China dalam Posisi Tak Menguntungkan soal Pertikaiannya dengan Filipina
Selasa, 16 Juli 2024 - 08:11 WIB
loading...
A
A
A
Jenderal Brawner juga telah meminta China untuk membayar ganti rugi sebesar USD1 juta kepada Filipina untuk dua kapal Angkatan Laut tersebut, dan mengembalikan tujuh senapan yang disita Coast Guard China. Militer Filipina juga dapat meminta China untuk membiayai operasi yang direncanakan pada tangan perwira Angkatan Laut yang kehilangan ibu jari kanannya.
Tidak seperti retorika yang biasa digunakan untuk membenarkan perilaku sewenang-wenangnya terhadap negara-negara yang dianggap China lebih lemah dari dirinya sendiri, kali ini Beijing telah mendekati Manila untuk berunding.
Dalam kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri China Chen Xiaodong ke Manila, sebuah perjanjian ditandatangani antara kedua negara untuk meningkatkan komunikasi selama keadaan darurat di laut.
Kedua belah pihak sepakat melanjutkan pembicaraan tentang peningkatan hubungan antara Coast Guard mereka. Ada juga rencana membangun kepercayaan lain untuk mengadakan forum akademis di antara para ilmuwan dan akademisi guna meningkatkan kerja sama ilmiah kelautan.
Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro telah menjelaskan kepada Wakil Menteri Luar Negeri China: “Filipina akan gigih dalam melindungi kepentingannya dan menegakkan kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksinya di Laut China Selatan.”
Dalam gerakan perdamaian lebih lanjut, China baru-baru ini mengungkapkan untuk kali pertama apa yang diklaimnya sebagai "perjanjian tidak tertulis" dengan Filipina mengenai akses ke kepulauan Laut China Selatan ketika mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang dikenal pro-China, telah mengunjungi Beijing.
Berdasarkan perjanjian ini, Filipina telah diizinkan untuk melakukan penangkapan ikan skala kecil di sekitar kepulauan di Laut China Selatan, menurut laporan Australian Broadcasting Corporation (ABC).
Para pakar dalam urusan Angkatan Laut mengomentari pernyataan China terkait perjanjian tidak tertulis dengan Filipina. Menurut mereka, hal ini menunjukkan bahwa Beijing tidak memiliki dokumen resmi untuk membuktikan posisinya di Second Thomas Shoal.
Selain Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam juga memiliki klaim atas pulau-pulau di Laut China Selatan yang diklaim China. Beijing telah menolak untuk mengakui putusan arbitrase internasional pada 2016 oleh pengadilan terafiliasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Den Haag, yang mementahkan klaim sepihak China di Laut China Selatan.
Menurut para analis, China sekarang khawatir bahwa hubungan militer yang lebih erat antara Filipina dan Amerika Serikat dapat memperkuat posisi Washington di Laut China Selatan—yang tentunya merugikan Beijing.
Di masa mendatang, militer AS akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk campur tangan jika China melancarkan tindakan militer yang salah terhadap Taiwan.
Dalam skenario seperti itu, berdasarkan ketentuan Perjanjian Pertahanan Bersama, Filipina akan memberikan bantuan kepada pasukan AS dengan fasilitas logistik yang diperlukan.
China Melunak?
Tidak seperti retorika yang biasa digunakan untuk membenarkan perilaku sewenang-wenangnya terhadap negara-negara yang dianggap China lebih lemah dari dirinya sendiri, kali ini Beijing telah mendekati Manila untuk berunding.
Dalam kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri China Chen Xiaodong ke Manila, sebuah perjanjian ditandatangani antara kedua negara untuk meningkatkan komunikasi selama keadaan darurat di laut.
Kedua belah pihak sepakat melanjutkan pembicaraan tentang peningkatan hubungan antara Coast Guard mereka. Ada juga rencana membangun kepercayaan lain untuk mengadakan forum akademis di antara para ilmuwan dan akademisi guna meningkatkan kerja sama ilmiah kelautan.
Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro telah menjelaskan kepada Wakil Menteri Luar Negeri China: “Filipina akan gigih dalam melindungi kepentingannya dan menegakkan kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksinya di Laut China Selatan.”
Dalam gerakan perdamaian lebih lanjut, China baru-baru ini mengungkapkan untuk kali pertama apa yang diklaimnya sebagai "perjanjian tidak tertulis" dengan Filipina mengenai akses ke kepulauan Laut China Selatan ketika mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang dikenal pro-China, telah mengunjungi Beijing.
Berdasarkan perjanjian ini, Filipina telah diizinkan untuk melakukan penangkapan ikan skala kecil di sekitar kepulauan di Laut China Selatan, menurut laporan Australian Broadcasting Corporation (ABC).
Para pakar dalam urusan Angkatan Laut mengomentari pernyataan China terkait perjanjian tidak tertulis dengan Filipina. Menurut mereka, hal ini menunjukkan bahwa Beijing tidak memiliki dokumen resmi untuk membuktikan posisinya di Second Thomas Shoal.
Selain Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam juga memiliki klaim atas pulau-pulau di Laut China Selatan yang diklaim China. Beijing telah menolak untuk mengakui putusan arbitrase internasional pada 2016 oleh pengadilan terafiliasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Den Haag, yang mementahkan klaim sepihak China di Laut China Selatan.
Menurut para analis, China sekarang khawatir bahwa hubungan militer yang lebih erat antara Filipina dan Amerika Serikat dapat memperkuat posisi Washington di Laut China Selatan—yang tentunya merugikan Beijing.
Di masa mendatang, militer AS akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk campur tangan jika China melancarkan tindakan militer yang salah terhadap Taiwan.
Dalam skenario seperti itu, berdasarkan ketentuan Perjanjian Pertahanan Bersama, Filipina akan memberikan bantuan kepada pasukan AS dengan fasilitas logistik yang diperlukan.
Lihat Juga :
