang-orang yang kritis terhadap pemerintah.
Menanggapi hal itu, Venezuela mengatakan bahwa laporan tersebut memberi hak istimewa pada kesaksian negatif sampai ekstrem, sambil menyembunyikan atau meminimalkan tindakan yang diambil untuk memajukan hak asasi manusia. Venezuela menambahkan bahwa penyelidikan itu tidak objektif atau tidak memihak.
Pemerintah Maduro kemudian menyebut dokumen itu "bias terbuka" karena juga tidak menunjukkan kunjungan ke rumah sakit, penjara, dan pusat distribusi obat-obatan serta makanan oleh penyelidik PBB.
"Ada banyak ketidakakuratan, kesalahan, fakta yang diambil di luar konteks dan pernyataan salah," kata pemerintah Venezuela.
Venezuela selama bertahun-tahun telah dicengkeram oleh krisis kemanusiaan dan politik, yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi Maduro, perebutan kekuasaan, serta penurunan pendapatan dari minyak.
Maduro sendiri menyalahkan krisis di negaranya karena sanksi Amerika Serikat (AS) yang bertujuan memaksanya untuk mengundurkan diri.
(ian)
