Yahudi Ultra-Ortodoks Israel akan Terima Pemberitahuan Wajib Militer dalam Hitungan Hari

TEL AVIV - Pasukan penjajah Israel (IDF) mengatakan akan mulai mengirimkan perintah wajib militer awal kepada anggota komunitas Haredi ultra-Ortodoks negara itu pada Minggu (21/7/2024).

Dibebaskan dari dinas militer sejak berdirinya negara Israel, kaum Haredim diizinkan direkrut melalui putusan pengadilan bulan lalu.

Perintah tersebut merupakan langkah pertama dalam proses penyaringan untuk rekrutan tahun depan, IDF menjelaskan dalam pernyataan pada Selasa (16/7/2024).

"IDF berupaya merekrut dari semua lapisan masyarakat," ungkap pernyataan itu, seraya menambahkan kaum ultra-Ortodoks dipanggil untuk bertugas "mengingat meningkatnya kebutuhan operasional saat ini, (dan) mengingat tantangan keamanan" yang dihadapi negara itu.

Israel adalah rumah bagi lebih dari satu juta kaum Haredim. Dikenal karena pakaian hitam khas kaum pria dan penutup kepala kaum wanita, kaum Haredim adalah kelompok fundamentalis yang berusaha membatasi kontak mereka dengan mayoritas Yahudi sekuler di Israel.

Dinas militer wajib bagi sebagian besar warga negara Israel, baik pria maupun wanita diharuskan bertugas antara 24 hingga 32 bulan di IDF, biasanya sejak usia 18 tahun ke atas.

Namun, berdasarkan perjanjian tahun 1948 antara perdana menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, dan para pemimpin Haredi, anggota komunitas ini dibebaskan dari dinas wajib jika mereka terdaftar di sekolah agama, atau Yeshiva.

Bergabung dengan Yeshiva menjadi tiket keluar dari dinas militer bagi kaum Haredim, yang berpendapat kehidupan militer akan mengganggu studi mereka tentang Taurat, mengganggu waktu doa mereka yang panjang, dan membuat mereka berhubungan dengan lawan jenis.

Selain itu, beberapa kaum Haredim anti-Zionis, dan mengklaim negara Israel akan tetap tidak sah sampai kedatangan sang mesias.

Pembebasan wajib militer ini telah menyebabkan ketegangan antara kaum Yahudi Ortodoks dan sekuler, dengan kaum Yahudi sekuler marah karena mereka harus memikul beban dinas militer sambil juga mendanai Yeshiva dengan pajak mereka.

Perjanjian tahun 1948 diperpanjang beberapa kali hingga berakhir tahun lalu. Meskipun perjanjian itu akan diperpanjang sekali lagi, pecahnya perang Israel-Hamas mengungkap kekurangan personel di militer Israel dan mendorong Mahkamah Agung negara itu untuk mengkaji ulang status quo selama 76 tahun.

Pada akhir Juni, pengadilan memutuskan perjanjian itu melanggar hukum dan, awal bulan ini, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengumumkan rencana untuk mulai merekrut anggota Haredim yang memenuhi syarat.

Menurut pengadilan, saat ini ada 63.000 pria Haredi yang siap direkrut. Gallant mengatakan bulan lalu bahwa IDF sangat membutuhkan 10.000 rekrutan tambahan.